Tekan Impor BBM Pemerintah Siapkan Skema Subsidi Konversi Motor Listrik Hingga Rp6 Juta
- account_circle Suryo S
- calendar_month Jumat, 27 Mar 2026
- print Cetak
Keterangan foto : Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, (ft.istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tekan Impor BBM, Pemerintah Siapkan Skema Subsidi Konversi Motor Listrik Hingga Rp6 Juta
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan skema subsidi baru untuk program konversi sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik.
Langkah strategis ini diambil guna meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menekan angka impor BBM yang terus membebani kas negara.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang mengkaji berbagai opsi pendanaan. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah kemungkinan biaya konversi sepenuhnya ditanggung oleh negara atau setidaknya disubsidi secara signifikan. Mengingat saat ini, biaya rata-rata untuk mengubah satu unit motor bensin menjadi listrik berkisar antara Rp5 juta hingga Rp6 juta.
“Kami sedang menggodok formulasinya agar masyarakat tidak lagi merasa terbebani oleh biaya transisi yang tinggi,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangan prodcastnya yang diunggah dari akun TikTok pribadinya Bahlil Mania pada Jumat,27/3/2026.
Program ini memiliki tiga pilar utama dalam pelaksanaannya:
1.Efisiensi Anggaran Nasional
Pengalihan konsumsi BBM ke energi listrik diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada energi impor, yang pada akhirnya akan menghemat belanja energi negara secara signifikan.
2.Percepatan Ekosistem EV
Pemerintah menargetkan jutaan unit motor konversi dapat segera mengaspal untuk mempercepat terbentuknya ekosistem kendaraan listrik (Electric Vehicle) yang kokoh di tanah air.
3.Solusi Ekonomi Terjangkau
Skema subsidi ini dirancang sebagai jalan tengah bagi masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan ramah lingkungan namun masih terkendala oleh harga motor listrik baru yang relatif tinggi.
Pihak Kementerian ESDM menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar agenda lingkungan untuk mencapai target Net Zero Emission, melainkan solusi nyata untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan memberikan efisiensi biaya transportasi bagi rumah tangga di Indonesia dalam jangka panjang.
(Red)
- Penulis: Suryo S
Saat ini belum ada komentar