Kepala Desa Talang Baru Gelar Musdes Serta Realisasikan BLT-DD Tahap Akhir Tahun 2023

Tokocrypto Catat Lonjakan Transaksi 3x Lipat Dominasi Pangsa Pasar Indonesia

    SelanjutnyaMadrawi Sebut Warga Dusun Polalang Jadi Alat Uji Coba Aturan Menara Telekomunikasi    SelanjutnyaDea Warga Bojong Pondok Depok Jual Motor Kredit Jaminan Adira Cibinong, Pindah-pindah Kontrakan Hindari TagihanLANGKAT ,Temporatur.com | Tim Opsnal Reskrim Polsek Kuala berhasil menangkap seorang pria berinisial NS (53) terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu.   SelanjutnyaMutu Jalan Bang Andra […]

Gelombang transparansi tengah melanda Kabupaten Samosir. Sejumlah elemen masyarakat kini secara terbuka mempertanyakan akuntabilitas penggunaan anggaran di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Fokus perhatian tertuju pada dugaan ketidakberesan dalam proses pengadaan barang, jasa, hingga manajemen sumber daya manusia.
Berdasarkan data yang dihimpun dari aspirasi publik, sedikitnya terdapat tujuh poin krusial yang kini menjadi “rapor merah” dan menanti klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Samosir:

*RSUD Hadrianus Sinaga*

Publik mempertanyakan transparansi anggaran pengadaan makanan pasien yang dinilai perlu diaudit kelayakannya.

*Dinas Pertanian*

Penggunaan anggaran perjalanan dinas serta proses pengadaan bibit yang dianggap tidak berdampak signifikan pada produktivitas petani lokal.
Dinas Perijinan
(DPMPTSP)

Pembangunan hotel di kawasan Daniera Tele yang memicu perdebatan mengenai legalitas tata ruang dan proses pemberian izin.

*Dinas Pendidikan*

Adanya laporan mengenai tekanan terhadap guru-guru di Sianjur Mula-Mula serta ketidakjelasan mekanisme perpindahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

*Dinas Pekerjaan Umum (PU)*

Kualitas dan realisasi pekerjaan jalan di wilayah Hutaginjang dan sekitarnya yang dinilai belum memenuhi standar harapan masyarakat.

*Dinas Pariwisata*

Efektivitas pembangunan objek wisata Pallombuan yang menggunakan dana daerah dalam jumlah besar.

*Seruan Kawal Anggaran*

Menyikapi hal tersebut, muncul gerakan dari masyarakat peduli Samosir yang mengajak seluruh lapisan warga untuk tidak abai. Para pegiat transparansi meminta masyarakat memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memantau proses pelelangan proyek di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Samosir.

Keterangan foto : kegiatan Harmonisasi Penanganan Laporan Gawat Darurat di Wilayah Kota Bandung yang digelar di Hotel Atlantik, Kamis 17 April 2025.

Pesan Patriotik Mulianto Halim: Umat Kristen, Jadilah Garda Depan Pembangun Pancasila!

Pemotongan Dana Bagi Hasil BHP dan BHR Pajak dan Retribusi Desa Hingga Rp750 Juta Bekasi – Temporatur.com SelanjutnyaBuka MPLS Sekolah Rakyat, Plt Bupati Bekasi: Tidak Boleh Ada Anak Putus Sekolah karena EkonomiSejumlah Kepala Desa (Kades) di wilayah Kabupaten Bekasi menyatakan keberatan atas besarnya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi Daerah BHP dan BHR, […]