#DPRD Kabupaten Bekasi

Atas nama pribadi dan atas nama Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi saya menyampaikan duka mendalam kepada keluarga almarhum. Duka mendalam ini kami haturkan dan sampaikan pula teruntuk seluruh rekan pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Peristiwa ini sungguh menyedihkan dan meninggalkan luka yang sangat mendalam di hati kita semua. Satu nyawa itu bagi kita sedemikian berharga lho, mari kita jaga bersama agar ke depan tak ada lagi yang menjadi korban baik saat adanya aksi unras ataupun penanganan Kamtibmas di semua acara dan agenda penyampaian suara rakyat lainnya,” ungkap Nyumarno.

Ahmad Faisal S.H.I Ketua Pansus LP2B, yang juga merupakan Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bekasi, mengungkapkan terkait lambatnya penetapan dan Paripurna Perda LP2B Kabupaten Bekasi.

Penetapan Perda LP2B di Kabupaten Bekasi terus menuai kontroversi. Organisasi Tani dan Ormas mempertanyakan mengapa Perda tersebut belum juga ditetapkan dan diparipurnakan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Perlu diketahui, Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang banyak berdirinya industri seperti halnya Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang telah mampu mendongkrak peningkatkan pendapatan daerahnya dari sektor limbah industri, dan mengatur penarikan retribusi limbah industri di Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
sementara, di Kabupaten Bekasi potensi limbah industri belum bisa digarap oleh pemda menjadi sumber pendapatan daerah

Dugaan korupsi dalam pembangunan beberapa infrastruktur seperti  pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)  yang LPB nya  menggunakan puing, Gapur yang mangkrak,  dan pembuatan belasan   jembatan tersebut terungkap setelah tim investigasi media Temportur.com menemukan penggunaan paralon sebagai pengganti besi pada dua titik jembatan di Kampung Lembang RT 01, RW 06.

Kondisi, APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025 sedang tidak baik-baik karena menanggung beban berat untuk membiayai belanja pegawai mencapai 39% dari total APBD Kabupaten Bekasi sebesar Rp 8,3 triliun. Hal ini disebabkan adanya pengangkatan 9.051 tenaga honorer menjadi PPPK Tahun 2025, dan biaya belanja pegawai di akhir tahun anggaran diperkirakan akan bertambah 42% seiring dengan pengangkatan pegawai honorer tahap dua di September 2025 sebanyak kurang lebih 900 orang.

Secara umum dalam penyusunan pembentukan peraturan daerah dilalui dengan beberapa tahapan yang kemudian menjadi muatan materi dasar rancangan peraturan daerah.

Rapat Paripurna penetapan Perda LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang akan digelar DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi yang akan digelar pada Senin 4 Agustus 2025, batal di gelar.

Keterangan foto: PT Internusa Media Grup menggelar sebuah podcast obrolan terbuka yang menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas isu krusial terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bekasi. Podcast ini berlangsung di kantor PT Internusa Media Grup yang berlokasi di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada Kamis Malam pukul 20.00 Wib sampai Selesai (31 Juli 2025).

Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kabupaten Bekasi bersikukuh agar luas lahan pertanian dijabarkan secara rinci dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini bertentangan dengan keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tidak ingin luas lahan pertanian dijabarkan secara rinci.