Relawan Pembela Prabowo Soroti Kinerja Kapolres Pasaman Barat: “Jangan Takut Lawan Mafia Tambang”
PASAMAN BARAT – Temporatur.com
Maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Pasaman Barat memicu reaksi keras dari elemen pendukung pemerintah pusat. Ali Sofyan, perwakilan Relawan Pembela Prabowo, secara terbuka melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Kapolres Pasaman Barat yang dinilai tidak bernyali dalam memberantas mafia tambang di wilayah hukumnya.
Ali Sofyan menegaskan bahwa pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal yang menggunakan alat berat secara masif ini telah melukai rasa keadilan masyarakat. Menurutnya, publik kini mulai menaruh kecurigaan besar atas nihilnya tindakan nyata di lapangan.
“Tambang emas ilegal itu bekerja siang malam, ekskavator bebas keluar-masuk, lahan puluhan hektar rusak, tapi tidak ada penindakan. Kalau ini dibiarkan, publik wajar curiga: Kapolres Pasaman Barat tidak berani atau memang sudah ‘main mata’ dengan pemodal tambang?” tegas Ali Sofyan kepada awak media, Kamis (1/1/2026).
Dugaan “Main Mata” dan Pembiaran
Ia menilai, skala kerusakan yang mencapai puluhan hektar dan penggunaan logistik tambang yang terbuka mustahil luput dari pantauan aparat penegak hukum.
Ketidakhadiran negara dalam menghentikan perusakan lingkungan ini memperkuat dugaan adanya persekongkolan antara oknum aparat dan pemilik modal.
“Ini bukan tambang tikus. Ini operasi besar. Jika aparat tahu tapi tidak bertindak, itu adalah pembiaran yang disengaja. Pembiaran seperti ini selalu membuka ruang dugaan adanya aliran dana atau perlindungan terhadap mafia,” lanjutnya.
Kontradiksi dengan Visi Presiden
Sebagai relawan yang mengawal visi kepemimpinan nasional, Ali mengingatkan bahwa tindakan diamnya aparat di daerah sangat bertolak belakang dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa Presiden sangat tegas dalam urusan perlindungan sumber daya alam dan pemberantasan mafia.
“Presiden Prabowo bicara soal negara kuat dan hukum yang tegas. Tapi di Pasaman Barat, mafia tambang seolah lebih berkuasa dari negara. Ini mencoreng citra institusi Polri dan wibawa pemerintah pusat,” pungkas Ali.
Desakan Evaluasi dari Mabes Polri
Atas mandeknya penegakan hukum tersebut, Relawan Pembela Prabowo mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Sumatera Barat, hingga Divisi Propam Polri untuk segera turun tangan.
DPRD Kabupaten Bekasi dan pihak-pihak terkait di daerah juga diharapkan memberikan perhatian pada dampak kerusakan lingkungan ini. Ali Sofyan meminta agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh, tidak hanya kepada pekerja di lapangan, tetapi juga terhadap aliran dana yang melibatkan pemodal dan oknum yang diduga menjadi “beking”.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Polres Pasaman Barat untuk mendapatkan konfirmasi dan hak jawab terkait tudingan tersebut. Kasus PETI di Pasaman Barat kini menjadi ujian bagi integritas Polri: apakah berani bertindak tegas demi konstitusi, atau tunduk di bawah tekanan mafia.
(Red)
