Kantor Bupati Bekasi dan DPMD Digembok, Diduga Protes Hasil Seleksi Pilkades

Kantor Bupati Bekasi dan DPMD Digembok, Diduga Protes Hasil Seleksi Pilkades

BEKASI — Temporatur. com

Polemik tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Bekasi kembali memanas. Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi bahkan digembok sejumlah warga pada Jumat (18/9/2026).

Aksi tersebut menjadi puncak kekecewaan warga yang mempersoalkan hasil seleksi bakal calon kepala desa. Sejumlah peserta yang dinyatakan tidak masuk lima besar meminta agar tahapan Pilkades ditunda atau mereka tetap diberi kesempatan mengikuti tahapan berikutnya.

Namun, permintaan tersebut ditolak DPMD Kabupaten Bekasi dengan alasan proses seleksi telah berjalan dan hasilnya telah ditetapkan melalui mekanisme yang melibatkan pihak ketiga.

Kepala DPMD Kabupaten Bekasi Imam Santoso membenarkan adanya aksi penggembokan tersebut. Ia menduga massa merupakan pihak yang sebelumnya telah menyampaikan keberatan terhadap hasil seleksi bakal calon kepala desa.

“Sepertinya mereka itu dari pihak yang keberatan sebelumnya dan meminta agar tahapan Pilkades ditunda atau calon yang tidak masuk lima besar tetap diikutsertakan,” kata Imam saat dikonfirmasi.

Menurut Imam, DPMD tidak dapat menghentikan tahapan Pilkades hanya karena adanya keberatan dari peserta seleksi.

“Pengen penundaan, tahapan kan sudah berjalan. Hasilnya sudah terbuka dengan pihak ketiga. Jadi kita tidak bisa mengabulkan untuk penundaan,” tegasnya.

Polemik ini tidak berhenti pada aksi penggembokan kantor pemerintahan. Persoalan yang lebih mendasar adalah munculnya keberatan dari peserta yang merasa dirugikan oleh hasil seleksi.

Di satu sisi, DPMD menyatakan proses telah berjalan sesuai tahapan dan melibatkan pihak ketiga. Di sisi lain, keberatan dari peserta menunjukkan masih adanya persoalan yang belum sepenuhnya selesai di tingkat bawah.

Karena itu, transparansi menjadi titik penting yang perlu dijelaskan kepada publik. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa seluruh tahapan, metode penilaian, kriteria kelulusan, hingga hasil masing-masing peserta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jangan sampai keberatan masyarakat hanya dijawab dengan alasan bahwa tahapan sudah berjalan. Jika mekanismenya memang sudah sesuai aturan, publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang mengenai dasar penetapan lima besar tersebut.

Imam mengatakan DPMD sebelumnya telah membuka ruang mediasi bagi pihak yang keberatan. Mediasi bahkan berlangsung sejak siang hingga malam hari. “Mediasi sudah dilakukan kemarin, dari siang sampai malam,” ujarnya.

Namun, mediasi tersebut ternyata belum mampu meredam kekecewaan. Sehari setelah proses mediasi, aksi penggembokan justru terjadi di kantor DPMD.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan tidak cukup diselesaikan hanya dengan memastikan tahapan tetap berjalan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap keberatan memperoleh ruang pemeriksaan dan jawaban yang jelas.

Imam menegaskan, pihak yang keberatan tetap dapat menempuh mekanisme yang tersedia.
“Keberatan tetap bisa disampaikan, tetapi tahapan Pilkades harus berjalan sesuai aturan,” tandasnya.

Berdasarkan rekaman video yang diterima wartawan aksi penggembokan dilakukan secara terbuka di depan pintu kaca utama Kantor DPMD.

Dalam video tersebut terlihat seorang pria mengenakan topi hitam bersama seorang pria lainnya membelitkan rantai besi pada kedua gagang pintu kaca. Rantai kemudian dikunci menggunakan gembok hingga akses utama kantor tertutup.

Sejumlah warga dan pegawai tampak berada di sekitar lokasi. Situasi sempat memanas ketika terdengar suara warga meminta orang-orang yang berada di dalam gedung untuk keluar melalui pintu belakang.

“Udah, keluar dari belakang!  ayo!” teriak salah seorang warga dalam rekaman tersebut.
Penggembokan itu membuat akses utama Kantor DPMD tertutup dan berpotensi mengganggu aktivitas pelayanan pemerintahan.

Terlepas dari polemik hasil seleksi, aksi tersebut juga menyisakan persoalan lain: bagaimana pemerintah daerah memastikan pelayanan publik tetap berja

Viral Video 46 Detik: Kantor Bupati Bekasi Digembok Warga

Sementara itu beredar juga sebuah video berdurasi 46 detik yang memperlihatkan pintu kantor Bupati Bekasi digembok oleh sekelompok warga mendadak viral di media sosial pada Jumat (18/9/2026).

Insiden mengejutkan ini langsung memicu perhatian besar dari publik dan masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Hingga berita ini diturunkan, motif di balik aksi penggembokan pintu kantor pusat pemerintahan orang nomor satu di Kabupaten Bekasi tersebut masih belum diketahui secara pasti.

Aksi sekelompok warga yang nekat merantai dan mengunci gerbang utama tersebut menyisakan tanda tanya mengenai tuntutan yang mereka bawa.

Pihak perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun aparat keamanan setempat juga belum memberikan pernyataan resmi terkait kronologi kejadian.

(SS)