Temporatur.com
CIMAHI, DISKOMINFO – Penanggulangan kemiskinan tidak lagi cukup dilakukan melalui pendekatan bantuan sosial semata. Diperlukan model pemberdayaan yang mampu membangun kemandirian masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan. Berangkat dari semangat tersebut, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Sosial menginisiasi Program Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan Berorientasi Destinasi Wisata sebagai strategi percepatan pengentasan kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan Berorientasi Destinasi Wisata yang digelar di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi, Selasa (7/7/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menghimpun gagasan, menyusun arah kebijakan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan para pemangku kepentingan dalam membangun model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
FGD dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPPK) Kota Cimahi. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas perangkat daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, instansi vertikal, komunitas, dan insan media.
Dalam sambutannya, Adhitia menegaskan bahwa penanganan kemiskinan harus bergeser dari pola bantuan menuju pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat. Menurutnya, Program Kampung Sosial dirancang sebagai ruang kolaborasi untuk membangun masyarakat yang mandiri secara sosial maupun ekonomi melalui optimalisasi potensi yang dimiliki setiap wilayah.
”Kampung Sosial merupakan gagasan yang sangat baik dan memiliki potensi untuk direplikasi di seluruh wilayah Kota Cimahi. Kunci keberhasilannya terletak pada kolaborasi semua pihak agar masyarakat mampu menjadi mandiri secara sosial maupun ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, pembangunan harus dimulai dari tingkat RT, RW, hingga kelurahan agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi, Totong Solehudin, menjelaskan bahwa Program Kampung Sosial merupakan inovasi pembangunan sosial yang mengintegrasikan aspek kesejahteraan sosial, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, hingga pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal.
Menurut Totong, Kota Cimahi yang memiliki luas wilayah terbatas dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi masih menghadapi berbagai tantangan sosial, terutama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), masih terdapat kelompok masyarakat pada desil bawah yang memerlukan intervensi terpadu melalui penguatan perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi.
Sebagai tahap awal, pengembangan Kampung Sosial akan difokuskan di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup yang memiliki potensi besar di bidang pertanian perkotaan (urban farming), kelembagaan sosial, usaha mikro, serta wisata berbasis masyarakat. Potensi tersebut akan diintegrasikan menjadi kawasan pemberdayaan yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
Program ini dikembangkan melalui pendekatan Pentahelix, yaitu kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Pendekatan tersebut dipadukan dengan konsep social engineering untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju kemandirian melalui penguatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
Sebagai inspirasi, Dinas Sosial mengadopsi konsep Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM) dari sejumlah daerah yang berhasil mengembangkan kawasan wisata berbasis pertanian, kemudian menyesuaikannya dengan karakteristik Kota Cimahi. Menariknya, kawasan Kampung Sosial juga direncanakan memanfaatkan kendaraan inovasi Komodo, karya anak bangsa asal Kota Cimahi, sebagai salah satu identitas sekaligus daya tarik kawasan.
Totong menegaskan, keberhasilan Program Kampung Sosial tidak hanya diukur dari menurunnya angka kemiskinan, tetapi juga dari meningkatnya kemandirian masyarakat, tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal, terciptanya lingkungan yang produktif, serta hadirnya kawasan yang menjadi destinasi edukasi dan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa pengembangan program ini mengedepankan semangat gotong royong dan kolaborasi tanpa bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Kota Cimahi mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perguruan tinggi, komunitas, organisasi sosial, dan dunia usaha agar keberlanjutan program dapat terjaga dalam jangka panjang.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kota Cimahi berharap lahir berbagai masukan strategis yang dapat menyempurnakan desain Program Kampung Sosial sebelum diimplementasikan di lapangan. Program tersebut diharapkan menjadi model pemberdayaan masyarakat yang mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan sekaligus menghadirkan kawasan yang produktif, mandiri, dan berdaya saing sebagai bagian dari upaya mewujudkan Cimahi MANTAP melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
* Andi *
