Nasional

Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur dan Pelestarian Alam Jadi Fokus KDM Sepanjang 2025

Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur dan Pelestarian Alam Jadi Fokus KDM Sepanjang 2025 Temporatur.com – Bandung SelanjutnyaPresiden Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah, Jabar Dapat Jatah 5 Proyek InpresGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkomitmen membangun infrastruktur sejalan dengan upaya pelestarian alam pada tahun pertama pemerintahannya. Oleh karena itu, sejumlah program pembangunan infrastruktur telah dituntaskan beriringan dengan program pelestarian alam sepanjang 2025. Kondisi jalan di Jabar menjadi perhatian KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, pada tahun lalu. Panjang jalan di Jabar yang direkonstruksi mencapai 223 kilometer dengan anggaran Rp1,2 triliun pada 2025. SelanjutnyaTembus Ritel Modern, 52 UMKM Kabupaten Bekasi Resmi Ikuti Program Naik Kelas 2026Pemeliharaan jalan berkala juga dilakukan. Dengan anggaran Rp520 miliar, jalan sepanjang 211 kilometer di Jabar mendapat pemeliharaan berkala. KDM juga memperlebar ruas jalan. Sepanjang 4,7 kilometer jalan diperlebar dengan anggaran Rp6,1 miliar. SelanjutnyaKetua Umum Imbran Bachtiar Tegaskan LBH PARI Hadir untuk Mempermudah Akses Keadilan MasyarakatSelain itu, pada 2025, dilakukan pembangunan […]

Nasional

Belanja Efektif, Silpa APBD Jabar 2025 Hanya Rp500.000

Belanja Efektif, Silpa APBD Jabar 2025 Hanya Rp500.000 Temporatur.com – Kota Bandung SelanjutnyaPresiden Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah, Jabar Dapat Jatah 5 Proyek InpresPemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berhasil melaksanakan belanja secara efektif sehingga silpa pada APBD 2025 hanya Rp500.000. Minimnya silpa menandakan bahwa APBD telah dipergunakan seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat. Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, keuangan daerah merupakan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Silpa yang minim pada 2025 menandakan belanja APBD dilakukan secara efektif. SelanjutnyaTembus Ritel Modern, 52 UMKM Kabupaten Bekasi Resmi Ikuti Program Naik Kelas 2026“Artinya uang yang dikelola benar-benar didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan di kabupaten dan kota, dengan catatan penggunaan APBD tetap akuntabel,” ujar Herman, Rabu (7/1/2026). Kondisi silpa 2025 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai sekitar Rp1 triliun. SelanjutnyaKetua Umum Imbran Bachtiar Tegaskan LBH PARI Hadir untuk Mempermudah Akses Keadilan MasyarakatHerman berharap, pemanfaatan APBD yang […]

Daerah

Rp150 Juta per Sumur Bor, Jelani Christo: Rakyat Berhak Marah

Banda Aceh – Temporatur.com 06 Januari 2026 – Di tengah penderitaan masyarakat Aceh akibat bencana alam dan krisis air bersih, polemik mahalnya biaya pengeboran sumur bor justru memantik kemarahan publik. Biaya pembangunan sumur bor yang disebut mencapai Rp100–150 juta per unit dinilai bertolak belakang dengan kondisi di lapangan, di mana warga dan kelompok masyarakat sipil mampu membangun sumur serupa dengan biaya sekitar Rp13–15 juta. SelanjutnyaTembus Ritel Modern, 52 UMKM Kabupaten Bekasi Resmi Ikuti Program Naik Kelas 2026Ketua Umum (SPASI), , S.H., M.H., menyebut situasi tersebut sebagai cerminan krisis nurani dalam penanganan bencana. Menurutnya, ketika kebutuhan paling mendasar—air bersih—menjadi mahal di tengah penderitaan rakyat, negara patut melakukan refleksi serius. “Bencana adalah soal kemanusiaan. Ketika rakyat bisa membangun sumur dengan Rp15 juta, sementara negara berbicara Rp150 juta, publik wajar mempertanyakan empati dan akal sehat kebijakan itu,” ujar Jelani Christo, S.H., M.H. SelanjutnyaKetua Umum Imbran Bachtiar Tegaskan LBH PARI Hadir untuk Mempermudah Akses […]

Berita

Dorongan Bupati Berbuah Hasil, Lima Sungai di Tapanuli Utara Jadi Prioritas Perbaikan Kementerian PUPR

