Utang Belanja RSUD Kabupaten Bekasi Membengkak Rp60,68 Miliar, Pansus DPRD Desak Pembenahan BEKASI — Temporatur.com SelanjutnyaSidang Korupsi Tuper DPRD Kabupaten Bekasi Mantan Pj Bupati Dani Ramdan dan Mantan Plt H.Akhmad Marjuki Bakal DipanggilPanitia Khusus (Pansus) XVI DPRD Kabupaten Bekasi menyoroti tajam kondisi keuangan RSUD Kabupaten Bekasi menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait utang belanja yang menembus puluhan miliar rupiah.Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK per 31 Desember 2025, utang belanja rumah sakit milik daerah tersebut tercatat mencapai Rp60,68 miliar. Angka ini melonjak 29,98 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka Rp46,66 milar.Kenaikan utang tersebut bersumber dari beberapa komponen utama, yakni utang belanja pegawai, belanja barang, serta belanja jasa. SelanjutnyaSidang Tunjangan Perumahan DPRD Bekasi 6 Saksi Sebut Rapat 7 Februari 2022 Berujung ‘Deadlock’Anggota Pansus XVI DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, menegaskan bahwa lonjakan utang ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan serius antara operasional rumah sakit dengan kemampuan arus kas (cash flow). […]
Utang Belanja RSUD Kabupaten Bekasi Membengkak Rp60,68 Miliar, Pansus DPRD Desak Pembenahan BEKASI — Temporatur.com SelanjutnyaSidang Korupsi Tuper DPRD Kabupaten Bekasi Mantan Pj Bupati Dani Ramdan dan Mantan Plt H.Akhmad Marjuki Bakal DipanggilPanitia Khusus (Pansus) XVI DPRD Kabupaten Bekasi menyoroti tajam kondisi keuangan RSUD Kabupaten Bekasi menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait utang belanja yang menembus puluhan miliar rupiah.Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK per 31 Desember 2025, utang belanja rumah sakit milik daerah tersebut tercatat mencapai Rp60,68 miliar. Angka ini melonjak 29,98 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka Rp46,66 milar.Kenaikan utang tersebut bersumber dari beberapa komponen utama, yakni utang belanja pegawai, belanja barang, serta belanja jasa. SelanjutnyaSidang Tunjangan Perumahan DPRD Bekasi 6 Saksi Sebut Rapat 7 Februari 2022 Berujung ‘Deadlock’Anggota Pansus XVI DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, menegaskan bahwa lonjakan utang ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan serius antara operasional rumah sakit dengan kemampuan arus kas (cash flow). […]
Berita Terbaru
Temporatur.com
Opera dan Konser “TONA SIAN HUTA” Dorong Budaya Batak Menembus Panggung Dunia
Taput – Temporatur.com |Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., bersama Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Teuku Riefky Harsya, menghadiri Pagelaran Opera dan Konser Musik “TONA SIAN HUTA – Dari Danau Toba untuk Dunia” yang digelar di Gedung Jetun Silangit, Kecamatan Siborongborong, Sabtu (11/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya melestarikan budaya Batak sekaligus memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional. SelanjutnyaSidang Korupsi Tuper DPRD Kabupaten Bekasi Mantan Pj Bupati Dani Ramdan dan Mantan Plt H.Akhmad Marjuki Bakal DipanggilTurut hadir dalam kegiatan itu Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ir. Lamhot Sinaga, perwakilan Kementerian Pariwisata, perwakilan Kementerian UMKM, Bupati Samosir, Wakil Bupati Toba, Ketua Umum Persatuan Artis Batak Indonesia (PARBI) Charlie Hutasoit, unsur Forkopimda, para kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku seni dan budaya, pelaku UMKM, serta tamu undangan lainnya. Sebelum menyaksikan pagelaran, Wakil Bupati bersama Menteri […]
Kortastipidkor Polri Tetapkan Tersangka Eks Jampidsus Kasus Korupsi dan TPPU PT Asabri
JAKARTA, Temporatur.com Kortastipidkor Polri resmi menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Selain Febrie, polisi juga menetapkan pihak swasta DR sebagai tersangka. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga kasus dugaan korupsi hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sebelumnya disidik Kortastipidkor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Febrie ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus batu bara, Asabri, hingga Krakatau Steel. “Kita sudah lakukan gelar perkara. Berdasarkan gelar perkara, kita sudah menetapkan dua tersangka, saudara DR yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi,” ucap Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Pol Totok Suharyanto, dalam konferensi pers bersama DPR dan Jampidsus di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Sabtu (11/07/26) siang. “Kemudian kita juga sudah menetapkan saudara FA, dalam perkara dugaan tindak korupsi dan tindak pencucian uang, dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelanggara negara dalam perkara PT Asabri, dan atau tindak […]
