Temporatur.com || Manakala Bung Karno dan Bung Hatta meniti jalan pedang diplomasi di pusat, 1942 disaat cakrawalah Hindia Belanda membara, di sudut timur Jawa, sosok pria yang akrab di sapa Pak Dja’i berdiri tegak. Ia bukan sekadar pengikut, ia adalah api yang mulai menyulut kesadaran rakyat Lumajang melalui PUTERA. Dari kawah candradimuka PETA di Bogor, ia ditempa menjadi baja, hingga pundaknya memikul tanggung jawab sebagai Daidancho di Malang.
Saat Jepang bertekuk lutut dan fajar kemerdekaan menyingsing, Pak Dja’i tak membiarkan kemerdekaan itu hanya menjadi slogan. Di bawah panji Badan Keamanan Rakyat, ia memimpin perburuan senjata, memaksa sang matahari terbit untuk menyerahkan taringnya. Maka, pada 5 Oktober 1945, lahirlah sang raksasa dari Timur Divisi VII Untung Suropati dengan pangkat Mayor Jenderal, Imam Soedja’i mengomandoi sembilan batalyon perkasa, mulai dari Gondanglegi hingga Sukowidi, sebuah armada tempur yang membuat lawan gemetar.
PRAHARA 12 NOVEMBER 1945.
Di Yogyakarta, ruangan itu sesak oleh aroma mesiu dan ambisi. Pemilihan Panglima Besar TNI digelar. Pak Dja’i, perwira paling senior dengan pasukan paling lengkap dan persenjataan paling mutakhir, adalah kandidat terkuat untuk menduduki tahta tertinggi militer. Namun, di saat namanya dielu-elukan, telinganya mendengar jerit pilu Surabaya yang dihujani bom oleh Inggris. Dengan kebesaran jiwa yang langka, ia melepas peluang kekuasaan itu. “Biarkan jabatan itu, aku memilih medan laga,” mungkin itulah bisik hatinya. Ia mohon izin absen demi memimpin pasukannya bertaruh nyawa di Surabaya. Absennya Pak Dja’i mengubah peta sejarah; tanpa sosok senior untuk menandingi faksi KNIL, kelompok PETA akhirnya menjagokan Kolonel Sudirman.
Prestasi Divisi VII di bawah kepemimpinannya adalah legenda yang terkubur. Ia adalah diplomat sekaligus pejuang; memulangkan tawanan Sekutu, menembus blokade Belanda dengan mengirim beras ke India, hingga menjadi perisai bagi Presiden di Yogyakarta saat kudeta 3 Juli 1946 mengancam jantung Republik. Bahkan, ketika tensi politik Linggarjati nyaris memicu perang saudara, Imam Soedja’i-lah yang menjadi tuan rumah bagi sidang KNIP 1947, meredam bara di dada para petinggi negeri.
JULI 1947 PALAGAN SEPULUH HARI.
Sebelum dunia mengenal “Perang Gerilya” Jenderal Sudirman atau “Perang Semesta” Nasution, Imam Soedja’i telah menuliskan teorinya dengan darah di tanah Malang. Sepuluh hari lamanya, pasukannya menahan gempuran brutal Agresi Militer Belanda. Ketika Malang tak lagi mungkin dipertahankan, ia memberikan perintah pamungkas yang menyayat hati: Bumihanguskan! Kota itu menjadi lautan api; tak boleh ada satu pun atap yang melindungi penjajah.
Namun untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, air susu dibalas dengan tuba.
Agustus 1947 menjadi bulan paling kelam. Di puncak pengabdiannya, Imam Soedja’i dipanggil oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Bukan penghargaan yang didapat, melainkan belati fitnah. Ia dituduh berkhianat. Divisinya dipreteli, senjatanya dilucuti melalui intrik politik yang didalangi agen-agen komunis dan intelijen Belanda yang ingin menguasai Pangkalan Udara Bugis. Dengan kelapangan dada seluas samudra, sang Jenderal Mayor menerima pemecatan itu tanpa perlawanan. Ia meletakkan jabatannya dengan kepala tegak, meski tuduhan itu adalah duri yang menusuk kehormatannya. Ironi sejarah kemudian bicara: Amir Syarifuddin, sang penuduh, justru berakhir sebagai pengkhianat bangsa dalam tragedi PKI Madiun.
DARI JENDERAL MENJADI KUSIR
Tahun 1948, saat Belanda kembali menyerang dan Jenderal Sudirman memulai gerilya agungnya melintasi Tulungagung, di kota yang sama, ada seorang pria yang bekerja serabutan. Ia membuat sabun, berjualan makanan, dan memacu kuda sebagai kusir dokar. Pria itu adalah Imam Soedja’i.
Tak ada gurat dendam di wajahnya. Tak ada caci maki atas jabatan yang dirampas fitnah. Ia yang pernah memimpin ribuan nyawa, kini dengan tenang memegang kendali kuda demi sesuap nasi. Baginya, berbakti pada negeri tak harus selalu dengan lencana di pundak.
Imam Soedja’i kembali ke Lumajang pada 1950, menghabiskan sisa hidupnya membina pemuda melalui “Pencak Organisasi”.
AKHIR HAYAT SANG PEJUANG
Tepatnya pada hari Jum’at tanggal 29 Januari 1953, Pak Dja’i wafat secara mendadak dan kemudian dimakamkan sebagai rakyat biasa di makam Jogoyudan Lumajang. Ironi, pasca meninggalnya Pak Dja’i di usia yang relatif masih muda dengan meninggalkan seorang istri dan 8 anaknya yang masih kecil-kecil dengan tidak ada pensiunan sebagai perwiara tinggi, maka Ibu Siti Salamah pun terpaksa harus banting tulang menghidupi keluarganya. Ia kemudian pindah untuk mencari pekerjaan ke Tulungagung sebagai guru Sekolah Dasar dan juga berjualan makanan.
Diketahui seorang anaknya dititipkan pada ayahnya di Lumajang, satu orang lagi dititipkan di keluarganya di Malang, empat orang dititipkan di Panti Asuhan Putra Putri ABRI di Surabaya, dan dua orang masih sangat kecil dan balita diasuhnya sendiri di Tulungagung. Untuk menunjang kebutuhan ibu dan adik-adiknya, anak sulung Pak Dja’i yang bernama Imam Hidayat daftar menjadi tentara dengan pangkat Prajurit Dua (Prada).
Pada 1968, Imam Hidayat yang saat itu menjadi Sersan kemudian memberanikan diri menghadap Jenderal TNI Soemitro yang menjadi Pangkopkamtib di Jakarta untuk menanyakan sang ayah, apakah betul seorang pejuang atau pengkhianat. Dalam pertemuan tersebut Jenderal TNI Soemitro yang pada saat perjuangan dahulu adalah ajudan Pak Dja’i kemudian merangkul sang sersan dan menyatakan penyesalannya. Ibu Siti Salamahpun di panggil ke Jakarta dan karena sampai saat itu menjadi guru dan jualan nasi di pinggir jalan tanpa punya rumah yang layak, maka sang panglima memberi sebuah rumah dan mobil dan kemudian mengurus pensiunan Pak Dja’i sehingga dapat dikeluarkan SK Pensiun dengan pangkat turun satu tingkat Kolonel pada tahun 1968 dengan pembayaran tertunda sampai tahun 1975.
