Temporatur.com

JAKARTA, Temporatur.com Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat kolaborasi dengan Al Jam’iyatul Washliyah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf dan Tanah Aset serta Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan Aset Al Jam’iyatul Washliyah. Nota kesepahaman ditandatangani Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dan Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah, Masyhuril Khamis, bertepatan dengan Muktamar XXIII Al Jam’iyatul Washliyah yang berlangsung di Asrama Haji, Jakarta Timur pada Rabu (08/07/26). “Kami mempermudah sertipikasi tanah wakaf karena aset-aset keagamaan harus memiliki kepastian hukum. Jangan sampai tanah yang telah diwakafkan justru menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dengan sertipikat, tanah wakaf menjadi lebih terlindungi dan manfaatnya dapat terus dirasakan umat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Melalui nota kesepahaman tersebut, Kementerian ATR/BPN dan Al Jam’iyatul Washliyah akan bersinergi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf dan tanah aset organisasi, pendampingan pencegahan serta penanganan berbagai permasalahan pertanahan, hingga penguatan koordinasi dalam perlindungan […]

MAKASSAR, Temporatur.com Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan langkah pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan lahan pertanian di daerah. Langkah itu dilakukan untuk mendukung swasembada pangan di tengah tingginya kebutuhan lahan bagi berbagai program strategis nasional. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (09/07/26). “Bagi Bapak Presiden, masalah ketahanan pangan dan swasembada pangan adalah _necessary condition_, sebuah keharusan dan kebutuhan dalam kondisi situasi global yang tidak menentu ini. Maka kami diperintahkan untuk menjaga dan melindungi sawah-sawah serta lahan pertanian, yaitu dengan keputusan LP2B,” kata Menteri Nusron. Sejalan dengan kebijakan itu, pemerintah menetapkan target perlindungan LP2B sebesar 87% dari total Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di setiap daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri telah melampaui target tersebut dengan menetapkan LP2B hingga 88.05%. Keputusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini lantas […]

BATAM, Temporatur.com Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pertanahan dan tata ruang yang efektif. Dalam pertemuan yang diadakan Komisi II DPR RI di Gedung Graha Kepri, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (08/07/26). Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menjelaskan peran yang dapat diperkuat kepala daerah untuk mendukung penyelenggaraan sekaligus penyelesaian persoalan pertanahan dan tata ruang di daerah. “Kepala daerah merupakan orkestrator untuk penyelesaian persoalan, konflik, sengketa, pertanahan, yang tentunya melibatkan seluruh _stakeholder_ duduk bersama untuk mencari solusi. Karena tentunya yang paling memahami stabilitas sosial, dinamika sosial di daerah tersebut tentu adalah kepala daerah,” ujar Wamen Ossy dalam pertemuan dengan agenda Pengawasan terhadap Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Daerah, Khususnya dalam Menjalankan Program Prioritas Nasional serta Program di Sektor Pertanahan dan Tata Ruang di Provinsi Kepulauan Riau. Kewenangan pemerintah daerah dalam aspek pertanahan […]

JAKARTA, Temporatur.com Enam produk manufaktur khusus Indonesia siap mencuri perhatian buyer, distributor, dan investor dari kawasan Eurasian Economic Union (EAEU). Melalui partisipasinya sebagai Official Partner Country pada INNOPROM 2026 yang berlangsung pada 6–9 Juli 2026 di Ekaterinburg, Rusia, Indonesia menampilkan beragam produk unggulan di zona paviliun Specialty Manufacturing & Consumer Goods, meliputi batik dan teknologi mesin batik, layanan survei geospasial, drone, kopi specialty, dekorasi rumah, serta fesyen dan tekstil. “Produk manufaktur Indonesia tidak hanya mampu bersaing dari sisi kualitas dan inovasi, tetapi juga menawarkan nilai tambah yang lahir dari kreativitas, keberlanjutan, dan identitas budaya yang kuat. Melalui INNOPROM 2026, kami ingin membuka lebih banyak peluang kerja sama industri, perdagangan, dan investasi dengan mitra internasional,” ujar Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita (08/07/26). Menurutnya, keikutsertaan Indonesia pada INNOPROM 2026 menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pasar sekaligus memperkuat posisi industri manufaktur nasional di kawasan Eurasia. Pasar Eurasia kini menjadi salah satu […]

Sembilan Pelaku Industri Agro Nasional Siap Tampil di INNOPROM 2026, mendorong masuk produk agro ke pasar Eurasia JAKARTA, Temporatur.com Indonesia akan membawa kekuatan industri agro dan pengolahan pangan ke panggung internasional melalui keikutsertaannya sebagai Official Partner Country pada INNOPROM 2026, pameran industri terbesar di kawasan Eurasia yang berlangsung pada 6-9 Juli 2026 di Ekaterinburg, Rusia. Melalui paviliun Indonesia, sembilan pelaku industri nasional akan menampilkan beragam produk unggulan, mulai dari spirulina, kopi spesialti, makanan olahan, hingga produk aromaterapi dan kosmetik. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas akses pasar sekaligus membuka peluang kemitraan industri dengan negara-negara anggota Eurasian Economic Union (EAEU). “Industri agro merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi kekuatan manufaktur Indonesia. Didukung ketersediaan sumber daya alam yang melimpah serta kemampuan menghasilkan produk bernilai tambah, kami optimistis sektor ini semakin kompetitif di pasar global. Melalui partisipasi sebagai Official Partner Country pada INNOPROM 2026, Indonesia ingin memperluas peluang investasi, […]

JAKARTA, Temporatur.com Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menerapkan sistem pengukuran terjadwal di seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) mulai awal Agustus 2026. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (07/07/26). “Esensi dari pelayanan publik adalah kepastian, transparan, terukur dan bebas pungli. Dengan sistem pengukuran terjadwal nantinya masa tunggu dengan penjadwalan yang terukur maksimal tujuh hari, kemudian durasi pekerjaan maksimal lima hari. Jadi semuanya akan terukur,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. SelanjutnyaSukses Capai UHC 99,6 Persen, Pemkab Bekasi Raih Warta Kota Awards 2026Melalui sistem pengukuran terjadwal, masyarakat sudah bisa mendapatkan kepastian jadwal sejak permohonan awal diajukan. Dengan sistem baru ini, masa tunggu layanan ditetapkan maksimal tujuh hari, sedangkan proses pengukuran hingga penyelesaian peta bidang ditargetkan selesai paling lama lima hari. Dengan demikian, total waktu penyelesaian layanan pengukuran reguler menjadi maksimal 12 hari. Sebagai pimpinan rapat, Menteri […]