Tapanuli Utara – Temporatur.com |Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera memperbaiki lima sungai terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Utara pada masa transisi pascabencana, yakni Aek Sigeaon, Aek Haidupan, Sungai Batang Toru, Aek Siandurian, dan Aek Sarulla. Hal itu disampaikan Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, usai diskusi bersama jajaran PUPR di Kantor Bupati, Selasa (6/1/2026). Selain normalisasi sungai, penanganan juga disinergikan dengan perbaikan sarana air minum di wilayah Pahae dan Kecamatan Adiankoting. SelanjutnyaPresiden Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah, Jabar Dapat Jatah 5 Proyek InpresBupati menegaskan tahap transisi difokuskan pada sungai yang menjadi sumber air dan terdampak langsung. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran lebih dari Rp200 miliar untuk perbaikan tersebut. Para rekanan dijadwalkan segera meninjau lokasi. Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara, Herianto, menyebut awalnya hanya tiga sungai yang terdata. Setelah masukan Pemkab, jumlah prioritas bertambah menjadi lima. Ia menjelaskan penanganan masih dalam tahap tanggap darurat […]

Daerah, Pemerintahan

Samosir di Bawah Mikroskop Publik: Sederet Proyek dan Anggaran Dinas Disorot Tajam

Gelombang transparansi tengah melanda Kabupaten Samosir. Sejumlah elemen masyarakat kini secara terbuka mempertanyakan akuntabilitas penggunaan anggaran di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Fokus perhatian tertuju pada dugaan ketidakberesan dalam proses pengadaan barang, jasa, hingga manajemen sumber daya manusia.
Berdasarkan data yang dihimpun dari aspirasi publik, sedikitnya terdapat tujuh poin krusial yang kini menjadi “rapor merah” dan menanti klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Samosir:

*RSUD Hadrianus Sinaga*

Publik mempertanyakan transparansi anggaran pengadaan makanan pasien yang dinilai perlu diaudit kelayakannya.

*Dinas Pertanian*

Penggunaan anggaran perjalanan dinas serta proses pengadaan bibit yang dianggap tidak berdampak signifikan pada produktivitas petani lokal.
Dinas Perijinan
(DPMPTSP)

Pembangunan hotel di kawasan Daniera Tele yang memicu perdebatan mengenai legalitas tata ruang dan proses pemberian izin.

*Dinas Pendidikan*

Adanya laporan mengenai tekanan terhadap guru-guru di Sianjur Mula-Mula serta ketidakjelasan mekanisme perpindahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

*Dinas Pekerjaan Umum (PU)*

Kualitas dan realisasi pekerjaan jalan di wilayah Hutaginjang dan sekitarnya yang dinilai belum memenuhi standar harapan masyarakat.

*Dinas Pariwisata*

Efektivitas pembangunan objek wisata Pallombuan yang menggunakan dana daerah dalam jumlah besar.

*Seruan Kawal Anggaran*

Menyikapi hal tersebut, muncul gerakan dari masyarakat peduli Samosir yang mengajak seluruh lapisan warga untuk tidak abai. Para pegiat transparansi meminta masyarakat memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memantau proses pelelangan proyek di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Samosir.

Daerah

Diduga Korupsi Royalti Rp14 Miliar, Puluhan Pencipta Lagu Laporkan LMKN ke KPK

JAKARTA – Temporatur.com Krisis tata kelola royalti musik di Indonesia mencapai titik puncak. Tepat pada Selasa, 6 Januari 2026, puluhan pencipta lagu yang tergabung dalam Garda Publik Pencipta Lagu (GARPUTALA) resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana royalti ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SelanjutnyaTembus Ritel Modern, 52 UMKM Kabupaten Bekasi Resmi Ikuti Program Naik Kelas 2026Laporan ini menyoroti dugaan penyimpangan dan penguasaan dana royalti milik para pencipta lagu dengan nilai fantastis, yakni mencapai kurang lebih Rp14 miliar. Dana tersebut saat ini berada di bawah kendali Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Tudingan Monopoli dan Lembaga “Super” Pihak pencipta lagu menilai LMKN telah melampaui mandat undang-undang dan menjelma menjadi lembaga “super” yang memonopoli royalti tanpa transparansi serta akuntabilitas publik. “Ini bukan sekadar persoalan administratif. Ini adalah dugaan perampasan hak ekonomi pencipta lagu yang dilembagakan melalui sistem,” tegas Ali Akbar, pencipta lagu legendaris Bara Timur (Gong 2000), saat memberikan keterangan. Senada dengan […]

