#DPRD Kabupaten Bekasi

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Jaya Marjaya, S.E., S.H., M.Si., menyerap langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, Senin (3/11/2025).

Pasca Viral berapa bulan lalai di pemberitaan terkait “Dugaan Perselingkuhan oknum anggota DPRD Kabupaten Bekasi dengan salah satu Direktur BUMD kini memasuki babak baru.

Nyumarno Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto terakait Permohonan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi

Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi Instalasi Penyaluran Air (IPA) Tanah Merah, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dengan nilai kontrak Rp61,8 miliar, kembali menuai sorotan tajam. Proyek yang dilaksanakan PT Rafa Karya Indonesia dengan konsultan pengawas PT Angelia Oerip Mandiri ini dianggap sarat penyimpangan, mulai dari lemahnya pengawasan, dugaan pelanggaran aturan keselamatan kerja, hingga ketiadaan dokumen AMDAL lalu lintas (Lalin/MRLL) yang wajib ada karena proyek menggunakan badan jalan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah resmi menetapkan sekitar 35.036,73 hektare Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), ditambah cadangan seluas 1.880,50 hektare. Keputusan ini diambil setelah DPRD Kabupaten Bekasi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan LP2B dalam rapat paripurna pada Rabu (17/09/2025). Ketua Pansus IV DPRD Kabupaten Bekasi, Ahmad Faisal, menjelaskan bahwa penetapan ini bertujuan untuk mencegah lahan pertanian berubah menjadi perumahan atau kawasan industri.

Setelah Kota Bekasi ramai diperbincangkan lantaran besaran tunjangan DPRD yang fantastis hingga memunculkan wacana penghapusan, kini giliran DPRD Kabupaten Bekasi ditantang untuk melakukan hal serupa.

Dugaan arogansi kembali menyeret nama anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Kali ini, sorotan tajam diarahkan kepada Boby Agus Rahman, anggota Komisi IV DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dituding bersikap tidak kooperatif dan menghindar dari klarifikasi terkait insiden di SDN Sindangmulya 04, KecamatanCibarusah.

Nyumarno, anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari PDI Perjuangan, menggelar reses yang ke 2 tahun 2025 ,yang berlangsung di kantor Kecamatan Cikarang Timur pada Sabtu, 6 September 2025.

Koalisi Masyarakat Sipil Kabupaten Bekasi yang diwakili oleh tokoh masyarakat sekaligus Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sniper Indonesia Gunawan atau yang akrab disapa Mbah Goen menyuarakan tujuh tuntutan yang dirangkum sebagai Petisi yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi.

Keterangan foto: Beberapa Perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyaraka Sipil Kabupaten Bekasi mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Bekasi dalam menyuarakan dan menyampaikan 6 poin isu strategis yang menjadi persoalan mendasar di Kabupaten Bekasi kepada DPRD dan Pemkab Bekasi pada Rabu 3 September 2025