#DPRD Kabupaten Bekasi

Perlu diketahui, Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang banyak berdirinya industri seperti halnya Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang telah mampu mendongkrak peningkatkan pendapatan daerahnya dari sektor limbah industri, dan mengatur penarikan retribusi limbah industri di Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
sementara, di Kabupaten Bekasi potensi limbah industri belum bisa digarap oleh pemda menjadi sumber pendapatan daerah

Dugaan korupsi dalam pembangunan beberapa infrastruktur seperti  pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)  yang LPB nya  menggunakan puing, Gapur yang mangkrak,  dan pembuatan belasan   jembatan tersebut terungkap setelah tim investigasi media Temportur.com menemukan penggunaan paralon sebagai pengganti besi pada dua titik jembatan di Kampung Lembang RT 01, RW 06.

Kondisi, APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025 sedang tidak baik-baik karena menanggung beban berat untuk membiayai belanja pegawai mencapai 39% dari total APBD Kabupaten Bekasi sebesar Rp 8,3 triliun. Hal ini disebabkan adanya pengangkatan 9.051 tenaga honorer menjadi PPPK Tahun 2025, dan biaya belanja pegawai di akhir tahun anggaran diperkirakan akan bertambah 42% seiring dengan pengangkatan pegawai honorer tahap dua di September 2025 sebanyak kurang lebih 900 orang.

Secara umum dalam penyusunan pembentukan peraturan daerah dilalui dengan beberapa tahapan yang kemudian menjadi muatan materi dasar rancangan peraturan daerah.

Rapat Paripurna penetapan Perda LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang akan digelar DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi yang akan digelar pada Senin 4 Agustus 2025, batal di gelar.

Keterangan foto: PT Internusa Media Grup menggelar sebuah podcast obrolan terbuka yang menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas isu krusial terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bekasi. Podcast ini berlangsung di kantor PT Internusa Media Grup yang berlokasi di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada Kamis Malam pukul 20.00 Wib sampai Selesai (31 Juli 2025).

Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kabupaten Bekasi bersikukuh agar luas lahan pertanian dijabarkan secara rinci dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini bertentangan dengan keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tidak ingin luas lahan pertanian dijabarkan secara rinci.

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Demokrat, Haryanto, menyampaikan keprihatinannya saat meninjau langsung kondisi tanggul Sungai Ciherang di Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Tanggul yang membentang sepanjang 11,6 kilometer dari Desa Sukamakmur, Sukalaksana, hingga Bulak Melintang di Desa Sukakarsa, kini telah rata dengan tanah dan beralih fungsi menjadi lahan pertanian.

Tudingan dugaan perselingkuhan yang dituduhkan Cecep Noer terhadap PR dianggap sebagai indikasi fitnah atau pencemaran nama baik oleh Tim Kuasa Hukum PR, Jonly Nahampun.

Bekasi Diguncang Isu Skandal Perselingkuhan Oknum Pejabat PDAM dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi??