DEPOK, TEMPORATUR.COM Di era keterbukaan informasi saat ini, kepercayaan publik menjadi aset utama bagi lembaga kementerian dan pemerintah daerah maupun insan pers. Menjaga integritas hubungan antara pejabat publik dan wartawan merupakan bagian penting dari upaya merawat kepercayaan kepada masyarakat. Dengan menempatkan profesionalisme di atas kedekatan personal, persahabatan antara hakim dan wartawan dapat tetap terjalin secara wajar-tanpa mengorbankan independensi peradilan, objektivitas pemberitaan, dan kepentingan publik yang lebih luas. Contoh saja Kita dan media, sejatinya tak pernah kekurangan bahan berita. Tapi, kenapa banyak media gulung tikar. Apakah karena nasibnya mirip-mirip pengemudi ojek online yang paling terlihat mata dalam bisnis di dunia digital, tapi (nasibnya) jauh dari kata sejahtera. Belum lagi kalau bicara tentang kriminalisasi pekerja pers, dan soal perlindungan hak cipta karya jurnalistik, yang akhirnya disuarakan juga. Sementara, masih di belahan negeri yang sama, ada yang berebut pengaruh dan “perhatian” di otoritas bursa dan pengawas keuangan negara. Pengamat Kebijakan Publik dan Sosial […]
DEPOK, TEMPORATUR.COM Di era keterbukaan informasi saat ini, kepercayaan publik menjadi aset utama bagi lembaga kementerian dan pemerintah daerah maupun insan pers. Menjaga integritas hubungan antara pejabat publik dan wartawan merupakan bagian penting dari upaya merawat kepercayaan kepada masyarakat. Dengan menempatkan profesionalisme di atas kedekatan personal, persahabatan antara hakim dan wartawan dapat tetap terjalin secara wajar-tanpa mengorbankan independensi peradilan, objektivitas pemberitaan, dan kepentingan publik yang lebih luas. Contoh saja Kita dan media, sejatinya tak pernah kekurangan bahan berita. Tapi, kenapa banyak media gulung tikar. Apakah karena nasibnya mirip-mirip pengemudi ojek online yang paling terlihat mata dalam bisnis di dunia digital, tapi (nasibnya) jauh dari kata sejahtera. Belum lagi kalau bicara tentang kriminalisasi pekerja pers, dan soal perlindungan hak cipta karya jurnalistik, yang akhirnya disuarakan juga. Sementara, masih di belahan negeri yang sama, ada yang berebut pengaruh dan “perhatian” di otoritas bursa dan pengawas keuangan negara. Pengamat Kebijakan Publik dan Sosial […]
Berita Terbaru
Temporatur.com
Pemprov Jabar Ambil Alih Pelaksanaan MTQ Jabar 2026
KOTA BANDUNG -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan mengambilalih pelaksanaan MTQ Jabar 2026 setelah Pemerintah Kabupaten Garut mengundurkan diri sebagai tuan rumah acara tersebut. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuturkan, Pemprov Jabar memahami kondisi APBD Pemkab Garut yang terbatas sehingga tidak dapat melaksanakan MTQ Jabar 2026. Oleh karena itu, Pemprov Jabar memutuskan menjadi tuan rumah MTQ Jabar 2026 yang akan dilaksanakan pada Januari 2027. SelanjutnyaDPRD Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Bekal Perbaikan Kinerja Pemerintahan“Tuan rumahnya langsung Pemprov Jabar. Pembukaannya di halaman Gedung Sate. Penutupannya di Masjid Al Jabbar,” ucap KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, Minggu (2/8/2026). Ia berharap agar penyelenggaraan MTQ berlangsung secara jujur, termasuk pada tahap penjurian. Hal itu karena acara ini menjadi momentum menyebarkan syiar Islam dan mengajarkan nilai-nilai Al-Quran. KDM pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian kepada penyelenggaraan MTQ Jabar. (Nellis) Post Views: 6
Padaringan Leuweung Awi Cisurupan Resmi Diaktivasi, Wali Kota Dorong Wisata Berbasis Alam dan Pemberdayaan Warga
Padaringan Leuweung Awi Cisurupan Resmi Diaktivasi, Wali Kota Dorong Wisata Berbasis Alam dan Pemberdayaan Warga Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mendorong pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Salah satunya melalui aktivasi Padaringan Leuweung Awi Cisurupan di kawasan Bukit Mbah Garut, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru. Kawasan wisata baru ini diresmikan langsung oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Minggu, 2 Agustus 2026. Aktivasi destinasi tersebut menjadi langkah awal memperkuat potensi wisata alam, budaya, religi, serta ekonomi kreatif yang dikelola langsung oleh masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, keberadaan Padaringan Leuweung Awi Cisurupan merupakan contoh nyata kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi ekonomi lokal. “Ini adalah karya masyarakat. Karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga setiap pohon dan kelestarian kawasan ini. Pepohonan membuat Kota Bandung tetap sejuk, menjaga sumber air, sekaligus menjadi daya tarik wisata yang dicari wisatawan,” ujar Farhan. Menurutnya, […]
Di Pesta Gotilon HKBP Sabungan, Wabup Taput Ajak Masyarakat Manfaatkan Program Perlinsos
Taput – Temporatur.com |Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., menghadiri Pesta Gotilon Jemaat HKBP Sabungan, Kecamatan Siborongborong, Minggu (2/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyampaian sejumlah program prioritas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengajak masyarakat mendukung Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Program tersebut mengintegrasikan berbagai bentuk bantuan, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan pendidikan, serta subsidi energi berupa BBM dan listrik. SelanjutnyaReformasi Organisasi PDI Perjuangan Mendesak: Penjaringan Ketua Ranting kota Jogjakarta Harus Transparan, Objektif, dan BerkeadilanMenurutnya, pelaksanaan Perlinsos diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan pemerintah sekaligus meningkatkan efektivitas penyalurannya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati juga memperkenalkan TAPASADA Academy, salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui gerakan Satu Sarjana dalam Satu Keluarga. Program ini menyediakan kuota bagi 100 mahasiswa yang […]
DPRD Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Bekal Perbaikan Kinerja Pemerintahan
DPRD Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Bekal Perbaikan Kinerja Pemerintahan DPRD Kota Bandung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat 31 Juli 2026. SelanjutnyaPemprov Jabar Ambil Alih Pelaksanaan MTQ Jabar 2026Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengapresiasi DPRD Kota Bandung, khususnya Badan Anggaran serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menyelesaikan pembahasan secara intensif, konstruktif dan penuh dedikasi. “Masukan serta koreksi yang diberikan selama proses pembahasan merupakan bentuk nyata komitmen bersama dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran,” kata Farhan. Menurutnya, persetujuan Raperda tersebut merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Dokumen pertanggungjawaban APBD menjadi wujud transparansi pemerintah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan, sekaligus memastikan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Farhan mengatakan, berbagai catatan strategis yang disampaikan DPRD melalui pandangan umum fraksi akan menjadi bahan […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.



