Nasional, Politik

PP KAMMI: Pilkada oleh DPRD Hanya Memperkuat Dominasi Elit

Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kembali mencuat belakangan ini memantik perhatian publik. Pertimbangan terhadap usulan tersebut berakar pada persoalan merebaknya praktik politik uang dan tingginya biaya politik. Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menilai bahwa wacana tersebut merupakan upaya melemahkan kualitas demokrasi di Indonesia. Pasalnya, Pilkada yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat merupakan instrumen penting dalam memperkuat partisipasi publik dalam kontestasi politik. SelanjutnyaPresiden Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah, Jabar Dapat Jatah 5 Proyek InpresFaiz El Haq, selaku Sekretaris Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, menegaskan bahwa Pilkada oleh DPRD merupakan ancaman serius terhadap demokrasi sekaligus bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional rakyat. “Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan amanat konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, wacana ini harus kita kritisi dan kita tolak secara tegas,” ujar Faiz. SelanjutnyaTembus Ritel Modern, 52 UMKM Kabupaten Bekasi Resmi Ikuti Program Naik […]

Daerah

Diduga Jual Aset Daerah, Oknum PNS Disbudpora Dilaporkan ke Kejari Kabupaten Bekasi

BEKASI – Temporatur.com Korps Indonesia Muda Kabupaten Bekasi (KIM) Kabupaten Bekasi resmi melaporkan seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial AM kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada Selasa, 6 Januari 2026. SelanjutnyaTembus Ritel Modern, 52 UMKM Kabupaten Bekasi Resmi Ikuti Program Naik Kelas 2026Laporan ini terkait dugaan penjualan aset daerah yang melanggar regulasi pemerintah daerah. Oknum yang bertugas di Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disbudpora) tersebut diduga menjual aset berupa Obor Porda Jabar XII 2014. Dari aksi ilegal ini, AM disinyalir meraup keuntungan pribadi hingga puluhan juta rupiah. SelanjutnyaKetua Umum Imbran Bachtiar Tegaskan LBH PARI Hadir untuk Mempermudah Akses Keadilan MasyarakatKIM juga menerima informasi bahwa praktik penjualan aset daerah di Stadion Wibawa Mukti ini diduga telah dilakukan berulang kali oleh oknum tersebut. Ketua DPC KIM Kabupaten Bekasi, Devied, menegaskan bahwa laporan ini juga ditembuskan ke instansi terkait, termasuk Plt. Bupati, Inspektorat, BKPSDM, dan BPKAD. “Kami berharap Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi […]

Daerah

Tokoh Pemuda Kampung Jati Dusun 2 Siap Maju Mencalonkan Diri Menjadi Anggota BPD Desa Cikarang Kota

Cikarang Kota – Temporatur.com Budiansah atau yang akrab di sapa bang Dival Seorang tokoh pemuda dari Kampung Jati Dusun 2 menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cikarang Kota. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian dan komitmen dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat serta mendorong kemajuan desa. SelanjutnyaTembus Ritel Modern, 52 UMKM Kabupaten Bekasi Resmi Ikuti Program Naik Kelas 2026Budiansah Tokoh pemuda yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan tersebut menyampaikan bahwa keputusannya maju sebagai calon anggota BPD dilandasi oleh keinginan kuat untuk menjadi jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat. Ia menilai bahwa peran BPD sangat strategis dalam menyalurkan aspirasi warga, mengawasi kinerja pemerintah desa, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas pembangunan. “BPD memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan desa benar-benar berpihak kepada masyarakat. Saya ingin hadir membawa suara warga Kampung Jati khususnya Dusun 2, serta masyarakat Desa Cikarang Kota secara umum,” ujarnya saat ditemui, […]

Berita

Pembangunan Huntap Korban Bencana Dimulai, Target Rampung Mei 2026

Tapanuli Utara – Temporatur.com|Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memastikan pembangunan rumah hunian tetap (huntap) bagi korban bencana segera dimulai. Hal tersebut disampaikan Bupati Tapanuli Utara Kepada warga desa Dolok nauli di kecamatan adiankoting  dilokasi bangunan huntap usai penandatanganan kerjasama pembangunan Hunian Tetap , Selasa (6/1/2026). “Penandatanganan kerjasama pembangunan  hari ini sudah selesai ditandatangani, dan besok pembangunan akan mulai dilaksanakan,” ujar Bupati. SelanjutnyaPresiden Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah, Jabar Dapat Jatah 5 Proyek InpresKegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Yayasan Buddha Tzu Chi  Jakarta dan Medan, serta warga korban bencana. Bupati menjelaskan, pendanaan pembangunan huntap ini sepenuhnya berasal dari dana swasta, sementara lahan yang digunakan merupakan tanah negara yang telah mendapat persetujuan DPRD untuk dihibahkan kepada para korban bencana. Rumah hunian tersebut nantinya sudah bersertifikat  atas nama penerima dan tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. SelanjutnyaTembus Ritel Modern, 52 UMKM Kabupaten Bekasi Resmi […]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.