Opini
Negeri Hilang Akal: Ketika Janji Tak Berarti, Rakyat Bersuara
Temporatur.com – Janji manis pemimpin kini terasa hambar, sementara rakyat terus menderita. Pemerintah bertindak seperti teater, dan rakyat hanya bisa menonton tanpa daya.
Demonstrasi pada 13 Agustus 2025 di Pati menjadi bukti nyata ketidakpuasan rakyat. Kenaikan PBB sebesar 250 persen menjadi pemicu utama, namun pembatalan kenaikan tersebut tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah.
Seperti pepatah Jawa, “Nglindhungi awake dhewe,” tampaknya pemerintah lebih memprioritaskan diri sendiri. Demonstrasi di Pati bukan sekadar soal PBB, tetapi juga mencerminkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif PBB, namun dengan catatan harus adil dan transparan.
Gelombang protes serupa terjadi di berbagai daerah seperti Bone, Jombang, dan Semarang. Mahasiswa di Bone menolak kenaikan PBB hingga 300 persen. Warga Jombang memprotes kenaikan hingga 1.202 persen, bahkan membayar dengan koin sebagai bentuk protes. Di Semarang, kenaikan PBB mencapai 441 persen tanpa sosialisasi yang memadai.
“Wo dotou o bae, wo dotou o koro-koro,” seru pepatah Minahasa, mengajak untuk melawan ketidakadilan. Sementara itu, pepatah Tiongkok mengatakan, “Air yang jernih tidak akan bisa melihat ikan,” yang mengingatkan bahwa pemerintah tanpa kritik tidak akan bisa berkembang.
Kitab Mikha 6:8 mengingatkan tentang pentingnya berlaku adil, setia, dan rendah hati dalam pemerintahan.
Pemimpin yang seharusnya menjadi teladan, kini justru menjadi simbol penindasan. Oleh karena itu, akar masalah harus diurai dan solusi yang adil harus dicari. Pemerintah wajib mendengarkan aspirasi rakyat dan membuka dialog yang konstruktif, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
Pertanyaannya, akankah para pemimpin ini sadar dan kembali menggunakan hati nurani? Atau mereka akan terus abai hingga rakyat tidak lagi bisa diam? Saatnya introspeksi dan mengembalikan hati nurani dalam setiap keputusan. Tanpa itu, kekuasaan hanya akan menjadi mesin tanpa jiwa.
Penulis: Kefas Hervin Devananda, SH., STh., M.Pd.K – LKBH PEWARNA INDONESIA || Ketua Presidium FORMAKSI
