Ormas XTC  : 11 Bandar Obat Terlarang di Kampung Kavling PR Bagi Polres Metro Bekasi

*APBD Kabupaten Bekasi setiap tahun Membengkak Buat Belanja Pegawai*

Bekasi-MHB
Kabupaten Bekasi merupakan Kabupaten yang masuk kedalam kategori Kabupaten yang memiliki APBD terbesar di Provinsi Jawa barat yang mencapai kisaran 7 Trilyun setiap tahunnya.

Sehingga anggaran biaya belanja pegawainya mencapai angka pantastik dengan 2 Trilyun pertahun nya dan menjadi sorotan para pemerhati publik dan lembaga sosial kontrol tak terkecuali LSM Sniper Indonesia.

Pemerhati kebijakan publik dan Ketua Umum Sniper Indonesia, Gunawan mengatakan terkait dengan keterangan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan ke media beberapa waktu lau bahwa, “hampir satu per tiga atau sekitar Rp 2 triliun dari total APBD sebesar Rp 6,6 triliun dialokasikan untuk membayar gaji ASN maupun Non ASN sampai operasional di lingkungan Pemkab Bekasi.”

“Pegawai kita itu hampir 15 ribu ASN-nya, 15 ribu juga Non PNS-nya. Kebanyakan guru. Itu ada gajinya, ada tunjangannya, dan lainnya. Termasuk operasional dan sebagainya. Angka itu (Rp 2 triliun) tidak bisa diotak-atik.”

Atas hal itu, Gunawan menyampaikan bahwa perlunya pengkajian mengenai berapa jumlah pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) betul-betul dibutuhkan dan berapa jumlah belanja pegawai yang diperlukan di pemerintahan Kabupaten Bekasi (Realnya) agar tercipta Efesiansi anggaran.

Menurutnya, “jika satu per tiga atau sekitar Rp 2 triliun dari total APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6,6 triliun dialokasikan untuk membayar gaji ASN maupun Non ASN sampai operasional di lingkungan Pemkab Bekasi. Sementara biaya belanja infrastruktur hanya 2 trilyun dan itupun dibagikan kepada 32 SKPD. Coba bayangkan alokasi anggaran pembangunan masih minim karena habis terkuras oleh anggaran belanja pegawai.

“Kalau terus-terusan APBD Kabupaten Bekasi setiap tahunnya terkuras habis karena biaya belanja pegawai membengkak, lalu bagaimana untuk anggaran membangun infrastruktur gedung pendidikan dan kesehatan, jembatan maupun jalan? Sebab majunya suatu daerah karena terbangunnya akses pelayanan publik yang baik seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan tranportasi (jalan dan jembatan). Kesemuanya itu adalah berperan penting terbangunnya masyarakat sejahtera.”

“Pemkab Bekasi harus berani melakukan efesiensi anggaran dibelanja pegawai atau melakukan inopasi-inopasi mencari potensi potensi pendapatan daerah, baik dari retribusi ataupun pajak daerah,” pungkas Gunawan.

Bank Raya (AGRO) Selenggarakan RUPST 2025, Semakin Optimis Tumbuh Berkelanjutan dan Fokus Akselerasi Pertumbuhan Bisnis Digital

Jakarta – Temporatur.com Ambrosius Ben Boy, SH dari Kantor Hukum Mata & Partners Law Firm bersama kliennya bernama Friska Susianthy Bakara datangi kantor Dirjen Pajak di Jl. Gatot Subroto, Jakarta, minta klarifikasi terkait pajak PPh 21 serta adanya dugaan pencatutan nama kliennya oleh PT AJMI “Kedatangan kami ke Dirjen Pajak ini, mengadukan ada beberapa hal […]

Jakarta – Temporatur.com Dalam upaya memperkuat kemitraan dengan institusi kesehatan dan menghadirkan layanan perbankan yang komprehensif bagi dunia medis, BRI Branch Office Gunung Sahari Region 6/Jakarta 1 resmi menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Husada, salah satu rumah sakit swasta ternama di Jakarta. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek layanan keuangan, antara lain penempatan dana […]

Jamirun Terpilih Jadi Ketua RW 32 di Perumahan Wahana Harapan

Mayjen TNI Ivan Pelealu: Ormas Perlu Perankan Penting dalam Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat Temporatur.com | Cibubur SelanjutnyaDPMPTSP Sumenep Sebut PBG Tower Polalang Terbit, Warga Minta Bupati Turun TanganMayjen TNI Ivan Pelealu menekankan peran penting Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan menjaga keharmonisan antara institusi dan kelembagaan negara. Dalam pertemuan dengan para kader […]