Opini

Temporatur | Rakyat Semut : Prosesi Kalian DPR & DPRD yang menuntut naik gaji dsbnya, Kini Rakyat Indonesia “Telah Selektif Terhadap Perkembangan Mentalitas Kebijakan Salah, Merebak Sikap Suara Rakyat Indonesia Bersatu Hancurkan Nilai Ketamakan – Itu Semua atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa membuka tabir kalian”(31/8/2025) tim redaksi jauh-jauh hari telah mengingatkan bahwa musuh dunia […]

Kalau memang serius ingin meningkatkan PAD, sektor limbah industri di Kabupaten Bekasi harus digarap secara optimal. Jangan sampai hanya jadi masalah lingkungan, tapi justru harus bisa menjadi sumber pendapatan daerah,” pungkas Mbah Goen

Ahli Utama Panitia Khusus (Pansus) BLBI DPD RI periode 2021-2023, Hardjuno Wiwoho, menegaskan bahwa kisruh Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tak boleh dipandang sebelah mata

Perlu diketahui, Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang banyak berdirinya industri seperti halnya Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang telah mampu mendongkrak peningkatkan pendapatan daerahnya dari sektor limbah industri, dan mengatur penarikan retribusi limbah industri di Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
sementara, di Kabupaten Bekasi potensi limbah industri belum bisa digarap oleh pemda menjadi sumber pendapatan daerah

Tahun 2025 ini, kita telah merayakan 80 tahun Indonesia merdeka. Seharusnya, negara ini sudah cukup dewasa untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Tapi, di tengah perayaan ini, ada satu masalah yang masih mengganjal: kemerdekaan pers yang belum sepenuhnya terwujud.

Kondisi, APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025 sedang tidak baik-baik karena menanggung beban berat untuk membiayai belanja pegawai mencapai 39% dari total APBD Kabupaten Bekasi sebesar Rp 8,3 triliun. Hal ini disebabkan adanya pengangkatan 9.051 tenaga honorer menjadi PPPK Tahun 2025, dan biaya belanja pegawai di akhir tahun anggaran diperkirakan akan bertambah 42% seiring dengan pengangkatan pegawai honorer tahap dua di September 2025 sebanyak kurang lebih 900 orang.

Amrul Mustopa S.T Ketua Relawan Cahaya Bekasi mengpresiasi Bupati Bekasi yang telah melaksanakan Rotasi Mutasi dalam birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Bekasi  yang digelar di Komplek perkantoran pemerintahan kabupaten Bekasi pada , Jumat 22 Agustus 2025.

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penjualan Bank Central Asia (BCA) pasca krisis moneter 1998 menjadi salah satu bab penting dalam sejarah ekonomi-politik Indonesia. Persoalan ini tidak hanya menyangkut masalah teknis finansial, tetapi juga menyentuh aspek keadilan, transparansi, dan kedaulatan ekonomi bangsa.

Kasus ini menjadi refleksi bagi kita semua untuk selalu mengedepankan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Berdasarkan *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Wacana untuk meninjau ulang bailout Bank Central Asia (BCA) kembali mencuat, memicu perdebatan sengit di kalangan ekonom dan pengamat perbankan. Sebuah media bahkan menyebut ide ini sebagai “sesat”. Namun, apakah benar demikian? Atau justru selama ini publik tidak pernah mendapatkan informasi yang utuh mengenai salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah ekonomi Indonesia?