Polisi Ungkap Dugaan Bisnis Konten Pornografi Pasutri Asal Blitar, Omzet Disebut Capai Rp400 Juta

Polisi Ungkap Dugaan Bisnis Konten Pornografi Pasutri Asal Blitar, Omzet Disebut Capai Rp400 Juta

BLITAR — TEMPORATUR.COM

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Blitar Kota mengungkap dugaan praktik produksi dan penjualan konten bermuatan pornografi melalui platform digital yang melibatkan pasangan suami istri asal Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar.

Kedua tersangka berinisial PEK (40) dan K (38), yang dikenal dengan nama alias Ce Crystine, diduga memperoleh omzet lebih dari Rp400 juta dari aktivitas penjualan konten berlangganan sejak Maret 2025 hingga November 2026.

Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari patroli siber yang dilakukan Satreskrim. Petugas menemukan sebuah situs yang memuat konten bermuatan asusila dengan latar lokasi penginapan di wilayah Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar.

Hasil penyelidikan kemudian mengarah kepada pasangan suami istri asal Blitar yang diketahui berdomisili di Denpasar, Bali. Polisi selanjutnya melakukan penindakan dan menangkap keduanya di sebuah rumah kos kawasan Renon, Denpasar Selatan.

Dalam konferensi pers pada Senin (9/11/2026), Kapolres menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kedua tersangka mengakui memproduksi foto dan video bermuatan asusila di sejumlah lokasi, termasuk hotel di Kota Blitar dan kamar kos di Denpasar.

Konten tersebut diduga diperjualbelikan melalui situs berlangganan dengan tarif sekitar 10 dolar AS per bulan. Dari aktivitas tersebut, polisi memperkirakan keuntungan atau omzet yang diperoleh mencapai lebih dari Rp400 juta.

Kedua tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Blitar Kota untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Aspek Hukum dan Ancaman Kejahatan Siber

Dalam aspek hukum, dugaan produksi dan penjualan konten pornografi tersebut berkaitan dengan ketentuan pidana mengenai pornografi.

Perlu diperhatikan bahwa sejak 2 Januari 2026, KUHP Nasional telah berlaku. Pasal 407 UU Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 mengatur larangan memproduksi, menyebarluaskan, menawarkan, dan memperjualbelikan pornografi. Ketentuan terbaru mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak kategori VI.

Dengan demikian, penyebutan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE dalam keterangan awal perlu dikonfirmasi kembali kepada penyidik, mengingat ketentuan tersebut memiliki masa pemberlakuan transisi hingga berlakunya KUHP Nasional. JDIH Kemkomdigi +1

Selain persoalan pidana, praktik distribusi konten pribadi melalui internet juga memiliki risiko keamanan digital. Konten yang sudah tersebar berpotensi disalin, disimpan, atau disebarluaskan kembali tanpa kendali pemiliknya. Risiko kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan identitas juga perlu menjadi perhatian masyarakat.

Patroli Siber Jadi Bagian Pengawasan Ruang Digital

Pengungkapan perkara ini menunjukkan pentingnya patroli siber dalam mendeteksi dugaan tindak pidana yang memanfaatkan platform digital.

Aktivitas yang dilakukan melalui internet dapat melibatkan pelaku, lokasi produksi, dan konsumen dari wilayah berbeda. Karena itu, penanganannya membutuhkan penelusuran bukti elektronik serta koordinasi antardaerah.

Meski demikian, status tersangka tidak serta-merta membuktikan seseorang bersalah. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui proses peradilan dengan menjunjung asas praduga tidak bersalah.

Redaksi TEMPORATUR.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak keluarga tersangka, kuasa hukum, maupun Polres Blitar Kota apabila terdapat perkembangan atau koreksi terhadap informasi dalam pemberitaan ini.

(FE)