Koalisi Masyarakat Sipil Sampaikan Isu dan Persoalan Mendasar Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bekasi

Koalisi Masyarakat Sipil Sampaikan Isu dan Persoalan Mendasar Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi – Temporatur.com

SelanjutnyaPilkades Kabupaten Bekasi 2026: Balon Kades Mulai Ikuti Tes Tertulis dan Wawancara

Beberapa Perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyaraka Sipil Kabupaten Bekasi mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Bekasi dalam menyuarakan dan menyampaikan 6 poin isu strategis yang menjadi persoalan mendasar di Kabupaten Bekasi kepada DPRD dan Pemkab Bekasi pada Rabu 3 September 2025.

Mereka diterima langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron didampingi wakil ketua DPRD Budi MM.

SelanjutnyaSengkarut Pilkades Kabupaten Bekasi 2026: Minimnya Informasi DPMD Dinilai Tak Profesional dan Tertutup

Dalam dialog bersama ketua DPRD, Koalisi Masyarakat Sipil Kabupaten Bekasi menyampaikan komitmen dalam menjaga kondusifitas Kabupaten Bekasi,

“Dalam situasi yang tengah diwarnai dinamika sosial dan politik, Kami Koalisi Masyarakat Sipil Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kondusifitas Kabupaten Bekasi agar tetap aman, tenteram, dan damai. Namun, di sisi lain, kami juga menegaskan pentingnya Gerakan Moral yang akan terus disuarakan terhadap Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Bekasi, ujar Mbah Goen dalam penyampaian nya pada Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.

SelanjutnyaAudiensi Pedagang dan Mahasiswa, Bupati Taput Tegaskan Penataan Aek Sigeaon Tetap Lindungi Pedagang Lama

“Kami yang tergabung dalam Koalisi Masyaraka Sipil Kabupaten Bekasi menyampaikan bahwa dalam satu tahun ke depan, pemerintah dan legislatif harus benar-benar serius menuntaskan sejumlah persoalan mendasar yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Adapun enam isu strategis yang menjadi fokus antara lain:

1. Kedaruratan Sampah. Pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin meresahkan masyarakat.

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi potensi daerah perlu dilakukan agar Bekasi lebih mandiri secara fiskal.

3. Penghematan Anggaran. Tunjangan daerah serta biaya perjalanan dinas eksekutif dan legislatif harus dievaluasi demi efisiensi keuangan daerah.

4. Revisi Perda Nomor 17 Tahun 2023 untuk mendukung peningkatan PAD, serta pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2007 yang dinilai bermasalah dan menghambat iklim usaha serta investasi.

5. Penetapan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini penting untuk menjaga ketahanan pangan dan ruang hijau di Kabupaten Bekasi.

6. Penggerakan UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah didorong agar lebih berpihak pada usaha mikro kecil menengah serta program pemberdayaan yang berdampak langsung pada rakyat.

“Bekasi harus dijaga, bukan hanya kondusifitasnya, tetapi juga kualitas tata kelola pemerintahannya. Kami ingin memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” tegas perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kabupaten Bekasi.

Dalam diskusi dan dialog tesebut Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron menerima dan menyambut baik usulan dan aspirasi yang telah disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kabupaten Bekasi.

Ade memaparkan dan menjelaskan beberapa isu yang sudah menjadi agenda di DPRD terkait Perda Sampah , Peningkatan PAD dan Retribusi daerah, proses Penetapan Perda LP2B, dan beberapa point yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kabupaten Bekasi dibahas derail dalam pertemuan tersebut.

(SS/Red)