Hashim Djojohadikusumo Bantah Keras Isu Prabowo Miliki Jutaan Hektare Kebun Sawit

Hashim Djojohadikusumo Bantah Keras Isu Prabowo Miliki Jutaan Hektare Kebun Sawit

Jakarta – Temporatur.com

SelanjutnyaDPMPTSP Sebut PBG Tower Polalang Terbit, Warga Pertanyakan Dasar dan Kelengkapan Perizinan

Ketua Dewan Pembina Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira), Hashim Djojohadikusumo, membantah keras tudingan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki jutaan hektare kebun sawit di Sumatera maupun wilayah lain di Indonesia.

Menurut Hashim, isu tersebut merupakan fitnah yang terus diproduksi dan disebarkan melalui media sosial.

SelanjutnyaDipo TPS Pancoran, Gerobak Motor Sampah Ditarif Rp 1 Juta Perbulan

Pernyataan itu disampaikan Hashim saat memberikan sambutan dalam perayaan HUT ke-17 Gekira yang digelar di Nusantara Ballroom NT Tower, Jakarta, Minggu (21/12/2025).

“Tidak benar. Pak Prabowo tidak punya satu hektare pun lahan sawit, di Sumatera maupun di mana pun di Indonesia, kata Hashim

SelanjutnyaKepala Desa Karangsari Kontrol Penyaluran Bantuan Pangan, Masyarakat Antusias

“Tolong sebarkan kebenaran jangan biarkan fitnah menjadi konsumsi publik setiap hari,” cetus Hashim di hadapan kader dan tamu undangan.

Hashim menilai, narasi soal kepemilikan sawit itu sengaja dihembuskan untuk merusak reputasi Presiden Prabowo di tengah berbagai kebijakan penertiban sektor sumber daya alam yang sedang gencar-gencarnya dilakukan pemerintah.

Penertiban Lahan Ilegal

Hashim menjelaskan bahwa gelombang disinformasi yang muncul belakangan ini bukanlah tanpa alasan. Menurutnya, serangan tersebut merupakan reaksi dari kelompok-kelompok tertentu yang merasa terancam oleh ketegasan pemerintah dalam menertibkan sektor perkebunan sawit.

Pemerintah saat ini tengah gencar melakukan penertiban terhadap kebun sawit ilegal yang beroperasi di dalam kawasan hutan, serta melakukan pengambilalihan penguasaan lahan oleh negara untuk kepentingan rakyat.

“Serangan berbasis disinformasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan kelompok tertentu yang merasa terganggu oleh kebijakan pemerintah dalam menertibkan kebun sawit ilegal dan penguasaan lahan oleh negara,” tegasnya.

(Red)