Hukum

Pengepul Emas Ilegal Masih Beroperasi di Desa Peniti: Penegakan Hukum Dipertanyakan

“Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, semakin marak dan terkesan luput dari penindakan hukum. Praktik ilegal ini berlangsung hanya beberapa kilometer dari pusat kota Kabupaten Sekadau. Suara dentuman mesin dompeng milik para pekerja PETI terdengar hingga ke wilayah desa, memecah suasana hutan sekitar.

Hukum

Aktivis 98 dan Tokoh Nasional Kutuk Keras Penganiayaan Wartawan di Bengkayang

Sejumlah aktivis reformasi 1998, tokoh Nasional, dan pegiat profesi jurnalis menyatakan keprihatinan mendalam serta mengutuk keras tindakan penganiayaan yang menimpa Stepanus, Pemimpin Redaksi Kalimantan Pos dan CEO media tersebut. Insiden kekerasan terjadi pada 29 Mei 2025 di area Terminal Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Hukum

Pengamat Soroti Penyelundupan Emas Kalbar: Ada Kekebalan Untuk Pemain Besar

“Pengamat kebijakan publik Dr. Herman Hofi Law menyoroti maraknya aktivitas penyelundupan emas ilegal dari Kalimantan Barat (Kalbar) yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Ia menyebut bahwa praktik ini berlangsung secara sistematis dan masif, bahkan melibatkan aktor-aktor besar yang hingga kini dinilai tidak tersentuh oleh hukum.

Hukum

Transparansi Dipertanyakan: GNPK Soroti Perbedaan Berat Emas Sitaan Polisi

Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi GNPK Kalimantan Barat mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kalbar mengusut dugaan kejanggalan dalam barang bukti emas ilegal hasil penggerebekan oleh Polresta Pontianak. Kejanggalan tersebut terkait berat total 47 keping emas yang hanya tercatat 32,904 kilogram, padahal lazimnya, satu keping emas dalam transaksi ilegal berbobot satu kilogram.

Berita, Hukum, Metropolitan

Terkait Dugaan Pungli & Penyalahgunaan Wewenang Kasatpel UP Jakut Disomasi

Unit Pengelolaan Perparkiran Satpel Jakarta Utara didatangi oleh Wakil Kepala Badan Penerangan dan Pers RESIMEN PEMBASMI (Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia) dewan pimpinan pusat yang diketuai oleh Sdr. Firdaus Oiwobo,SH.,S.H.I.,S.H.PID.,S.H.PDT.,CFLS.,CLA.,ALC.,CMK yang sudah resmi rercatat dan legalitas nya di KEMENKUMHAN REPUBLIK INDONESIA.

Berita, Hukum

Toko Pemurnian Emas, dan Pembelian emas, dari Penambang Emas Tanpa Izin, Milik Inan, Berjalan Dengan Kangkangi Aturan.

Kabupaten Lebong,- Membuka usaha toko yang melakukan pemurnian atau pengolahan emas, maka memerlukan izin usaha industri berdasarkan pada ketentuan perindustrian, bukan pertambangan, karena Pembelian emas dari pertambangan ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif, termasuk denda hingga Rp100 miliar dan hukuman penjara hingga 5 tahun. Sanksi ini berlaku bagi setiap orang yang terlibat dalam penambangan tanpa izin, termasuk penampung, pengolah, pengangkut, dan penjual emas tersebut. Sanksi Pidana, Sesuai Pasal 158 dan 161 UU No. 3 Tahun 2020, setiap orang yang terlibat dalam pertambangan tanpa izin, termasuk pembelian emas dari tambang ilegal, dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar. SelanjutnyaTingkatkan Kualitas Desa, Sekdes Cikarang Kota Beri Instruksi Tegas dalam Musdes Khusus BPD 2026Selain itu Sanksi Administratif, seperti pencabutan izin usaha, pembekuan izin, atau sanksi lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun Berbeda dengan seseorang yang kerap di sapa inan, Beralamat Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong […]