viral

Saya tidak tahu siapa yang memasang pagar laut,” ujar Zaki dalam sebuah unggahan video di TikTok. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2014, dirinya pernah mengundang LSM dan rekan-rekan wartawan untuk menyusuri pesisir pantai Tangerang menggunakan tiga perahu speedboat. Kegiatan tersebut juga melibatkan diskusi dengan perwakilan nelayan dan petani di Tanjung Kait. Foto yang kini beredar, menurut Zaki, diambil saat momen tersebut, dan pagar laut bambu sudah ada pada waktu itu.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa pagar laut yang dibangun oleh PT TRPN tidak memiliki izin resmi. “Setelah berkoordinasi dengan KKP dan instansi terkait, dipastikan pagar laut tersebut melanggar aturan karena tidak memiliki surat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL),” ujar Herman di Bandung, Senin (27/1/2025).

Sekda Jabar Herman Suryatman menjelaskan, penyegelan pagar laut oleh KKP tersebut dilakukan pada 15 Januari 2025, yang sebelumnya sudah dilakukan koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jabar dan KKP.

Menanggapi hal tersebut, Joko Widodo meminta agar seluruh proses penerbitan sertifikat tersebut diperiksa secara menyeluruh. “Cek legalitas sertifikat pagar laut itu, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai atau belum. Mulai dari proses di kelurahan, desa, kecamatan, hingga Kantor BPN Kabupaten, baik di Tangerang maupun di Bekasi. Cek saja SHGB-nya di kementerian, betul atau tidak,” ujar Jokowi dalam keterangannya.

Dalam pertemuan yang direkam dan diunggah, Kang Dedi berbicara langsung dengan pengacara PT TRPN, Deoliva. Saat ditanya oleh Kang Dedi, Deoliva mengakui bahwa pihaknya bersalah atas permasalahan ini. Dengan senyum di wajahnya, Deoliva, seorang pengacara ternama, menyatakan kesiapannya menghadapi konsekuensi.

Kami sebagai warga Kabupaten Bekasi mendesak pihak terkait, aparat penegak hukum untuk membongkar pagar laut di pesisir pantai Tarumajaya, dan mendesak mengungkap legalitas kepemilikan Sertifikat Tanah Laut Tarumajaya,” tegas H. Obing Fachrudin pada Sabtu 25/01/2025.

Pemberitaan mengenai pemasangan pagar tanggul laut di perairan Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, akhirnya menemui titik terang. Dinas Kelautan Provinsi Jawa Barat mengungkap bahwa pagar tersebut harus dibongkar karena tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jawa Barat.

Aset ini diperoleh melalui pembelian dengan pinjaman bank yang dilunasi oleh anggota koperasi. Jadi, tanah dan bangunan sepenuhnya adalah milik anggota koperasi,

Dalam keterangannya, Nusron Wahid mengungkap fakta mencengangkan terkait 263 bidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan Pagar Laut, Tangerang. Sebagian besar sertifikat dikuasai oleh dua perusahaan swasta, yakni PT Intan Agung Makmur (234 bidang) dan PT Cahaya Inti Sentosa (20 bidang). Sisanya melibatkan 9 bidang atas nama perseorangan dan 17 bidang berstatus Surat Hak Milik (SHM).

Nusron menyebutkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat ini, mulai dari juru ukur hingga pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, akan dimintai pertanggungjawaban. “Kami telah memeriksa, dan juru ukur dari pihak swasta, yaitu KJSB, diketahui terlibat. Kami sudah memerintahkan kepada Pak Vergo yang menangani SPPR untuk memanggil mereka. Jika terbukti menyalahi prosedur, kami akan merekomendasikan blacklist hingga pencabutan izin mereka,” jelasnya.