Masyarakat Indonesia Menunggu Hasil Pemerintah Ungkap Kasus Pagar Laut Tanggerang dan Tanggul laut Bekasi
Polemik penerbitan sertifikat tanah di kawasan Pagar Laut, Tangerang, hingga Tanggul Laut, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, menjadi sorotan publik. Isu ini ramai diperbincangkan di media sosial seperti YouTube dan TikTok, hingga akhirnya mendapat perhatian dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.
Dalam keterangannya, Nusron Wahid mengungkap fakta mencengangkan terkait 263 bidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan Pagar Laut, Tangerang. Sebagian besar sertifikat dikuasai oleh dua perusahaan swasta, yakni PT Intan Agung Makmur (234 bidang) dan PT Cahaya Inti Sentosa (20 bidang). Sisanya melibatkan 9 bidang atas nama perseorangan dan 17 bidang berstatus Surat Hak Milik (SHM).
Nusron menegaskan bahwa investigasi mendalam akan dilakukan untuk mengungkap dugaan pelanggaran, khususnya jika bidang tanah tersebut berada di luar garis pantai. “Jika terbukti tidak sesuai prosedur atau melanggar aturan, kami akan mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Nusron, Senin (20/1).
Ia juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk juru ukur hingga pejabat di Kantor Pertanahan Tangerang. Salah satu pihak yang disorot adalah juru ukur dari pihak swasta, KJSB. Nusron menyebut telah memerintahkan Vergo, lembaga yang menangani SPPR, untuk memanggil pihak-pihak terkait. Jika terbukti bersalah, sanksi berat seperti blacklist hingga pencabutan izin operasional akan diberlakukan.
Dugaan keterlibatan sejumlah pejabat BPN Tangerang juga menjadi perhatian serius. Nusron mengungkapkan bahwa beberapa nama, mulai dari Kepala Seksi Pengukuran dan Survei hingga Kepala Kantor
