Birokrasi Bobrok Kekacauan Data Dukcapil & DTSEN, Warga Miskin Dipaksa ‘Mengemis’ Penurunan Desil

JAKARTA, TEMPORATUR.COM
Kekacauan data di sistem Administrasi Kependudukan (Dukcapil) sekaligus Basis Data Terpadu untuk Penerima Bantuan Sosial (DTSEN) membiarkan ribuan warga berpenghasilan rendah terjebak dalam angka yang tidak mencerminkan kondisi nyata.

Alih-alih mendapat perlindungan, mereka justru dipaksa berlari dari meja ke meja, memohon agar status kemiskinan mereka diakui secara resmi.

Banyak warga yang nyatanya hidup pas-pasan, rumah seadanya, penghasilan tak menentu, namun di sistem tercatat berada di tingkatan desil menengah atau bahkan atas. Akibatnya, akses ke bantuan sosial, pelayanan kesehatan, hingga keringanan biaya pendidikan tertutup rapat.

Untuk memperbaiki data yang keliru ini, warga bukan mendapat kemudahan, melainkan harus berjuang sendiri, mengantre berjam-jam, melampirkan berkas berulang kali, bolak-balik antar-kantor, bahkan ada yang didesak mencari “jalur cepat” yang tak murah. Proses yang seharusnya menjadi hak warga justru berubah menjadi permohonan yang memelas.

Seperti yang terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur, ratusan warga terpaksa meluangkan waktu, tenaga, dan ongkos hanya untuk mengajukan sanggahan dan memohon penurunan status desil. Pasalnya, dalam data terbaru, mayoritas dari mereka mendadak tergolong sebagai warga mampu dengan status desil 7 hingga 9, Sabtu (26/09/26).

​Perubahan angka di atas kertas ini berakibat fatal, hak mereka untuk menerima Bantuan Sosial (Bansos), Kartu Jakarta Pintar (KJP), hingga jaminan kesehatan mendadak dicabut.

​Kekacauan ini menyingkap bobroknya koordinasi dan validasi data yang melibatkan petugas sensus lapangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta sistem integrasi Data Terpadu Sentra Ekosistem Nasional (DTSEN).

Ketidak akuratan data ini tidak lagi bisa dianggap sebagai sekadar kesalahan teknis biasa, melainkan bentuk kejahatan administratif yang berdampak langsung pada kelangsungan hidup masyarakat rentan.

Pengamat Kebijakan Publik menilai kekacauan ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan bentuk kejahatan administratif yang merugikan masyarakat miskin secara langsung.

Lompatan angka desil yang tidak masuk akal menunjukkan adanya indikasi kerja asal-asalan dari petugas pendata di lapangan maupun kelemahan verifikasi sistemik.

“Ini bukti nyata birokrasi yang bobrok dan tidak peduli. Data yang menjadi dasar kehidupan warga diurus sembarangan, salah input, tertukar, tidak diperbarui. Lalu yang menderita dipaksa mengemis agar datanya dibetulkan. Sejak kapan hak warga harus dimohon-mohon”. Ujarnya saat dimintai keterangan kepada wartawan, Sabtu (26/09/26)

Pengamat Bolon menyoroti bahwa kesalahan data bukan urusan warga, melainkan tanggung jawab penyelenggara negara, “Dukcapil dan DTSEN dibangun dengan anggaran besar, dikelola aparat, lalu datanya berantakan, dan warga yang disuruh membereskan? Itu bukan pelayanan, itu membebani orang yang paling lemah. Warga tidak perlu memohon, mereka berhak atas data yang benar dan jujur.” Ujarnya.

Pengamat Bolon mendesak pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh tanpa membebankan biaya maupun prosedur berbelit kepada warga, “Jangan biarkan orang miskin dipermalukan di depan meja pelayanan. Perbaiki sistem, periksa petugas yang lalai, dan pastikan perbaikan data dilakukan atas inisiatif pemerintah, bukan atas keringat dan air mata warga. Jika tidak mampu menjaga kebenaran data, berarti tidak layak mengelola bantuan rakyat,” pungkas Bolon.