Kasus Ijon Proyek Bekasi: Praktisi Hukum Dr. Weldy Jevis Saleh Sebut KPK Abaikan Rasa Keadilan
Kategori: Hukum
RUU Perampasan Aset Dibahas DPR, Hardjuno: Ini Bukan Sekadar Legislasi Biasa, Ini Ujian Keseriusan Bernegara
Keterangan: Hardjuno Wiwoho, Ahli Hukum dan Pembangunan. [dok:pribadi] SelanjutnyaBelajar Ceria dan Bermain Bermakna di Istana Rafa’, Tumbuhkan Generasi Cerdas untuk Indonesia BerkelanjutanJAKARTA (15/01) – Ahli Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho menilai dimulainya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada hari ini sebagai momentum penting yang tidak boleh kembali disia-siakan oleh negara. Ia menegaskan, RUU tersebut merupakan instrumen kunci dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia. SelanjutnyaSampah di TPS Rawajati Pancoran Jaksel Berserakan Keluar JalanMenurut Hardjuno, selama ini penegakan hukum kerap berhenti pada pemidanaan pelaku, tanpa diiringi pemulihan aset hasil kejahatan secara optimal. Akibatnya, negara kerap kalah dalam merebut kembali kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh tindak pidana, terutama korupsi dan kejahatan keuangan berskala besar. “Negara tidak cukup hanya memenjarakan pelaku. Inti dari pemberantasan kejahatan ekonomi adalah memutus keuntungan yang diperoleh dari kejahatan itu sendiri,” ujar Hardjuno di Jakarta, Kamis (15/1/2026). SelanjutnyaGudang Tembakau PT Sadhana Arifnusa […]
Kawal Konflik Agraria Warga Torete vs PT TAS, Advokat Rakyat Agussalim SH: Pemkab -Kementerian ESDM dan Presiden RI Mesti Hadir
keterangan: Advokat Rakyat Agussalim SH kawal konflik Agraria antara warga Desa Torete dan PT TAS. [dok: ist] MOROWALI, SULAWESI TENGAH (14/01) – Soal konflik agraria antara warga Desa Torete dan PT Trans Asia Sejahtera (TAS), terkait rencana pembangunan kawasan industri PT Morowali Industri Sejahtera (MIS) dalam proyek strategis nasional (PSN) NEMIE terus memanas. Warga menilai PT TAS mengabaikan rekomendasi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah. Rabu (14/01) SelanjutnyaBelajar Ceria dan Bermain Bermakna di Istana Rafa’, Tumbuhkan Generasi Cerdas untuk Indonesia BerkelanjutanHal itu disampaikan Rina Maharadja, warga Torete sekaligus Pembina Aliansi Masyarakat Torete Bersatu (AMTB), Selasa (13/1/2026). Ia menyebut ketegangan di lapangan terus terjadi, dipicu kepentingan perusahaan yang dinilai memaksakan skema tali asih atau kompensasi lahan mangrove dengan nilai seminimal mungkin. SelanjutnyaSampah di TPS Rawajati Pancoran Jaksel Berserakan Keluar Jalan“Kami tidak tau siapa beking PT. TAS, sehingga berani mengabaikan Satgas PKA Sulteng bentukan Gubernur Sulteng Anwar Hafid. Karena […]
KPK Periksa Anggota DPRD Bekasi Iin Farihin Terkait Kasus Suap Bupati Ade Kuswara Kunang
KPK Periksa Anggota DPRD Bekasi Iin Farihin Terkait Kasus Suap Bupati Ade Kuswara Kunang JAKARTA – Temporatur.com SelanjutnyaBelajar Ceria dan Bermain Bermakna di Istana Rafa’, Tumbuhkan Generasi Cerdas untuk Indonesia BerkelanjutanPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Iin Farihin (IF), pada Selasa (13/1/2026). Iin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK). SelanjutnyaSampah di TPS Rawajati Pancoran Jaksel Berserakan Keluar JalanJuru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi kehadiran legislator dari Fraksi Bintang Persatuan Buruh tersebut di markas lembaga antirasuah. Berdasarkan catatan administrasi saksi, Iin diketahui telah tiba di lokasi sejak pagi hari. SelanjutnyaGudang Tembakau PT Sadhana Arifnusa Bondowoso Dilalap Api, Kerugian Ditaksir Rp300 Juta“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama IF selaku anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Yang bersangkutan hadir dan mulai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 08.54 WIB,” ujar Budi Prasetyo saat memberikan keterangan kepada jurnalis […]
Dugaan Gratifikasi Dana BOSP 4.13 Miliar, Dua LSM Desak Kejari Kabupaten Bekasi Periksa 30 Kepala Sekolah
Dugaan Gratifikasi Dana BOSP 4.13 Miliar, Dua LSM Desak Kejari Kabupaten Bekasi Periksa 30 Kepala Sekolah BEKASI –Temporatur.com SelanjutnyaBelajar Ceria dan Bermain Bermakna di Istana Rafa’, Tumbuhkan Generasi Cerdas untuk Indonesia BerkelanjutanDua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), JaMWas Indonesia dan KOMPI, resmi melaporkan dugaan praktik gratifikasi dan suap dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi pada Selasa, 13 Januari 2026. Laporan tersebut menyoroti dugaan keterlibatan 30 Kepala Sekolah dan 30 penyedia barang/jasa terkait nilai transaksi bermasalah yang mencapai Rp4,13 miliar. Indikasi Pola ‘Kickback’ Melalui SIPLah SelanjutnyaSampah di TPS Rawajati Pancoran Jaksel Berserakan Keluar JalanKetua JaMWas Indonesia mengungkapkan bahwa laporan ini disusun berdasarkan hasil telaah mendalam terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pertanggungjawaban belanja BOSP Tahun Anggaran 2024. BPK menemukan pola pengadaan melalui aplikasi SIPLah yang diduga disertai pengembalian dana (kickback) dari penyedia kepada pihak sekolah. “Temuan […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
