Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dan Mahasiswa Gelar Aksi, Desak DPRD Gunakan Hak Angket
Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur dan Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (21/04/2026). Dalam aksinya, mereka menyuarakan kritik tajam terhadap tata kelola pemerintahan dan menuntut DPRD Provinsi Kalimantan Timur bertindak tegas.
Dalam orasinya, juru bicara aksi menegaskan bahwa kondisi pemerintahan Kaltim dalam satu tahun terakhir dinilai memunculkan berbagai persoalan serius. Mereka menyoroti lemahnya fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi kewenangan DPRD, termasuk melalui mekanisme Hak Angket sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
“Kami menuntut dan mendesak DPRD Kaltim untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kebijakan Pemprov, khususnya terkait indikasi pemborosan anggaran di masa efisiensi,” tegas orator di hadapan massa.
Tiga Poin Tuntutan Utama
Aliansi menyodorkan sejumlah tuntutan konkret yang dituangkan dalam bentuk Pakta Integritas, antara lain:
1. Audit Kebijakan dan Anggaran
Mendesak audit total terhadap kebijakan yang dinilai boros, seperti renovasi rumah dinas, ruang kerja, dan fasilitas lainnya yang mencapai nilai fantastis. Hal ini dinilai bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta mengabaikan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan.
2. Hentikan Segala Bentuk KKN
Menuntut diakhirinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta konflik kepentingan. Massa menyoroti hubungan kekerabatan yang sangat erat dalam struktur pimpinan daerah, mulai dari Gubernur hingga unsur pimpinan DPRD yang dinilai merugikan prinsip demokrasi dan bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.
3. Jalankan Fungsi Pengawasan Secara Total
DPRD diminta tidak lagi bersikap pasif dan kompromis, melainkan berani menggunakan Hak Angket untuk mengawal kepentingan publik, bukan menjadi perpanjangan tangan kekuasaan eksekutif.
Sorotan Tajam: Ketua DPRD Tidak Hadir, Sedang di Magelang
Dalam kesempatan tersebut, massa juga menyuarakan kekecewaan mendalam karena Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Masud, tidak hadir di tengah rakyat yang datang menyampaikan aspirasi.
“Kami menyesalkan, saat rakyat datang bersuara, Ketua DPRD justru berada di Magelang, Jawa Tengah. Ini menunjukkan ketidakhadiran pemimpin saat dibutuhkan rakyatnya,” ujar orator disambut sorak-sorai massa.
Massa menegaskan, Pakta Integritas yang dibacakan bukan sekadar kertas, melainkan ujian keberpihakan. Mereka meminta seluruh unsur pimpinan DPRD, Wakil Ketua, hingga Ketua Fraksi bersedia menandatangani dokumen tersebut sebagai bukti komitmen.
“Pakta ini adalah pertanyaan besar: Apakah DPRD berdiri bersama rakyat atau justru bersembunyi di balik tirani kekuasaan? Jika tidak ditandatangani, lihat saja amarah rakyat,” tegasnya.
Aksi berlangsung dengan penuh semangat dan tetap menjaga situasi kondusif, namun tetap memberikan peringatan keras bagi penyelenggara negara.
Foto: Suasana aksi unjuk rasa Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dan Mahasiswa di depan Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Selasa (21/04).
Penulis: Irpan
Editor: Suryo Sudaharmo
