Opini

Janji manis pemimpin kini terasa hambar, sementara rakyat terus menderita. Pemerintah bertindak seperti teater, dan rakyat hanya bisa menonton tanpa daya.

Ketika Api Nurani Padam, Abu Kekerasan Menghantui: Sebuah Kritik Pedas bagi Pejabat yang Tuli Nuraninya

Temporatur | Kasih Aja > Tekan Aja & Jangan Buang Tangkai Nah . . . “Mawar”, tepat kah? Untuk Dambaan Bahkan Pujaan,(12/8/2025) sesuatu hal memori itu mengenal apa itu arti? dan apa itu maksud? dari tangkai na’ jangan sampai dibuang. inilah sebuah inspirasi antara rasa – telepati – hingga bentangan garis merah (asalkan bukan kartu merah). […]

Pada tanggal 8 Agustus 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan pernyataan yang memicu kontroversi mengenai tanah warisan yang tidak dimanfaatkan. Pernyataan ini sontak menuai reaksi keras dari publik karena dianggap meremehkan hak milik rakyat serta melukai nilai historis dan emosional terkait tanah warisan.

Temuan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK terkait penyaluran bantuan sosial bansos yang salah sasaran harus menjadi tamparan keras bagi kita semua. Ribuan pegawai BUMN, dokter, dan manajer yang tercatat sebagai penerima bansos, seperti yang diungkapkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, bukanlah sekadar kesalahan administratif. Ini adalah indikasi kuat dari kegagalan sistemik dan bahkan, kecenderungan ketidakadilan struktural yang sudah terlalu lama dibiarkan.

Saat ini, kita berdiri di ambang peringatan ke-80 tahun kemerdekaan Indonesia, sebuah momen yang seharusnya menjadi waktu untuk refleksi mendalam tentang perjalanan bangsa ini. Namun, di balik euforia perayaan, kita tidak bisa menutup mata dari berbagai tantangan yang masih menghantui negeri ini. Apakah kita sudah benar-benar merdeka dari belenggu masalah yang menghambat kemajuan bangsa? Apakah kita sudah mencapai keadilan, kesetaraan, dan kemakmuran yang diharapkan? Atau apakah kita masih terjebak dalam lingkaran masalah yang sama, tahun demi tahun?

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Ade Muksin, menegaskan pentingnya para wartawan untuk memahami dan menghindari “logical fallacy” atau kesalahan dalam berpikir logis saat menyusun berita dan menyampaikan informasi kepada publik.

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai pemberian abolisi kepada Thomas Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto sebagai bentuk keberanian politik Presiden Prabowo Subianto dalam membangun rekonsiliasi nasional pascapemilu. Ia mengapresiasi langkah tersebut sebagai terobosan penting, namun mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga transparansi demi memelihara kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Dalam era di mana kebebasan berbicara dan berpendapat menjadi komoditas yang mahal, pembungkaman pers menjadi ancaman serius bagi demokrasi. Ketika suara-suara kritis dipaksa untuk diam, dan kebenaran dikaburkan oleh kepentingan kekuasaan, maka yang tersisa hanyalah keheningan yang mematikan. Keheningan yang tidak hanya membungkam pers, tetapi juga membunuh demokrasi itu sendiri

Antara Dosa Dan Buat Cobek Sambel Mediumisteri – Phase I