#DPRD Kabupaten Bekasi

Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi Instalasi Penyaluran Air (IPA) Tanah Merah, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dengan nilai kontrak Rp61,8 miliar, kembali menuai sorotan tajam. Proyek yang dilaksanakan PT Rafa Karya Indonesia dengan konsultan pengawas PT Angelia Oerip Mandiri ini dianggap sarat penyimpangan, mulai dari lemahnya pengawasan, dugaan pelanggaran aturan keselamatan kerja, hingga ketiadaan dokumen AMDAL lalu lintas (Lalin/MRLL) yang wajib ada karena proyek menggunakan badan jalan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah resmi menetapkan sekitar 35.036,73 hektare Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), ditambah cadangan seluas 1.880,50 hektare. Keputusan ini diambil setelah DPRD Kabupaten Bekasi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan LP2B dalam rapat paripurna pada Rabu (17/09/2025). Ketua Pansus IV DPRD Kabupaten Bekasi, Ahmad Faisal, menjelaskan bahwa penetapan ini bertujuan untuk mencegah lahan pertanian berubah menjadi perumahan atau kawasan industri.

Setelah Kota Bekasi ramai diperbincangkan lantaran besaran tunjangan DPRD yang fantastis hingga memunculkan wacana penghapusan, kini giliran DPRD Kabupaten Bekasi ditantang untuk melakukan hal serupa.

Dugaan arogansi kembali menyeret nama anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Kali ini, sorotan tajam diarahkan kepada Boby Agus Rahman, anggota Komisi IV DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dituding bersikap tidak kooperatif dan menghindar dari klarifikasi terkait insiden di SDN Sindangmulya 04, KecamatanCibarusah.

Nyumarno, anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari PDI Perjuangan, menggelar reses yang ke 2 tahun 2025 ,yang berlangsung di kantor Kecamatan Cikarang Timur pada Sabtu, 6 September 2025.

Koalisi Masyarakat Sipil Kabupaten Bekasi yang diwakili oleh tokoh masyarakat sekaligus Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sniper Indonesia Gunawan atau yang akrab disapa Mbah Goen menyuarakan tujuh tuntutan yang dirangkum sebagai Petisi yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi.

Keterangan foto: Beberapa Perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyaraka Sipil Kabupaten Bekasi mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Bekasi dalam menyuarakan dan menyampaikan 6 poin isu strategis yang menjadi persoalan mendasar di Kabupaten Bekasi kepada DPRD dan Pemkab Bekasi pada Rabu 3 September 2025

Atas nama pribadi dan atas nama Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi saya menyampaikan duka mendalam kepada keluarga almarhum. Duka mendalam ini kami haturkan dan sampaikan pula teruntuk seluruh rekan pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Peristiwa ini sungguh menyedihkan dan meninggalkan luka yang sangat mendalam di hati kita semua. Satu nyawa itu bagi kita sedemikian berharga lho, mari kita jaga bersama agar ke depan tak ada lagi yang menjadi korban baik saat adanya aksi unras ataupun penanganan Kamtibmas di semua acara dan agenda penyampaian suara rakyat lainnya,” ungkap Nyumarno.

Ahmad Faisal S.H.I Ketua Pansus LP2B, yang juga merupakan Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bekasi, mengungkapkan terkait lambatnya penetapan dan Paripurna Perda LP2B Kabupaten Bekasi.

Penetapan Perda LP2B di Kabupaten Bekasi terus menuai kontroversi. Organisasi Tani dan Ormas mempertanyakan mengapa Perda tersebut belum juga ditetapkan dan diparipurnakan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.