Dugaan arogansi kembali menyeret nama anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Kali ini, sorotan tajam diarahkan kepada Boby Agus Rahman, anggota Komisi IV DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dituding bersikap tidak kooperatif dan menghindar dari klarifikasi terkait insiden di SDN Sindangmulya 04, KecamatanCibarusah.
Bekasi Bergerak: “Eksekutif-Legislatif Tuntaskan TPA Burangkeng Dalam Satu Malam”
Berita Terbaru
Tag: #DPRD Kabupaten Bekasi
Petisi Koalisi Masyarakat Sipil Kabupaten Bekasi untuk Pemkab dab DPRD
Koalisi Masyarakat Sipil Kabupaten Bekasi yang diwakili oleh tokoh masyarakat sekaligus Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sniper Indonesia Gunawan atau yang akrab disapa Mbah Goen menyuarakan tujuh tuntutan yang dirangkum sebagai Petisi yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi.
Koalisi Masyarakat Sipil Sampaikan Isu dan Persoalan Mendasar Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bekasi
Keterangan foto: Beberapa Perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyaraka Sipil Kabupaten Bekasi mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Bekasi dalam menyuarakan dan menyampaikan 6 poin isu strategis yang menjadi persoalan mendasar di Kabupaten Bekasi kepada DPRD dan Pemkab Bekasi pada Rabu 3 September 2025
Fraksi PDIP Kab.Bekasi Sampaikan Duka Mendalam dan Dukung Kapolri Usut Tuntas Insiden Ojol Tewas Terlindas Rantis Brimob
Atas nama pribadi dan atas nama Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi saya menyampaikan duka mendalam kepada keluarga almarhum. Duka mendalam ini kami haturkan dan sampaikan pula teruntuk seluruh rekan pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Peristiwa ini sungguh menyedihkan dan meninggalkan luka yang sangat mendalam di hati kita semua. Satu nyawa itu bagi kita sedemikian berharga lho, mari kita jaga bersama agar ke depan tak ada lagi yang menjadi korban baik saat adanya aksi unras ataupun penanganan Kamtibmas di semua acara dan agenda penyampaian suara rakyat lainnya,” ungkap Nyumarno.
Mbah Goen Mengusulkan DPRD Kabupaten Bekasi Mencabut Perda No.9 Tahun 2007, Ini Alasannya!
Perlu diketahui, Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang banyak berdirinya industri seperti halnya Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang telah mampu mendongkrak peningkatkan pendapatan daerahnya dari sektor limbah industri, dan mengatur penarikan retribusi limbah industri di Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
sementara, di Kabupaten Bekasi potensi limbah industri belum bisa digarap oleh pemda menjadi sumber pendapatan daerah
Diduga Banyak Penyimpangan LSM GANAS Mendukung DPRD Kabupaten Bekasi akan Menyikapi Pembangunan Infrastruktur di Karangpatri
Dugaan korupsi dalam pembangunan beberapa infrastruktur seperti pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang LPB nya menggunakan puing, Gapur yang mangkrak, dan pembuatan belasan jembatan tersebut terungkap setelah tim investigasi media Temportur.com menemukan penggunaan paralon sebagai pengganti besi pada dua titik jembatan di Kampung Lembang RT 01, RW 06.
APBD Kab.Bekasi Kurus Kering : 8.3 Triliun, Besar Pasak daripada Tiang
Kondisi, APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025 sedang tidak baik-baik karena menanggung beban berat untuk membiayai belanja pegawai mencapai 39% dari total APBD Kabupaten Bekasi sebesar Rp 8,3 triliun. Hal ini disebabkan adanya pengangkatan 9.051 tenaga honorer menjadi PPPK Tahun 2025, dan biaya belanja pegawai di akhir tahun anggaran diperkirakan akan bertambah 42% seiring dengan pengangkatan pegawai honorer tahap dua di September 2025 sebanyak kurang lebih 900 orang.
Internusa Media Grup (IMG) Gelar Podcast Bahas Tersendatnya Pembahasan Perda LP2B di Kabupaten Bekasi
Keterangan foto: PT Internusa Media Grup menggelar sebuah podcast obrolan terbuka yang menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas isu krusial terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bekasi. Podcast ini berlangsung di kantor PT Internusa Media Grup yang berlokasi di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada Kamis Malam pukul 20.00 Wib sampai Selesai (31 Juli 2025).
Perda LP2B Kabupaten Bekasi Belum Juga Diketuk Palu, Ini Penyebabnya!!
Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kabupaten Bekasi bersikukuh agar luas lahan pertanian dijabarkan secara rinci dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini bertentangan dengan keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tidak ingin luas lahan pertanian dijabarkan secara rinci.
Tinjau Sungai Ciherang, Anggota DPRD Bekasi Haryanto Soroti Hilangnya Tanggul dan Kerusakan Jalan
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Demokrat, Haryanto, menyampaikan keprihatinannya saat meninjau langsung kondisi tanggul Sungai Ciherang di Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Tanggul yang membentang sepanjang 11,6 kilometer dari Desa Sukamakmur, Sukalaksana, hingga Bulak Melintang di Desa Sukakarsa, kini telah rata dengan tanah dan beralih fungsi menjadi lahan pertanian.
























