Tuntut Pengusutan Enam Kasus Dugaan KKN, Gerakan Masyarakat Sipil Kepung Pemkab Bogor

Tuntut Pengusutan Enam Kasus Dugaan KKN, Gerakan Masyarakat Sipil Kepung Pemkab Bogor

CIBINONG, – Temporatur.com

Gelombang aksi unjuk rasa melanda kawasan Cibinong. Elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu menggelar aksi protes guna menyuarakan tuntutan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Dalam aksi bertajuk “Tolak KKN, Lawan Korupsi, Selamatkan Uang Rakyat” ini, massa menyoroti enam poin krusial yang diduga menjadi titik kebocoran anggaran daerah dan penyimpangan jabatan. Mereka mendesak aparat penegak hukum serta pemerintah daerah untuk segera melakukan investigasi menyeluruh.

Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, pada Jumat 25/9/2026, berikut adalah enam tuntutan utama yang disampaikan oleh perwakilan massa aksi:

1.Dugaan Korupsi RSUD Parung: Mendesak pengusutan tuntas atas pengelolaan anggaran pembangunan dan operasional fasilitas kesehatan tersebut.

2.Kejelasan Aset Daerah (Soto Boyolali): Menuntut transparansi status hukum dan pengelolaan aset daerah agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak sah.

3.Praktik Jual Beli Jabatan: Meminta penegak hukum memeriksa indikasi suap, gratifikasi, serta nepotisme dalam pengisian jabatan struktural di Pemkab Bogor.

4.Evaluasi Pengelolaan PAD di Bappenda: Mendorong investigasi atas dugaan kebocoran pajak dan pemotongan upah pungut Pendapatan Asli Daerah.

6.Transparansi Anggaran Dinas Pendidikan: Menuntut pemeriksaan atas proyek pengadaan barang dan jasa yang dinilai rentan terhadap praktik KKN.

6.Reformasi Birokrasi di BKPSDM: Mendesak penghentian intervensi non-prosedural dalam proses mutasi, rotasi, dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Perwakilan Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu menyatakan bahwa aksi ini merupakan akumulasi dari kekecewaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilai kurang transparan.

Menurutnya, pengawasan ketat dari masyarakat sipil sangat diperlukan agar roda pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum dan berpihak pada kepentingan umum.

Massa menegaskan akan terus mengawal perkembangan laporan ini dan mengancam bakal menggelar aksi lanjutan berskala lebih besar apabila pihak berwenang tidak segera menindaklanjuti tuntutan mereka.

Sampai berita ini diturunkan, pihak Pemkab Bogor maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang dilayangkan oleh massa aksi.

Penulis      :   Jhon M.
Editor        : Redaksi
Infografis : Tim Redaksi