Ali Sopyan Meminta Presiden Prabowo Tinjau Puluhan Hektar Tambang Emas Ilegal di Pasaman Barat: “Negara Seolah Absen”
PASAMAN BARAT — Temporatur.com
Pimpinan Umum Media Rajawali News Grup, Ali Sopyan, menyampaikan desakan terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memberikan perhatian serius terhadap aktivitas tambang emas ilegal di Pasaman Barat. Aktivitas yang diperkirakan mencakup puluhan hektar lahan tersebut dinilai telah menciptakan kerusakan lingkungan yang masif dan sistematis.
Ali Sopyan menegaskan bahwa kondisi di lapangan saat ini sudah berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan, di mana ratusan lubang bekas galian dibiarkan menganga tanpa adanya upaya pemulihan.
“Bumi dibobok untuk mencari bongkahan emas. Ratusan lubang dibiarkan menganga, tanah rusak, lingkungan hancur. Namun anehnya, tambang ilegal ini berjalan mulus seolah-olah kebal hukum,” tegas Ali Sopyan kepada awak media, Jumat (2/1/2026).
Kejahatan Lingkungan yang Masif
Menurut Ali, aktivitas tambang tanpa izin ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan lingkungan brutal. Operasi tambang dilakukan secara terbuka namun minim tindakan tegas dari otoritas berwenang, sehingga menimbulkan kesan adanya pembiaran.
“Kalau Presiden melihat langsung ke lapangan, beliau akan tahu betapa parahnya kerusakan ini. Ini bukan isu kecil, ini kejahatan lingkungan berskala besar yang merusak ekosistem dan mengancam keselamatan warga,” tambahnya.
Dugaan Keterlibatan Oknum dan “ATM” Kementerian
Dalam pernyataannya, Ali Sopyan juga melontarkan dugaan keras terkait alasan di balik langgengnya aktivitas ilegal tersebut. Ia mencurigai adanya praktik kolusi yang melibatkan oknum di tingkat kementerian.
“Kalau tambang ilegal bisa berjalan begitu mulus, publik wajar curiga. Kami menduga keras ada aliran kepentingan, bahkan dugaan penerimaan ‘ATM’ oleh oknum di Kementerian Lingkungan Hidup.
Jika tidak ada perlindungan dari oknum, mustahil kejahatan sebesar ini dibiarkan begitu saja,” cetus Ali.
Ia menekankan bahwa dugaan ini merupakan aspirasi dan kegelisahan publik yang memerlukan jawaban transparan serta investigasi menyeluruh dari pihak pemerintah pusat.
Ujian Penegakan Hukum Era Prabowo
Ali menilai, pembiaran terhadap perusak lingkungan di Pasaman Barat bertolak belakang dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen pada ketegasan hukum dan kedaulatan sumber daya alam.
“Jika perusak lingkungan bisa terus menggali bumi tanpa tersentuh hukum, maka wibawa negara sedang dipertaruhkan. Negara tidak boleh kalah oleh para penjarah lingkungan,” tegasnya lagi.
Menutup pernyataannya, Ali Sopyan mendesak agar Presiden segera menginstruksikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Mabes Polri, dan instansi terkait untuk turun melakukan audit investigatif. Ia meminta penindakan tidak hanya dilakukan terhadap pekerja di lapangan, tetapi juga terhadap pemodal dan oknum pejabat yang diduga menjadi “payung” aktivitas ilegal tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KLHK maupun aparat penegak hukum setempat belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan dan desakan yang disampaikan oleh Ali Sopyan. Redaksi tetap menyediakan ruang bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers.
(Red/Tim)
