Tuntutan Disetujui DPRD, Masyarakat: Janji Tertulis Harus Dibuktikan, Jangan Hanya Formalitas
Tuntutan Disetujui DPRD, Masyarakat: Janji Tertulis Harus Dibuktikan, Jangan Hanya Formalitas
Berita Terbaru
Kategori: Daerah
Negara Rugi, Lingkungan Hancur: Tambang Batu Karang Ilegal di Klapanunggal Disorot
BOGOR,-Temporatur.com Aktivitas penambangan batu karang yang diduga ilegal di kawasan hutan lindung Gunung Karang, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menuai sorotan serius dari masyarakat dan pegiat lingkungan. Kegiatan tersebut dinilai telah menyebabkan kerusakan lingkungan signifikan serta memunculkan dugaan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Berdasarkan pantauan di lapangan, area yang semestinya menjadi kawasan perlindungan ekologis kini mengalami perubahan lanskap drastis. SelanjutnyaSD Negeri Sukamanah 04 Butuh Ruang Kelas Baru dan Tambahan Tenaga PendidikanSejumlah bukit terlihat terkikis, menyisakan lubang-lubang besar bekas galian. Aktivitas kendaraan berat pengangkut material tambang juga tampak berlangsung secara terbuka. Warga sekitar yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa aktivitas tersebut telah berlangsung cukup lama. Mereka menilai kegiatan itu sulit dihentikan karena diduga adanya pihak-pihak yang memberikan perlindungan. “Aktivitasnya sudah lama berjalan. Truk keluar masuk hampir setiap hari, tapi belum terlihat ada penindakan tegas,” ujar salah satu warga. Sejumlah sumber juga menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas tersebut. […]
Kepala cabang leasing SMS Jaktim terkesan menghindar dugaan penarikan kendaraan secara sepihak tanpa putusan pengadilan
Jakarta – Temporatur.com Kantor hukum F&R Law Office fol up somasi pertama yang Minggu lalu di layangkan kepada pimpinan SMS Finance (PT Sinar Mitra Sepadan Finance) terkait tuntutan pengembalian satu unit kendaraan milik kliennya. Somasi tersebut tertuang dalam surat bernomor 223/Somasi/FNR/IV/2026 tertanggal 14 April 2026. SelanjutnyaSD Negeri Sukamanah 04 Butuh Ruang Kelas Baru dan Tambahan Tenaga PendidikanDalam surat tersebut, F&R Law Office bertindak sebagai kuasa hukum dari klien bernama Danar Dwi Priatna. Kuasa hukum menjelaskan bahwa pihaknya menerima mandat berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 April 2026 untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan pihak perusahaan pembiayaan tersebut. Permasalahan ini bermula dari dugaan tindakan yang dinilai melanggar hukum oleh pihak SMS Finance, di antaranya dugaan penggelapan, perampasan atau penahanan barang, hingga penarikan kendaraan roda empat secara sepihak. Selain itu, terdapat dugaan pemaksaan penandatanganan surat serah terima kendaraan dengan alasan penitipan, padahal menurut pihak kuasa hukum, klien telah melakukan pembayaran kewajiban. SelanjutnyaDiduga Tak Berizin, […]
Pilkades Sukamulya jilid 2. 2026. Sosok Desi Kurniati Malik SH. Mencuat Untuk Perubahan Warga Setempat
Bekasi – Temporatur.com Peta politik menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi periode 2026-2034 mulai menunjukkan kejutan. SelanjutnyaSD Negeri Sukamanah 04 Butuh Ruang Kelas Baru dan Tambahan Tenaga PendidikanSosok Bunda Desi Kurniati Malik SH., yang dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat setempat dan seorang ramah lingkungan. kini ramai diperbincangkan sebagai kandidat potensial dalam kontestasi tersebut. Munculnya nama Desi Kurniati Malik SH. bukanlah tanpa alasan. Sejumlah tokoh masyarakat di Sukamulya mulai menyuarakan aspirasi mereka agar sosok berlatar belakang Sarjana hukum (SH) ini serta andil dalam memimpin desa ke depan. SelanjutnyaDiduga Tak Berizin, Pemasangan Tiang Internet MyRepublic di Serpong Tuai KontroversiHal ini terungkap dalam diskusi hangat para tokoh kepada media Temporatur.com Saat dikonfirmasi, Desi Kurniati Malik SH memilih untuk bernyanyi rendah hati. Ia tidak ingin berkomentar terlalu jauh mengenai spekulasi dirinya yang mulai memanas di akar rumput. SelanjutnyaOptimalkan Kinerja dan Pajak, Kecamatan Binakal Bentuk 9 Tim Satgas Desa“Terkait kemunculan […]
Tingkatkan Kualitas Desa, Sekdes Cikarang Kota Beri Instruksi Tegas dalam Musdes Khusus BPD 2026
BEKASI – Temporatur.com Pemerintah Desa Cikarang Kota menggelar Musyawarah Desa Khusus (Minggon) pada Kamis (23/04/2026) guna membahas perencanaan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2026. SelanjutnyaSD Negeri Sukamanah 04 Butuh Ruang Kelas Baru dan Tambahan Tenaga PendidikanPertemuan ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah kepemimpinan dan pengawasan desa ke depannya. Dalam arahannya, Sekretaris Desa (Sekdes) Cikarang Kota, Rudi atau yang akrab disapa Bang Ambon menegaskan bahwa Cikarang Kota harus bertransformasi menjadi lebih baik lagi. SelanjutnyaDiduga Tak Berizin, Pemasangan Tiang Internet MyRepublic di Serpong Tuai KontroversiIa menekankan bahwa sinergi antara pemerintah desa dan calon anggota BPD sangat krusial untuk kemajuan wilayah. “Kita harus punya komitmen yang sama. Cikarang Kota ke depannya harus lebih baik lagi dari segala sisi, baik pelayanan maupun pembangunan,” ujar Rudi dalam forum Kamis, 23/4/2026. SelanjutnyaOptimalkan Kinerja dan Pajak, Kecamatan Binakal Bentuk 9 Tim Satgas DesaSelain fokus pada seleksi BPD, Sekdes Rudi juga memberikan instruksi tegas mengenai stabilitas […]
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dan Mahasiswa Gelar Aksi, Desak DPRD Gunakan Hak Angket
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dan Mahasiswa Gelar Aksi, Desak DPRD Gunakan Hak Angket PENAJAM – Temporatur.com SelanjutnyaSD Negeri Sukamanah 04 Butuh Ruang Kelas Baru dan Tambahan Tenaga PendidikanRibuan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur dan Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (21/04/2026). Dalam aksinya, mereka menyuarakan kritik tajam terhadap tata kelola pemerintahan dan menuntut DPRD Provinsi Kalimantan Timur bertindak tegas. Dalam orasinya, juru bicara aksi menegaskan bahwa kondisi pemerintahan Kaltim dalam satu tahun terakhir dinilai memunculkan berbagai persoalan serius. Mereka menyoroti lemahnya fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi kewenangan DPRD, termasuk melalui mekanisme Hak Angket sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. SelanjutnyaHarga BBM Nonsubsidi Meledak, Publik Tersentak: Kebijakan Mendadak Tuai Sorotan Tajam?“Kami menuntut dan mendesak DPRD Kaltim untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kebijakan Pemprov, khususnya terkait indikasi pemborosan anggaran di masa efisiensi,” tegas orator di hadapan massa. Tiga Poin Tuntutan Utama SelanjutnyaHadiri Rakornas Kementan, Bupati […]
