Truk Sampah LH Berlogo Instansi Pemerintah DKI tapi Berpelat Nopol Warna Putih, Publik Pertanyakan Legalitas Aset Negara

JAKARTA, TEMPORATUR.COM
Aktivitas pengangkutan limbah perkotaan di jalur wilayah Jakarta Timur terpantau berjalan intensif pada akhir pekan ini. Sebuah kendaraan dinas truk besar pengangkut sampah berwarna oranye mencolok terlihat melintas di ruas Jalan Raya Bogor, kawasan Kramat Jati, mengarah ke Pasar Rebo pada Sabtu (14/11/26) pukul 10.59 wib.

Berdasarkan pantauan langsung awak media di lokasi, Truk Sampah armada besar dengan nomor polisi B 9122 PJ tersebut tampak membawa muatan penuh. Seluruh bagian atas bak truk tertutup rapat menggunakan terpal berwarna biru yang diikat dengan jaring tambang guna mencegah ceceran sampah jatuh ke badan jalan.

Identitas kepemilikan dan operasional armada terlihat jelas pada bagian pintu belakang bak truk yang berwarna jingga khas armada kebersihan ibu kota. Tampak jug terlihat logo Perumda Pasar Jaya di sisi kiri serta lambang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di sisi kanan, menandakan truk tersebut beroperasi khusus menangani logistik kebersihan dari lingkungan pasar.

Selain kelengkapan penutup muatan, aspek keselamatan berkendara juga tampak diperhatikan pada bagian buritan kendaraan. Terpasang stiker peringatan kuning bertuliskan “Area Blind Spot” di pintu belakang serta garis reflektor merah yang memantulkan cahaya sebagai penanda bagi pengendara di belakangnya.

Kehadiran truk pengangkut sampah berkapasitas besar di jalur utama Kramat Jati menuju Pasar Rebo ini menjadi pemandangan sorotan di tengah tingginya volume produksi sampah harian dari aktivitas perdagangan pasar tradisional.

Pengangkutan rutin pada akhir pekan sangat menentukan agar tidak terjadi penumpukan limbah di tempat penampungan sementara pasar induk Kramat jati.

Namun hal yang mencolok dari pantauan awak media adalah armada yang jelas‑jelas merupakan aset negara ini tidak menggunakan plat merah sebagaimana ketentuan kendaraan dinas yang berlaku, melainkan menggunakan plat nomor pribadi. Kejanggalan ini langsung memicu pertanyaan mengenai status perizinan dan pengawasan armada kebersihan milik Pemprov DKI Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik dan Hukum Ferdian Bolon buka suara. Ia menilai penggunaan plat pribadi pada kendaraan dinas milik daerah merupakan indikasi lemahnya pengawasan administrasi aset negara.

Menurutnya, ketentuan plat merah bukan sekadar tanda pengenal, melainkan bagian dari pengendalian operasional dan pertanggung jawaban keuangan publik.

Ferdian Bolon menambahkan, praktik semacam ini berpotensi membuka celah penyalahgunaan armada untuk kepentingan pribadi atau menghindari pemeriksaan terkait pajak dan perawatan kendaraan yang seharusnya menjadi beban anggaran daerah.

“Jika sejak tanda pengenal kendaraan saja tidak tertib, bagaimana kita bisa memastikan seluruh biaya operasionalnya tercatat dengan benar dalam laporan keuangan” tegasnya.

Ferdian juga mendesak pihak pengawas internal Pemprov DKI Jakarta untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh armada kebersihan, guna memastikan tidak ada lagi kendaraan aset negara yang beroperasi dengan status administrasi yang tidak sesuai peraturan yang berlaku.

Hingga berita ini dimuat, redaksi memberikan ruang tanggapan dan hak jawab dari instansi tersebut pengguna Aset Negara Truk Sampah di kawasan Kramat Jati Jakarta Timur.