Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Diduga Korupsi Penerbitan Sertifikat SHGB Pagar Laut, AHY sebut di Era Jokowi :Jokowi Minta Dilakukan Pemeriksaan Menyeluruh

Diduga Korupsi Penerbitan Sertifikat SHGB Pagar Laut, AHY sebut di Era Jokowi :Jokowi Minta Dilakukan Pemeriksaan Menyeluruh

  • account_circle Suryo S
  • calendar_month Senin, 27 Jan 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Diduga Korupsi Penerbitan Sertifikat SHGB Pagar Laut, AHY sebut di Era Jokowi :Jokowi Minta Dilakukan Pemeriksaan Menyeluruh

Jakarta – Temporatur.com

Mantan Presiden RI, Joko Widodo, angkat bicara terkait pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mantan Menteri ATR/BPN yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. AHY sebelumnya mengungkapkan bahwa penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan laut terjadi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo

Keterangan foto : Sertipikat (foto Istimewa)

Keterangan foto : Sertipikat (foto Istimewa)

.

Menanggapi hal tersebut, Joko Widodo meminta agar seluruh proses penerbitan sertifikat tersebut diperiksa secara menyeluruh. “Cek legalitas sertifikat pagar laut itu, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai atau belum. Mulai dari proses di kelurahan, desa, kecamatan, hingga Kantor BPN Kabupaten, baik di Tangerang maupun di Bekasi. Cek saja SHGB-nya di kementerian, betul atau tidak,” ujar Jokowi dalam keterangannya.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut mencantumkan dugaan keterlibatan dua nama menteri dalam penerbitan sertifikat pagar laut.

Menurut Boyamin, penerbitan sertifikat untuk kawasan laut dianggap melanggar hukum. “Yang bisa disertifikatkan itu tanah, seperti sawah atau daratan, bukan laut. Kalau dulu itu daratan tapi sekarang menjadi laut, maka sertifikat tanahnya dianggap batal demi hukum karena statusnya sudah berubah,” tegas Boyamin.

Kasus ini memunculkan pertanyaan besar tentang transparansi dan legalitas dalam proses penerbitan sertifikat tanah di kawasan tertentu. Publik menunggu hasil investigasi mendalam dari pihak-pihak berwenang, termasuk KPK, untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan korupsi ini.**

(ER)

  • Penulis: Suryo S

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mengapa Perusahaan Perlu Memiliki Smart Office

    • calendar_month Selasa, 3 Des 2024
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Smart Office penting untuk bisnis saat ini. Mengintegrasikan Smart Solution tidak hanya membantu efisiensi tetapi juga meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Dengan menggunakan alat seperti otomatisasi, real-time analysis, serta komunikasi dan kolaborasi terintergrasi, perusahaan dapat membangun lingkungan kerja yang lebih berorientasi pada Kerjasama tim dan fleksibilitas. I. Smart Office, Penting dan urgensinya dalam Bisnis Modern […]

  • Penting! Cara Cek Press Release Resmi Danantara Indonesia

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Penting! Cara Cek Press Release Resmi Danantara Indonesia

  • Jabar Mulai Vaksinasi Khusus Hewan Ternak Cegah PMK

    • calendar_month Senin, 13 Jan 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Jabar Mulai Vaksinasi Khusus Hewan Ternak Cegah PMK

  • Waka ATR/BPN : 80 Persen Layani Loket Jadi Tolok Ukur Keberhasilan Kantah di Lampung

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle Admin Jakarta
    • 0Komentar

    Bandar Lampung, Temporatur.com || Penguatan kualitas pelayanan menjadi salah satu fokus yang disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat memberikan pembinaan ke jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Lampung, Minggu (28/06/2026). Pelayanan pertanahan menurutnya perlu didukung oleh profesionalisme jajaran dalam memberikan […]

  • DPP ARUN Dorong Percepatan Pembentukan DPC Bekasi Raya Lewat Mandat Awal

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle Suryo Sudharmo
    • 0Komentar

    Jakarta – Temporatur.com Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) menerima kunjungan silaturahmi bakal calon pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ARUN Bekasi Raya pada Kamis (16/4/2026) di Kantor DPP ARUN. Rombongan tersebut terdiri dari Marto sebagai bakal calon Ketua DPC, Fajar sebagai Sekretaris, Jon sebagai Bendahara, dan Nuriman sebagai Humas. Kehadiran mereka disambut […]

  • Bupati Bekasi Terpilih, Ade Kuswara - dr Asep Surya Atmaja, Silaturahmi dengan Gubernur Terpilih Jabar, Dedi Mulyadi

    Pesan Dedi Mulyadi Gubernur Jabar Terpilih Tindak Tegas Oknum Pemungut Biaya Karyawan Masuk Kerja di Bekasi

    • calendar_month Kamis, 12 Des 2024
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Pesan Dedi mulyadi Gubernur Jabar Terpilih Tndak Tegas Oknum Pemungut Biaya Karyawan Masuk Kerja di Bekasi

expand_less