Opini

Dalam bayang-bayang kekuasaan yang gelap, politik telah kehilangan arah dan makna. Apa yang seharusnya menjadi wadah untuk melayani publik, kini telah berubah menjadi ajang perebutan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Di tengah hiruk pikuk kehidupan sehari-hari, kita sering kali lupa bahwa politik bukan hanya tentang kekuasaan dan kepentingan pribadi. Politik seharusnya menjadi wadah untuk melayani publik, memperjuangkan keadilan, dan meningkatkan kualitas kehidupan bersama.

Dunia pendidikan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi masa depan. Namun, di balik keberhasilan sistem pendidikan, terdapat isu kekerasan dan kriminalisasi yang sering kali dialami oleh guru dan siswa. Isu ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan.

Komisi III DPR RI telah secara resmi menyepakati dimasukkannya pasal imunitas bagi advokat ke dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran para akademisi dan praktisi hukum tentang risiko pidana yang dapat menjerat advokat saat mendampingi klien

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali dihadapkan pada kontroversi terkait rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Praktik ini dinilai tidak hanya melanggar undang-undang tetapi juga mengancam integritas kelembagaan dan efisiensi pelayanan publik

Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, mengkritik keras praktik rangkap jabatan sebanyak 30 Wakil Menteri yang saat ini menuai polemik di tengah masyarakat. Bagi Hardjuno, praktik itu tidak hanya problematik secara hukum, tapi juga menunjukkan krisis etika di tingkat elite pemerintahan.

“Minyak sawit, komoditas andalan Indonesia yang mendunia, seringkali diidentikkan dengan kemakmuran. Namun, di balik gelimang kekayaan yang dihasilkan, tersimpan kisah pahit para buruh sawit yang terpinggirkan dan mengalami diskriminasi serta eksploitasi. Mereka, tulang punggung industri ini, justru mengalami ketidakadilan yang memprihatinkan.

Adjektiva

Proses seleksi calon anggota Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030 menuai kritik tajam dari berbagai pihak, menyusul ditemukannya perbedaan substansi antara aturan yang dikeluarkan oleh panitia seleksi (pansel) dan ketentuan dalam undang-undang.

Di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan modern, kita sering kali lupa bahwa kebenaran adalah fondasi dari keadilan. Namun, apa yang terjadi ketika kebenaran itu sendiri menjadi korban dari kekuasaan yang zalim? Kasus-kasus kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan di Indonesia, seperti intimidasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan penghinaan, menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi, memiliki potensi besar untuk membentuk generasi yang berkarakter dan berbudaya. Sistem pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan karakter bangsa. Oleh karena itu, mengintegrasikan kearifan budaya lokal ke dalam sistem pendidikan menjadi sangat penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.