Bansos Salah Sasaran: Kegagalan Sistemik atau Ketidakadilan Struktural?
Oleh: Irpan Kaperwil Kaltim
Temporatur.com, Kaltim – Temuan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK terkait penyaluran bantuan sosial bansos yang salah sasaran harus menjadi tamparan keras bagi kita semua. Ribuan pegawai BUMN, dokter, dan manajer yang tercatat sebagai penerima bansos, seperti yang diungkapkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, bukanlah sekadar kesalahan administratif. Ini adalah indikasi kuat dari kegagalan sistemik dan bahkan, kecenderungan ketidakadilan struktural yang sudah terlalu lama dibiarkan.
Data yang menyebutkan 27.932 pegawai BUMN, 7.479 dokter, dan lebih dari 6.000 eksekutif/manajerial sebagai penerima bansos, menunjukkan celah besar dalam sistem verifikasi dan validasi data penerima manfaat. Bagaimana mungkin individu-individu dengan penghasilan yang relatif tinggi ini bisa lolos dari proses seleksi yang seharusnya ketat? Apakah sistem DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang menjadi rujukan penyaluran bansos benar-benar efektif dan akurat? Atau, adakah permainan data dan manipulasi yang terjadi di lapangan?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Pemerintah perlu melakukan investigasi menyeluruh dan transparan, tidak hanya untuk mengidentifikasi oknum yang bertanggung jawab, tetapi juga untuk membongkar akar permasalahan yang lebih dalam. Apakah sistem yang ada sudah usang dan membutuhkan revisi total? Atau, adakah kepentingan politik atau ekonomi yang menyebabkan kegagalan sistem ini?
Lebih jauh lagi, temuan ini juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial. Bansos seharusnya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat miskin dan rentan, bukan menjadi ladang bagi mereka yang sudah mapan secara ekonomi. Kesalahan penyaluran bansos ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga melukai rasa keadilan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Hal ini menunjukan ketidakadilan struktural yang memungkinkan golongan mampu menerima bansos sementara masyarakat miskin kesulitan mengaksesnya.
Pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas. Selain memblokir rekening dan mengalihkan bansos kepada yang berhak, perlu juga dilakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran bansos. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah ini. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengawasan dan pelaporan agar praktik kecurangan dapat dihindari.
Kepercayaan publik terhadap program bansos sangat penting. Kegagalan ini mengancam kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperbaiki sistem dan memastikan bahwa bansos benar-benar tepat sasaran, sehingga mampu mencapai tujuannya: mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.
