KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Suap Proyek Bekasi?
Ahok menjelaskan bahwa selama pemeriksaan, ia hanya menyampaikan agenda rapat yang telah terekam dan tercatat. Ia juga menyarankan Kejagung untuk meminta data langsung dari Pertamina jika dibutuhkan. “Saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat, silakan dari Kejaksaan Agung meminta dari Pertamina. Saya sendiri sampaikan bahwa ini, ya sebatas itu, yang kita tahu lah,” sambung Ahok.
Jakarta, – Temporatur.com || Kapolres Ngada nonaktif Fajar Widyadharma S yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tercatat hanya mempunyai harta kekayaan sebanyak Rp14 juta. Sementara itu Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT), Kombes Pol Patar M. H. Silalahi mengatakan, AKBP Fajar mengakui perbuatannya sesuai dengan surat yang kami terima dari Mabes Polri. Interogasi dilakukan di Mabes Polri pada 19 Februari 2024 kemarin. SelanjutnyaTingkatkan Kualitas Desa, Sekdes Cikarang Kota Beri Instruksi Tegas dalam Musdes Khusus BPD 2026“Secara terbuka ia mengakui semua perbuatan yang sesuai dengan surat yang kami terima dari Mabes Polri. Bahkan video asusila AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja telah go International di Australia,” jelas Kombes Pol Patar M. H. Silalahi, melalui pesan tertulis kepada Temporatur.com, Kamis (13/03). Singkat cerita, aksi pencabulan AKBP Fajar tersebut direkam. Video lantas dikirim website dewasa di Australia, yang diunggah dari lokasi Kota Kupang. SelanjutnyaPilkades Sukamulya […]
Di lapangan sesuai hasil investigasi Tim Awak Media terlihat Mobil modifikasi bongkar muat BBM Subsidi tersebut mengambil BBM dari Setiap SPBU- SPBU mobil lansiran di setiap SPBU yang ada di Pekanbaru dengan harga sesuai tertera di SPBU tersebut. Bahkan sampai keluar daerah Kota Pekanbaru, “Kemudian para mafia BBM ilegal tersebut menjual kembali kepada pabrik-pabrik.
Kabupaten Tangerang, – Temporatur.com || Maraknya peredaran Obat-obatan keras terbatas atau lebih akrab ditelinga dengan aebutan pil koplo, terbukti dari hasil penelusuran awak redaksi didapati sebuah toko yang berkedok kosmetik di kawasan Pergudangan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Toko kosmetik tersebut menjual Obat-obatan keras (pil koplo-red) secara ilegal seperti Tramadol, Hexymer Tryek, dan Alprazolam dan lainnya tanpa disertai resep Dokter. Dalam pantauan langsung di lapangan, toko tersebut telah beroperasi selama beberapa bulan dan melayani berbagai kalangan, termasuk anak-anak muda dan kalangan pelajar. “Kita sudah lama jualan di sini bang, kalau saya hanya jaga toko kalau terkait kordi itu korlap atau bos langaung ke oknum berseragan, ” ujar Rizal kepada Temporatur.com, Sabtu (8/03). SelanjutnyaTingkatkan Kualitas Desa, Sekdes Cikarang Kota Beri Instruksi Tegas dalam Musdes Khusus BPD 2026“Kalau terkait kordi itu langsung bos, biasanya Oknum beseragam dari Bintara Pembina Masyarakat, maupun Satuan Unit wilayah setempat, “sambung Rizal. Lebih lanjut Rizal mengungkapkan […]
Temporatur.com TASIKMALAYA, || Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Indonesia mengajak para aktivis anti korupsi juga para mahasiswa dari berbagai kampus untuk bersatu dalam upaya membongkar praktik-praktik korupsi yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. SelanjutnyaTingkatkan Kualitas Desa, Sekdes Cikarang Kota Beri Instruksi Tegas dalam Musdes Khusus BPD 2026Mengingat semakin maraknya kasus korupsi yang merugikan rakyat, gerakan ini bertujuan untuk menggali dan mengungkap potensi penyimpangan anggaran serta penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. “Ungkap ketua AMAK Indonesia Cecep Gufron Abdillah Jumat 7 Maret 2025 disela aktivitasnya disalah satu kampus negeri ternama yang berada di Kota Bandung. Aksi nyata yang akan kami lakukan tidak hanya sebatas pada demonstrasi jalanan, namun kami juga akan menginvestigasi, melakukan riset, dan mengumpulkan data yang akurat terkait dengan adanya indikasi tindak pidana korupsi. Kami juga akan berkomitmen untuk bekerja sama dengan lembaga anti korupsi seperti KPK, Kejagung serta pihak berwenang lainnya untuk memverifikasi temuan-temuan yang ada. […]
