Sidang Lanjutan PKPU PT Triple Ace, Hakim Pengawas Muhammad Firman Akbar Tegaskan: Pengadilan Bersikap Netral dan Tidak Memihak
Lapdu di Kejaksaan Negeri Subang Tak Bergerak, Kuasa Hukum Dorong Pengawasan Kejati Jabar
Berita Terbaru
Kategori: Hukum
Anggaran Pendidikan Untuk MBG Digugat, CALS Ajukan Diri sebagai Pihak Terkait di MK
Keterangan: CALS secara resmi ajukan perihal pengujian materiil atas UU Sisdiknas dan UU APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta (17/03) 2026. [dok:ist] JAKARTA (17/03) – Para Dosen, Guru Besar, dan Peneliti Hukum yang tergabung dalam organisasi/komunitas Constitutional and Administrative Law Society (CALS) secara resmi mengajukan permohonan menjadi Pihak Terkait, dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026, 52/PUU-XXIV/2026, 55/PUU-XXIV/2026, dan 100/PUU-XXIV/2026 perihal pengujian materiil atas UU Sisdiknas dan UU APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi. SelanjutnyaKasus Ombudsman dan Alarm Integritas: SP3 Dorong Penguatan Sistem PengawasanPengajuan Permohonan tersebut dilandasi sikap tegas bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dialihkan, dikurangi, atau dibebani untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jakarta, Selasa (17/03) Bagi Para Pihak Terkait, pendidikan merupakan mandat konstitusional yang harus dibiayai secara utuh, tepat, dan berorientasi pada kebutuhan inti penyelenggaraan pendidikan, bukan diperluas penafsirannya untuk menutup pembiayaan program lain di luar fungsi utama pendidikan. SelanjutnyaWakil Bupati Taput Tinjau Langsung Banjir Aek Haidupan SiualuompuPara Pihak Terkait memandang […]
Indonesia Belum Memiliki Regulasi Komprehensif Perampasan Aset Tanpa Pidana
Keterangan: Pengamat Hukum dan Kebijakan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho. [dok:ist] JAKARTA (13/03) – Indonesia hingga kini dinilai belum memiliki regulasi yang komprehensif yang secara khusus mengatur mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau non-conviction based asset forfeiture (NCB). SelanjutnyaKasus Ombudsman dan Alarm Integritas: SP3 Dorong Penguatan Sistem PengawasanPadahal, mekanisme tersebut telah lama menjadi bagian dari kerangka internasional dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana, terutama korupsi dan pencucian uang. Isu tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam ujian kelayakan penelitian doktoral yang dijalani Shri Hardjuno Wiwoho pada Kamis, 12 Maret 2026. Dalam ujian tersebut, Hardjuno mempresentasikan kajian mengenai prinsip kepastian hukum dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. SelanjutnyaWakil Bupati Taput Tinjau Langsung Banjir Aek Haidupan SiualuompuHardjuno menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sejak tahun 2006. Namun hingga kini, Indonesia belum memiliki aturan nasional yang secara khusus dan komprehensif mengatur mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan […]
Ujian Kelayakan Disertasi di Unair, Hardjuno Wiwoho Bahas Reformasi Hukum Perampasan Aset
