Opini

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai pemberian abolisi kepada Thomas Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto sebagai bentuk keberanian politik Presiden Prabowo Subianto dalam membangun rekonsiliasi nasional pascapemilu. Ia mengapresiasi langkah tersebut sebagai terobosan penting, namun mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga transparansi demi memelihara kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Dalam era di mana kebebasan berbicara dan berpendapat menjadi komoditas yang mahal, pembungkaman pers menjadi ancaman serius bagi demokrasi. Ketika suara-suara kritis dipaksa untuk diam, dan kebenaran dikaburkan oleh kepentingan kekuasaan, maka yang tersisa hanyalah keheningan yang mematikan. Keheningan yang tidak hanya membungkam pers, tetapi juga membunuh demokrasi itu sendiri

Antara Dosa Dan Buat Cobek Sambel Mediumisteri – Phase I

Dalam bayang-bayang kekuasaan yang gelap, politik telah kehilangan arah dan makna. Apa yang seharusnya menjadi wadah untuk melayani publik, kini telah berubah menjadi ajang perebutan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Di tengah hiruk pikuk kehidupan sehari-hari, kita sering kali lupa bahwa politik bukan hanya tentang kekuasaan dan kepentingan pribadi. Politik seharusnya menjadi wadah untuk melayani publik, memperjuangkan keadilan, dan meningkatkan kualitas kehidupan bersama.

Dunia pendidikan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi masa depan. Namun, di balik keberhasilan sistem pendidikan, terdapat isu kekerasan dan kriminalisasi yang sering kali dialami oleh guru dan siswa. Isu ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan.

Komisi III DPR RI telah secara resmi menyepakati dimasukkannya pasal imunitas bagi advokat ke dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran para akademisi dan praktisi hukum tentang risiko pidana yang dapat menjerat advokat saat mendampingi klien

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali dihadapkan pada kontroversi terkait rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Praktik ini dinilai tidak hanya melanggar undang-undang tetapi juga mengancam integritas kelembagaan dan efisiensi pelayanan publik

Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, mengkritik keras praktik rangkap jabatan sebanyak 30 Wakil Menteri yang saat ini menuai polemik di tengah masyarakat. Bagi Hardjuno, praktik itu tidak hanya problematik secara hukum, tapi juga menunjukkan krisis etika di tingkat elite pemerintahan.

“Minyak sawit, komoditas andalan Indonesia yang mendunia, seringkali diidentikkan dengan kemakmuran. Namun, di balik gelimang kekayaan yang dihasilkan, tersimpan kisah pahit para buruh sawit yang terpinggirkan dan mengalami diskriminasi serta eksploitasi. Mereka, tulang punggung industri ini, justru mengalami ketidakadilan yang memprihatinkan.

Adjektiva