Opini

Kasus pengeroyokan terhadap Jurnalis Ambarita saat melakukan investigasi dugaan peredaran makanan kedaluwarsa di Bekasi, Jawa Barat, bukan sekadar tindak kriminal biasa. Ini adalah serangan terhadap pilar demokrasi, yaitu kebebasan pers. Insiden ini menjadi cermin buram yang merefleksikan betapa rentannya jurnalis di Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai penyambung lidah masyarakat dan pengontrol kekuasaan

Kasus keracunan massal yang menimpa ribuan warga Kabupaten Bandung Barat akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah sebuah ironi yang pahit. Niat awal program ini tentu sangat mulia: memberikan asupan gizi yang cukup bagi anak-anak PAUD hingga SMK, termasuk para guru. Namun, implementasinya ternyata jauh dari harapan dan berujung pada tragedi yang memprihatinkan.

Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) kembali menggugat Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini, yang merupakan uji materiil setelah sebelumnya melakukan uji formil, menunjukkan betapa UU yang digadang-gadang sebagai solusi investasi ini terus menuai kontroversi. KEPAL, yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil, berpendapat bahwa UU CK berpotensi merugikan petani, nelayan, dan masyarakat adat, kelompok yang selama ini rentan terhadap kebijakan yang tidak berpihak.

Belum lama ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan 10 juta rekening dormant yang menerima bantuan sosial (bansos). Kemudian PPATK kembali mengumumkan 571.410 data penerima bansos terindikasi terlibat pinjol, judol, bisnis narotika, dan terorisme.

Gerakan Milenial Indonesia Emas (GMIE) 2045 menyatakan dukungan penuh terhadap pandangan pengamat kebijakan publik Hardjuno Wiwoho yang mendesak DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset secara mendalam, pasal demi pasal.

Dalam lanskap profesi modern yang semakin terspesialisasi, sebagian besar dari kita memilih satu jalur karier dan mengukir identitas di sana. Namun, ada pula individu-individu langka yang berani merangkul dua dunia yang kontras, bahkan ekstrem. Salah satunya adalah Irpan, yang menyeimbangkan pena dan kamera seorang jurnalis dengan egrek dan dodos seorang pekerja sawit. Ini bukan sekadar tentang mencari nafkah ganda, melainkan tentang sebuah perjalanan unik yang membentuk perspektif hidup yang lebih kaya dan mendalam.

Kinerja DPR RI yang dinilai tidak lagi mewakili rakyat, melainkan lebih sebagai wakil partai, telah memicu kemarahan dan kekecewaan di kalangan masyarakat. Ini bukanlah sekadar kegagalan menjalankan fungsi sebagai penyusun anggaran, pengawas, dan pembuat undang-undang, tetapi lebih sebagai kegagalan dalam menjalankan amanah rakyat.

Di era serba digital ini, kata-kata menjelma senjata—bisa melukai, bahkan membunuh. Pernyataan yang tak bijak bisa memicu amarah publik, mencoreng reputasi, dan menggerogoti kepercayaan pada lembaga legislatif. Penonaktifan sejumlah anggota DPR akibat pernyataan dan tindakan kontroversial memantik perdebatan sengit: Apakah ini langkah serius membenahi integritas lembaga, atau sekadar taktik pencitraan partai?

Demonstrasi Sebagai Cermin, Refleksi Ala Romo Kefas untuk Bangsa Oleh: Suryo Sudarmo SelanjutnyaTapanuli Utara Jadi Tuan Rumah Rakernas V MPK di Indonesia, 250 Peserta Hadir dari Seluruh IndonesiaTemporatur.com, Bekasi, – Tragedi jatuhnya korban dalam demonstrasi di Jakarta dan diberbagai kota lainnya telah menggugah keprihatinan berbagai pihak. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pewarna Indonesia, melalui […]

Amuk rakyat kemarin adalah momentum bagi Presiden Prabowo untuk mendengarkan suara asli rakyat. Yang muak dengan pernyataan, kebijakan, tingkah pola para penyelenggara negara yang menyakiti hati mereka.