Keterangan: Pengamat Hukum dan Kebijakan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho. [dok: ist] SURABAYA, JAWA TIMUR (13/03) – Hardjuno Wiwoho telah menjalani Ujian Kelayakan Disertasi Program Doktor Hukum dan Pembangunan di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga pada Kamis, 12 Maret 2026 pukul 15.00 WIB. SelanjutnyaKasus Ombudsman dan Alarm Integritas: SP3 Dorong Penguatan Sistem PengawasanDalam ujian tersebut, Hardjuno mempresentasikan disertasi berjudul “Prinsip Kepastian Hukum pada Akselerasi Reformasi Hukum terhadap Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture)”. Dalam paparannya, Hardjuno menekankan bahwa persoalan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada kemampuan negara untuk memulihkan kerugian negara yang sangat besar akibat tindak pidana korupsi. SelanjutnyaWakil Bupati Taput Tinjau Langsung Banjir Aek Haidupan SiualuompuIa menilai bahwa pendekatan hukum yang selama ini lebih berfokus pada penghukuman pelaku belum sepenuhnya efektif dalam mengembalikan aset yang telah hilang. Hardjuno menjelaskan bahwa dalam banyak kasus kejahatan ekonomi, khususnya korupsi dan pencucian uang, […]
Polisi Ungkap Perkara Penipuan Ritual Gandakan Uang Palsu Dukun “LE” di Depok
Keterangan: Kapolsek Pancoran Mas Kompol Hartono ditemani Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi saat jumpa pers di Mapolsek Pancoran Mas lt.2 , depok. [dok:ist] DEPOK (14/03) – Perihal dukun ritual bugil yang diduga melakukan penipuan menggandakan uang dengan ritual terhadap korban ditahan pada awal Maret 2026, pihak jajaran Kepolisian Resort Metro Pancoran Mas gelar jumpa pers pada Jumat (14/03) 2026 di Mapolsek Pancoran Mas. Depok SelanjutnyaKasus Ombudsman dan Alarm Integritas: SP3 Dorong Penguatan Sistem PengawasanKapolsek Pancoranmas, Kompol Hartono saat jumpa pers sampaikan telah diamankan diamankan pelaku inisial LE (L, 50 thn) dengan tempat kejadia perkara di jalan Mampang Kelurahan Mampang, Pancoran Mas Kota Depok, pada hari senin (02/03) 2026 pukul 02.00 wib Pelaku melakukan tindak pidana penipuan untuk memiliki atau membelanjakan uang palsu, sebagaimana pasal 492 KUHP juncto pasal 374 serta juncto pasal 375 KUHP, dengan maksimal ancaman 10 tahun penjara, jelas Kompol Hartono SelanjutnyaWakil Bupati Taput Tinjau […]
Ujian Kelayakan Disertasi di Unair, Hardjuno Wiwoho Bahas Reformasi Hukum Perampasan Aset
Keterangan: Pakar Hukum, Hardjuno Wiwoho saat menjalani Ujian Kelayakan Disertasi Program Doktor Hukum dan Pembangunan di Universitas Airlangga, Kamis (12/03) Surabaya. [dok:ist] SURABAYA, JAWA TIMUR (13/03) – Hardjuno Wiwoho telah menjalani Ujian Kelayakan Disertasi Program Doktor Hukum dan Pembangunan di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga pada Kamis, 12 Maret 2026 pukul 15.00 WIB. SelanjutnyaKasus Ombudsman dan Alarm Integritas: SP3 Dorong Penguatan Sistem PengawasanDalam ujian tersebut, Hardjuno mempresentasikan disertasi berjudul “Prinsip Kepastian Hukum pada Akselerasi Reformasi Hukum terhadap Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture)”. Dalam paparannya, Hardjuno menekankan bahwa persoalan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada kemampuan negara untuk memulihkan kerugian negara yang sangat besar akibat tindak pidana korupsi. SelanjutnyaWakil Bupati Taput Tinjau Langsung Banjir Aek Haidupan SiualuompuIa menilai bahwa pendekatan hukum yang selama ini lebih berfokus pada penghukuman pelaku belum sepenuhnya efektif dalam mengembalikan aset yang telah hilang. Hardjuno […]
Irjen Pol (Purn) Ricky HP Sitohang Puji Polisi Terkait Perlindungan pada Cyberbullying di Kasus Evi–Zendhy vs Bibi Kelinci
