GNRI Adukan Dugaan Dana BOS Fiktif Rp102,6 Juta di SDN Sukadarma 02
Kategori: Nasional
Lepas Sambut Kapolres Metro Bekasi Berlangsung Khidmat, Dihadiri Forkopimda dan Tokoh Masyarakat
Bekasi – Temporatur.com Acara lepas sambut Kapolres Metro Bekasi berlangsung khidmat dan penuh keakraban, bertempat di Aula Polres Metro Bekasi, 07/01/2026. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pejabat utama Polres, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan. SelanjutnyaTembus Ritel Modern, 52 UMKM Kabupaten Bekasi Resmi Ikuti Program Naik Kelas 2026Dalam acara tersebut, dilakukan serah terima jabatan dari AKBP Mustofa, S.i.k,S.H.M.H , kepada AKBP Sumarni ,S.i.k,S.H,M.H sebagai Kapolres Metro Bekasi yang baru. Pergantian pimpinan ini merupakan bagian dari rotasi dan penyegaran organisasi di tubuh Polri. Kapolres lama, AKBP Mustofa, S.i.k,S.H.M.H dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh elemen masyarakat Kabupaten/Kota Bekasi selama masa tugasnya. Ia juga mengapresiasi kerja sama Forkopimda dan seluruh jajaran Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. SelanjutnyaKetua Umum Imbran Bachtiar Tegaskan LBH PARI Hadir untuk Mempermudah Akses Keadilan Masyarakat“Saya mengucapkan terima kasih atas sinergi yang telah terjalin. Semoga silaturahmi tetap terjaga meski saya sudah bertugas […]
Pemotongan Dana Bagi Hasil BHP dan BHR Pajak dan Retribusi Desa Hingga Rp750 Juta
Pemotongan Dana Bagi Hasil BHP dan BHR Pajak dan Retribusi Desa Hingga Rp750 Juta Bekasi – Temporatur.com SelanjutnyaPresiden Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah, Jabar Dapat Jatah 5 Proyek InpresSejumlah Kepala Desa (Kades) di wilayah Kabupaten Bekasi menyatakan keberatan atas besarnya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi Daerah BHP dan BHR, untuk tahun anggaran 2025. Pemotongan tersebut menindaklanjuti dari Surat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor: 900.1.13.1/4525/BPKD/2025 tanggal 5 Desember 2025 perihal Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Surat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor: 900.1.13.1/4664/BPKD/2025 tanggal 17 Desember 2025 perihal Realisasi Pajak Daerah dan retribusi Daerah serta berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 100.3.3.2/Kep.522-DPMD/2025 tentang perubahan Atas Keputusan Bupati Bekasi Nomor 100.3.3.2/Kep.155-DPMD/2025 tentang Penerimaan Desa dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025. SelanjutnyaTembus Ritel Modern, 52 UMKM Kabupaten Bekasi Resmi Ikuti Program Naik Kelas 2026Pemotongan yang diperkirakan mencapai […]
Jurus Likuiditas Gagal, KAMMI Minta Presiden Evaluasi Menteri Keuangan Purbaya
Jakarta – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengkritik keras Menteri Keuangan Purbaya lantaran jurus likuiditas jumbo yang ia andalkan gagal mengerek pertumbuhan ekonomi nasional dan kinerja kredit perbankan. Ketua PP KAMMI Bidang Investasi, Perekonomian dan Keuangan Arif Rahman mengatakan dana pemerintah sebesar Rp 276 triliun yang ditempatkan di perbankan tidak mampu membuat ekonomi bergairah. SelanjutnyaPresiden Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah, Jabar Dapat Jatah 5 Proyek InpresHal itu terlihat dari permintaan kredit yang masih lesu di angka 7 % alias masih jauh dari ekspektasi pemerintah. Arif juga menyoroti langkah Purbaya menarik kembali dana sebanyak Rp75 triliun yang disimpan di perbankan merupakan bukti nyata kegagalan Menteri koboy tersebut mentransformasi ekonomi nasional sebagaimana yang ia gaungkan pada saat awal menjabat. SelanjutnyaTembus Ritel Modern, 52 UMKM Kabupaten Bekasi Resmi Ikuti Program Naik Kelas 2026“Sejak awal dilantik Menteri Keuangan optimis bahwa banjir likuiditas akan mampu menggerakkan sektor ril. Tapi faktanya tidak […]
Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur dan Pelestarian Alam Jadi Fokus KDM Sepanjang 2025
Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur dan Pelestarian Alam Jadi Fokus KDM Sepanjang 2025 Temporatur.com – Bandung SelanjutnyaPresiden Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah, Jabar Dapat Jatah 5 Proyek InpresGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkomitmen membangun infrastruktur sejalan dengan upaya pelestarian alam pada tahun pertama pemerintahannya. Oleh karena itu, sejumlah program pembangunan infrastruktur telah dituntaskan beriringan dengan program pelestarian alam sepanjang 2025. Kondisi jalan di Jabar menjadi perhatian KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, pada tahun lalu. Panjang jalan di Jabar yang direkonstruksi mencapai 223 kilometer dengan anggaran Rp1,2 triliun pada 2025. SelanjutnyaTembus Ritel Modern, 52 UMKM Kabupaten Bekasi Resmi Ikuti Program Naik Kelas 2026Pemeliharaan jalan berkala juga dilakukan. Dengan anggaran Rp520 miliar, jalan sepanjang 211 kilometer di Jabar mendapat pemeliharaan berkala. KDM juga memperlebar ruas jalan. Sepanjang 4,7 kilometer jalan diperlebar dengan anggaran Rp6,1 miliar. SelanjutnyaKetua Umum Imbran Bachtiar Tegaskan LBH PARI Hadir untuk Mempermudah Akses Keadilan MasyarakatSelain itu, pada 2025, dilakukan pembangunan […]
Belanja Efektif, Silpa APBD Jabar 2025 Hanya Rp500.000
Belanja Efektif, Silpa APBD Jabar 2025 Hanya Rp500.000 Temporatur.com – Kota Bandung SelanjutnyaPresiden Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah, Jabar Dapat Jatah 5 Proyek InpresPemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berhasil melaksanakan belanja secara efektif sehingga silpa pada APBD 2025 hanya Rp500.000. Minimnya silpa menandakan bahwa APBD telah dipergunakan seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat. Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, keuangan daerah merupakan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Silpa yang minim pada 2025 menandakan belanja APBD dilakukan secara efektif. SelanjutnyaTembus Ritel Modern, 52 UMKM Kabupaten Bekasi Resmi Ikuti Program Naik Kelas 2026“Artinya uang yang dikelola benar-benar didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan di kabupaten dan kota, dengan catatan penggunaan APBD tetap akuntabel,” ujar Herman, Rabu (7/1/2026). Kondisi silpa 2025 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai sekitar Rp1 triliun. SelanjutnyaKetua Umum Imbran Bachtiar Tegaskan LBH PARI Hadir untuk Mempermudah Akses Keadilan MasyarakatHerman berharap, pemanfaatan APBD yang […]
Rp150 Juta per Sumur Bor, Jelani Christo: Rakyat Berhak Marah
Banda Aceh – Temporatur.com 06 Januari 2026 – Di tengah penderitaan masyarakat Aceh akibat bencana alam dan krisis air bersih, polemik mahalnya biaya pengeboran sumur bor justru memantik kemarahan publik. Biaya pembangunan sumur bor yang disebut mencapai Rp100–150 juta per unit dinilai bertolak belakang dengan kondisi di lapangan, di mana warga dan kelompok masyarakat sipil mampu membangun sumur serupa dengan biaya sekitar Rp13–15 juta. SelanjutnyaTembus Ritel Modern, 52 UMKM Kabupaten Bekasi Resmi Ikuti Program Naik Kelas 2026Ketua Umum (SPASI), , S.H., M.H., menyebut situasi tersebut sebagai cerminan krisis nurani dalam penanganan bencana. Menurutnya, ketika kebutuhan paling mendasar—air bersih—menjadi mahal di tengah penderitaan rakyat, negara patut melakukan refleksi serius. “Bencana adalah soal kemanusiaan. Ketika rakyat bisa membangun sumur dengan Rp15 juta, sementara negara berbicara Rp150 juta, publik wajar mempertanyakan empati dan akal sehat kebijakan itu,” ujar Jelani Christo, S.H., M.H. SelanjutnyaKetua Umum Imbran Bachtiar Tegaskan LBH PARI Hadir untuk Mempermudah Akses […]
Dorongan Bupati Berbuah Hasil, Lima Sungai di Tapanuli Utara Jadi Prioritas Perbaikan Kementerian PUPR
Tapanuli Utara – Temporatur.com |Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera memperbaiki lima sungai terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Utara pada masa transisi pascabencana, yakni Aek Sigeaon, Aek Haidupan, Sungai Batang Toru, Aek Siandurian, dan Aek Sarulla. Hal itu disampaikan Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, usai diskusi bersama jajaran PUPR di Kantor Bupati, Selasa (6/1/2026). Selain normalisasi sungai, penanganan juga disinergikan dengan perbaikan sarana air minum di wilayah Pahae dan Kecamatan Adiankoting. SelanjutnyaPresiden Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah, Jabar Dapat Jatah 5 Proyek InpresBupati menegaskan tahap transisi difokuskan pada sungai yang menjadi sumber air dan terdampak langsung. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran lebih dari Rp200 miliar untuk perbaikan tersebut. Para rekanan dijadwalkan segera meninjau lokasi. Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara, Herianto, menyebut awalnya hanya tiga sungai yang terdata. Setelah masukan Pemkab, jumlah prioritas bertambah menjadi lima. Ia menjelaskan penanganan masih dalam tahap tanggap darurat […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