Dokumen Wakaf Hilang, Inilah Penjelasan dari Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid
JAKARTA, Temporatur.com Dokumen tanah wakaf hilang atau tidak lengkap bukan berarti tanah tersebut tidak bisa disertipikatkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa masyarakat memiliki jalur hukum yang bisa ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah wakaf melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Kalau kondisi wakif atau alas haknya belum ada, menggunakan isbat wakaf. Datang ke Pengadilan Agama minta penetapan. Berdasarkan hasil penetapan isbat wakaf dari Pengadilan Agama, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf akan menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Kemudian akta tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk diterbitkan sertipikat wakaf,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat menghadiri Muktamar XXIII Al Jam’iyatul Washliyah di Asrama Haji, Jakarta Timur, Rabu (08/07/26) lalu. Menteri Nusron menjelaskan, mekanisme tersebut menjadi solusi bagi tanah wakaf yang terkendala administrasi, seperti dokumen alas hak yang hilang, tidak lengkap, atau kondisi wakif yang telah meninggal dunia sehingga Akta […]
Transformasi Digital Bansos di Taput Tuai Apresiasi Ketua DEN Luhut Pandjaitan
Taput – Temporatur.com |Komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung transformasi digital penyaluran bantuan sosial (bansos) mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan. Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Luhut bersama rombongan ke Desa Sitampurung, Kecamatan Siborongborong, Jumat (10/7/2026), untuk meninjau langsung implementasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kabupaten Tapanuli Utara yang menjadi salah satu daerah pelopor transformasi digital penyaluran bansos di Indonesia. SelanjutnyaSidang Korupsi Tuper DPRD Kabupaten Bekasi Mantan Pj Bupati Dani Ramdan dan Mantan Plt H.Akhmad Marjuki Bakal DipanggilRombongan disambut oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Satya Dharma Nababan, pimpinan perangkat daerah terkait, Camat Siborongborong, serta Kepala Desa Sitampurung. Kunjungan tersebut turut dihadiri Penasihat Khusus Kantor Perdana Menteri Singapura, Mr. Theo Chee Hean, dan Direktur Eksekutif Komite Percepatan Transformasi Digital, Tubagus Nugraha, yang […]
Nota Kesepahaman 28 Kampus, Wacana Menteri Nusron Targetkan 14 Ribu Sertipikasi Tanah Wakaf di Sulsel Rampung dalam Satu Tahun
MAKASSAR, Temporatur.com Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menandatangani Nota Kesepahaman/MoU dengan 28 rektor perguruan tinggi negeri dan swasta dari Provinsi Sulawesi Selatan, di Auditorium Universitas Islam Makassar (UIM) pada Kamis (09/07/26). Dengan kerja sama ini, Kementerian ATR/BPN mengajak civitas academica di Sulawesi Selatan untuk aktif membantu menyelesaikan persoalan pertanahan, khususnya mempercepat sertipikasi tanah wakaf melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. “Dengan kerja sama MoU ini, semoga kekurangan sekitar 14 ribu bidang tanah wakaf di Sulawesi Selatan tahun depan bisa dikeroyok 28 kampus. Mudah-mudahan selesai dalam waktu satu tahun. Saya mohon bantuan Bapak-Bapak Rektor agar KKN Tematik ini betul-betul memiliki KPI yang jelas dan berdampak kepada masyarakat,” ujar Menteri Nusron. Menurut Menteri Nusron, capaian sertipikasi tanah wakaf di Sulawesi Selatan masih tergolong rendah. Dari sekitar 18 ribu bidang tanah wakaf yang tercatat dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, baru 4.516 bidang atau sekitar […]
Penyitaan Rp67 Miliar, Bukti Keseriusan Polri Menegakkan Hukum