keterangan: Mantan Sahlijemen, Irjen Pol (Purn) Ricky Sitohang. [dok:ist] JAKARTA (11/03) – Penanganan kasus dugaan pelanggaran UU ITE yang melibatkan perselisihan Evi dan Zendy dengan pemilik restoran Bibi Kelinci, kini menjadi sorotan tajam. Di tengah derasnya opini publik, langkah Subdit Siber Polri mendapat apresiasi luas karena dinilai tetap tegak lurus pada aturan hukum tanpa terpengaruh oleh arus viralitas sesaat. SelanjutnyaKasus Ombudsman dan Alarm Integritas: SP3 Dorong Penguatan Sistem PengawasanMantan petinggi kepolisian, Irjen Pol (Purn) Ricky Sitohang, menegaskan bahwa Polri telah bertindak sangat profesional dalam membedakan dua ranah persoalan yang berbeda dalam kasus ini. Perselisihan internal terkait manajemen atau administrasi di restoran Bibi Kelinci adalah satu hal, namun penyebaran data pribadi (doxing) terhadap Evi dan Zendy di media sosial adalah ranah pidana yang tidak bisa dibenarkan oleh alasan apa pun. “Kita harus objektif. Masalah antara Evi-Zendy dan pemilik resto soal administrasi atau pelayanan itu urusan internal, tetapi ketika data pribadi disebar […]
Zendhy Kusuma Hormati Perhatian DPR, Ingatkan Dampak Cyberbullying Dalam Perkara Bibi Kelinci
Keterangan: Gitaris Zendhy Kusuma saat jumpa pers, Jakarta (10/03). [dok:ist] JAKARTA (11/03) — Zendhy Kusuma menyampaikan pernyataan terbuka kepada publik setelah polemik antara dirinya dan restoran Bibi Kelinci menjadi perhatian luas, termasuk dibahas dalam rapat dengar pendapat di DPR. SelanjutnyaKasus Ombudsman dan Alarm Integritas: SP3 Dorong Penguatan Sistem PengawasanDalam pernyataan yang disampaikan melalui siaran langsung di media sosial, Zendhy mengakui bahwa peristiwa yang terjadi pada September tahun lalu bermula dari situasi yang tidak nyaman di sebuah restoran, di mana dirinya dan keluarga datang sebagai konsumen dan menunggu pesanan cukup lama. “Saya menyadari bahwa dalam situasi tersebut kami tentu tidak sempurna. Dalam kondisi lapar dan emosi, mungkin ada sikap kami yang seharusnya bisa disampaikan dengan cara yang lebih baik. Untuk itu saya kembali menyampaikan permohonan maaf,” kata Zendhy. SelanjutnyaWakil Bupati Taput Tinjau Langsung Banjir Aek Haidupan SiualuompuIa menjelaskan bahwa peristiwa yang pada awalnya merupakan persoalan antara konsumen dan restoran kemudian berkembang […]
Masyarakat Tantang Kapolda Jabar Bersihkan Peredaran Pil Koplo Yang Menyasar Pelajar?
CIANJUR, – Temporatur.com || Upaya memberantas peredaran obat keras tanpa izin edar di Jawa Barat dinilai belum menunjukkan hasil signifikan. Di sejumlah wilayah seperti Cianjur, Cipanas, Sukabumi hingga Bandung, praktik penjualan pil koplo dilaporkan masih berlangsung secara terbuka dan nyaris tanpa hambatan. Modus yang di gunakan beragam. Mulai dari warung kelontong, konter pulsa hingga toko kosmetik. Fenomena ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Di saat aparat kerap menggelar operasi pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang, para pengedar pil koplo justru disebut-sebut masih leluasa menjalankan bisnis ilegalnya. SelanjutnyaKasus Ombudsman dan Alarm Integritas: SP3 Dorong Penguatan Sistem PengawasanSejumlah warga di wilayah Cianjur dan Cipanas mengaku tidak asing dengan keberadaan titik-titik penjualan obat keras tersebut. Aktivitas yang diduga melanggar hukum itu bahkan disebut berlangsung cukup lama tanpa adanya tindakan tegas. “Sudah lama ada. Orang sekitar juga tahu, bahkan yang beli dari barbagai umur,” ujar seorang warga kepada wartawan (8/3), yang meminta identitasnya […]
