Berita, Daerah

Raperda Perlindungan LP2B: Komitmen Serius Pemerintah Kabupaten Bekasi

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah resmi menetapkan sekitar 35.036,73 hektare Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), ditambah cadangan seluas 1.880,50 hektare. Keputusan ini diambil setelah DPRD Kabupaten Bekasi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan LP2B dalam rapat paripurna pada Rabu (17/09/2025). Ketua Pansus IV DPRD Kabupaten Bekasi, Ahmad Faisal, menjelaskan bahwa penetapan ini bertujuan untuk mencegah lahan pertanian berubah menjadi perumahan atau kawasan industri.

Berita, Daerah

Petisi Koalisi Masyarakat Sipil Kabupaten Bekasi untuk Pemkab dab DPRD

Koalisi Masyarakat Sipil Kabupaten Bekasi yang diwakili oleh tokoh masyarakat sekaligus Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sniper Indonesia Gunawan atau yang akrab disapa Mbah Goen menyuarakan tujuh tuntutan yang dirangkum sebagai Petisi yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi.

Berita, Daerah

Pemkab Bekasi Tak Kunjung Menetapan Perda LP2B ?

Koordinator P3A Kabupaten Bekasi  Oman Firmansyah yang saat ini sedang mengawal Kegiatan P3TGAI di Kabupaten Bekasi pada wilayah Pertanian mengungkapkan kekecewaanya terkait penetapan Perda LP2B oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi yang mangkrak lebih dari 7 tahun.

Berita, Daerah, Opini, Pemerintahan

APBD Kab.Bekasi Kurus Kering : 8.3 Triliun, Besar Pasak daripada Tiang

Kondisi, APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025 sedang tidak baik-baik karena menanggung beban berat untuk membiayai belanja pegawai mencapai 39% dari total APBD Kabupaten Bekasi sebesar Rp 8,3 triliun. Hal ini disebabkan adanya pengangkatan 9.051 tenaga honorer menjadi PPPK Tahun 2025, dan biaya belanja pegawai di akhir tahun anggaran diperkirakan akan bertambah 42% seiring dengan pengangkatan pegawai honorer tahap dua di September 2025 sebanyak kurang lebih 900 orang.

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.