Korupsi Dana Banjir Sihotang: Kejari Samosir Tetapkan Kadis Sosial PMD sebagai Tersangka
Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir resmi menetapkan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Samosir berinisial FAK sebagai tersangka.
FAK diduga terlibat dalam praktik korupsi penyaluran bantuan sosial bagi korban banjir bandang di Desa Sihotang yang terjadi pada tahun 2023.
Modus Operandi
Mengubah Mekanisme dan Meminta “Fee”.
Berdasarkan hasil penyidikan, FAK diduga melakukan pelanggaran hukum dengan mengubah mekanisme penyaluran bantuan dari yang seharusnya melalui transfer tunai (cash transfer) menjadi pemberian bantuan dalam bentuk barang. Perubahan ini dilakukan tanpa persetujuan dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Tersangka menunjuk BUMDes-MA Marsada Tahi sebagai penyedia barang secara sepihak. Selain itu, FAK diduga meminta penyisihan sebesar 15% dari total nilai bantuan untuk keuntungan pribadi dan pihak lainnya. Akibat tindakan ini, negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp 516 juta.
Dampak pada Korban Bencana
Dana bantuan tersebut sejatinya diperuntukkan bagi 303 kepala keluarga (KK) di Desa Sihotang, Kecamatan Harian, yang kehilangan harta benda akibat bencana banjir bandang. Namun, praktik penyimpangan ini justru mencederai hak-hak para korban yang tengah membutuhkan bantuan pemulihan.
Langkah Hukum Selanjutnya
Kejari Samosir telah melakukan penahanan terhadap FAK untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Pihak kejaksaan juga menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini guna mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam aliran dana bantuan tersebut.
(Ronald)
