Hardjuno Wiwoho: RUU Perampasan Aset Harus Dibuktikan, Bukan Sekadar Retorika
Kategori: Hukum
KPK Ungkap OTT di PN Depok, Terlibat Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Turut Diamankan
Keterangan: gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta. [dok:nick/temp] JAKARTA (06/02) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap identitas pihak-pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Dalam operasi senyap itu, KPK menciduk Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan SelanjutnyaYang Nemuin Dapet 250 Juta dari KDM: Dedi Mulyadi Gelar Sayembara Buru Pelaku Penyekapan Keji di BandungJuru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, OTT itu berkaitan dengan penanganan perkara sengketa lahan yang sedang berproses di PN Depok. Sengketa tersebut, kata Budi, melibatkan PT KRB dengan masyarakat. “Perkara ini terkait sengketa lahan antara PT KRB dengan masyarakat yang saat ini sedang berproses di PN Depok,” demikian ujar Budi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/2/2026). SelanjutnyaBelajar Ceria dan Bermain Bermakna di Istana Rafa’, Tumbuhkan Generasi Cerdas untuk Indonesia BerkelanjutanBudi menyebutkan, dalam operasi yang dilakukan tim KPK […]
Lingkungan Dirusak, Hukum Membisu: Tambang Ilegal Pasaman Barat Diduga Dilindungi
Lingkungan Dirusak, Hukum Membisu: Tambang Ilegal Pasaman Barat Diduga Dilindungi Temporatur.com — Pasaman Barat SelanjutnyaPejabat Pembuat Kebijakan Terseret di Kasus TuPer DPRD Kabupaten Bekasi ?Aktivitas tambang emas ilegal (PETI) di Kabupaten Pasaman Barat kembali diduga beroperasi, meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang semakin masif. Lahan terbuka, vegetasi rusak, dan lubang-lubang galian kembali menganga di sejumlah titik, memperlihatkan bahwa kejahatan lingkungan ini belum pernah benar-benar dihentikan. Kondisi ini menuai reaksi keras dari Ketua Umum LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI), Joel Barus Simbolon, yang menilai maraknya kembali tambang emas ilegal sebagai tamparan telak bagi penegakan hukum di daerah tersebut. SelanjutnyaKetua Umum Imbran Bachtiar Tegaskan LBH PARI Hadir untuk Mempermudah Akses Keadilan Masyarakat“Tambang emas ilegal ini berjalan terang-terangan, merusak lingkungan secara brutal, tetapi hukum seperti tidak hadir. Ini bukan lagi sekadar pembiaran, ini sudah masuk kategori kegagalan sistemik penegakan hukum,” tegas Joel Barus Simbolon, Jumat (31/1/26). Kejahatan Terang-Terangan, Aparat Dipertanyakan Menurut Joel, mustahil […]
Sidang Perkara Perdata Nomor 693/Pdt.G/2025/PN.Mdn:Pemeriksaan Setempat Digelar
MEDAN, SUMATERA UTARA (30/01) – Pengadilan Negeri Medan gelar sidang pemeriksaan setempat (descente) perihal perkara perdata dengan Nomor register 693/Pdt.G/2025/PN.Mdn. SelanjutnyaYang Nemuin Dapet 250 Juta dari KDM: Dedi Mulyadi Gelar Sayembara Buru Pelaku Penyekapan Keji di BandungSidang merupakan bagian dari proses pembuktian perkara tersebut Pemeriksaan Setempat (Descente) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim di Lokasi objek sengketa. SelanjutnyaBelajar Ceria dan Bermain Bermakna di Istana Rafa’, Tumbuhkan Generasi Cerdas untuk Indonesia BerkelanjutanTujuannya, untuk melihat secara langsung dan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai kondisi, batas batas, atau hal lain yang berkaitan dengan perkara. Sidang lapangan Digelar dipimpin oleh Majelis Hakim Abdul Hadi, dimulai pukul 10.00 Wib dan berlangsung hingga pukul 11.00 Wib. SelanjutnyaSampah di TPS Rawajati Pancoran Jaksel Berserakan Keluar JalanDalam pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim mempertanyakan mengenai objek sengketa yang digugat dan melihat batas batas objek perkara. Sidang pemeriksaan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat M.Ardiansyah Hasibuan, SH, MH, CPCLE, C.Me., […]
KPK Periksa Lima Pejabat Pemkab Bekasi Terkait Kasus Suap Ijon Bupati Ade Kuswara
KPK Periksa Lima Pejabat Pemkab Bekasi Terkait Kasus Suap Ijon Bupati Ade Kuswara JAKARTA – Temporatur.com SelanjutnyaYang Nemuin Dapet 250 Juta dari KDM: Dedi Mulyadi Gelar Sayembara Buru Pelaku Penyekapan Keji di BandungKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi pada hari ini, Jumat (30/1/2026). Pemeriksaan ini dilakukan guna mendalami kasus dugaan suap “ijon proyek” yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang. SelanjutnyaBelajar Ceria dan Bermain Bermakna di Istana Rafa’, Tumbuhkan Generasi Cerdas untuk Indonesia BerkelanjutanJuru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa kelima saksi tersebut dipanggil untuk memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Berdasarkan keterangan resmi, para saksi yang dipanggil adalah: Iman Nugraha (Kepala Disbudpora Pemkab Bekasi). SelanjutnyaSampah di TPS Rawajati Pancoran Jaksel Berserakan Keluar JalanYudi (Kepala Bidang Disbudpora Pemkab Bekasi). Toni Dartoni (Kepala Bidang Kawasan Permukiman Pemkab Bekasi). Teni Intania (Kepala Bidang Bina Konstruksi Pemkab Bekasi). Agung Jatmika (PPK […]
SP3 Bukan Vonis, Terlihat Ketika Kejaksaan Agung Melanjutkan Perkara yang Dihentikan KPK karena Alasan Audit
Jakarta – Temporatur. com Sebuah penggeledahan yang mengguncang narasi SelanjutnyaYang Nemuin Dapet 250 Juta dari KDM: Dedi Mulyadi Gelar Sayembara Buru Pelaku Penyekapan Keji di BandungPada suatu pagi, penyidik dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia mendatangi sejumlah lokasi. Bukan lokasi biasa. Salah satunya adalah rumah seorang mantan menteri yang pernah memegang tampuk kekuasaan pada periode 2019-2024. Lokasi lain adalah kediaman seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuan mereka untuk menggeledah, menyita, dan mengumpulkan dokumen. Apa alasannya? Mereka sedang menyelidiki perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan izin tambang nikel di Konawe Utara. SelanjutnyaBelajar Ceria dan Bermain Bermakna di Istana Rafa’, Tumbuhkan Generasi Cerdas untuk Indonesia BerkelanjutanIni adalah perkembangan yang mengubah segalanya. Sebab, kasus yang sama, yakni dengan objek, lokus, dan tempus yang sama persis, telah secara resmi dihentikan penyidikannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu sebelumnya. KPK mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan dua alasan utama, yaitu pertama, auditor dianggap tidak […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