Oleh: Riki Pratama : Konsultan Media dan Praktisi Pendidikan Keberhasilan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp67 miliar dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi merupakan capaian yang layak diapresiasi. Langkah tersebut menunjukkan bahwa Polri terus menjalankan fungsi penegakan hukum secara aktif dengan menindaklanjuti setiap dugaan tindak pidana berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Penyitaan aset dalam proses penyidikan bukan sekadar tindakan administratif. Lebih dari itu, penyitaan menjadi bagian penting dalam mengungkap konstruksi perkara, menelusuri aliran dana, mengamankan barang bukti, serta mendukung pembuktian secara komprehensif. Keberhasilan mengamankan aset bernilai besar mencerminkan keseriusan penyidik dalam bekerja secara sistematis dan terukur. Di tengah tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, langkah Polri ini menjadi sinyal bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada dugaan semata, tetapi harus ditindaklanjuti melalui penyidikan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Keberanian mengusut perkara yang menjadi perhatian publik juga menunjukkan komitmen Polri untuk bekerja tanpa pandang […]
58,76% Telah Bersertipikat, ATR/BPN Gandeng Al Jam’iyatul Washliyah Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf dan Aset Organisasi Keagamaan
JAKARTA, Temporatur.com Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat kolaborasi dengan Al Jam’iyatul Washliyah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf dan Tanah Aset serta Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan Aset Al Jam’iyatul Washliyah. Nota kesepahaman ditandatangani Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dan Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah, Masyhuril Khamis, bertepatan dengan Muktamar XXIII Al Jam’iyatul Washliyah yang berlangsung di Asrama Haji, Jakarta Timur pada Rabu (08/07/26). “Kami mempermudah sertipikasi tanah wakaf karena aset-aset keagamaan harus memiliki kepastian hukum. Jangan sampai tanah yang telah diwakafkan justru menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dengan sertipikat, tanah wakaf menjadi lebih terlindungi dan manfaatnya dapat terus dirasakan umat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Melalui nota kesepahaman tersebut, Kementerian ATR/BPN dan Al Jam’iyatul Washliyah akan bersinergi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf dan tanah aset organisasi, pendampingan pencegahan serta penanganan berbagai permasalahan pertanahan, hingga penguatan koordinasi dalam perlindungan […]
Tambahan APBN Untuk Bantu Penyusunan RTRW di 104 Kabupaten/Kota, Menteri Nusron Tegaskan Perlindungan Lahan Pertanian Jadi Prioritas Pemerintah
MAKASSAR, Temporatur.com Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan langkah pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan lahan pertanian di daerah. Langkah itu dilakukan untuk mendukung swasembada pangan di tengah tingginya kebutuhan lahan bagi berbagai program strategis nasional. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (09/07/26). “Bagi Bapak Presiden, masalah ketahanan pangan dan swasembada pangan adalah _necessary condition_, sebuah keharusan dan kebutuhan dalam kondisi situasi global yang tidak menentu ini. Maka kami diperintahkan untuk menjaga dan melindungi sawah-sawah serta lahan pertanian, yaitu dengan keputusan LP2B,” kata Menteri Nusron. Sejalan dengan kebijakan itu, pemerintah menetapkan target perlindungan LP2B sebesar 87% dari total Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di setiap daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri telah melampaui target tersebut dengan menetapkan LP2B hingga 88.05%. Keputusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini lantas […]
Wamen ATR/Waka BPN: Kepala Daerah Berperan Strategis dalam Penyelesaian Persoalan Pertanahan dan Tata Ruang
BATAM, Temporatur.com Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pertanahan dan tata ruang yang efektif. Dalam pertemuan yang diadakan Komisi II DPR RI di Gedung Graha Kepri, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (08/07/26). Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menjelaskan peran yang dapat diperkuat kepala daerah untuk mendukung penyelenggaraan sekaligus penyelesaian persoalan pertanahan dan tata ruang di daerah. “Kepala daerah merupakan orkestrator untuk penyelesaian persoalan, konflik, sengketa, pertanahan, yang tentunya melibatkan seluruh _stakeholder_ duduk bersama untuk mencari solusi. Karena tentunya yang paling memahami stabilitas sosial, dinamika sosial di daerah tersebut tentu adalah kepala daerah,” ujar Wamen Ossy dalam pertemuan dengan agenda Pengawasan terhadap Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Daerah, Khususnya dalam Menjalankan Program Prioritas Nasional serta Program di Sektor Pertanahan dan Tata Ruang di Provinsi Kepulauan Riau. Kewenangan pemerintah daerah dalam aspek pertanahan […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
