Raih Opini Disclaimer BPK, Pemkab Bekasi Berkomitmen Lakukan Koreksi Total dan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Opini Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer).
Pemkab Bekasi menjadikan hasil audit ini sebagai momentum koreksi total demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.Menurut auditor BPK, opini disclaimer tersebut merupakan dampak langsung dari proses hukum kasus ijon proyek yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Bandung, di samping adanya beberapa catatan perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti.
Merespons hal tersebut, Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja langsung mengambil langkah cepat dengan menyusun tiga strategi utama:
1.Kooperatif terhadap hukum: Mendukung penuh penuntasan kasus di Pengadilan Tipikor Bandung dan menjamin transparansi informasi bagi aparat penegak hukum.
2.Evaluasi pengadaan barang dan jasa: Memeriksa menyeluruh semua paket proyek APBD dan APBD Perubahan untuk memutus mata rantai praktik transaksional atau sistem ijon.
4.Pendampingan intensif: Bekerja sama dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk menyusun rencana aksi (action plan) perbaikan tata kelola keuangan dan pemulihan validitas pencatatan aset daerah.
“Kami menghormati keputusan BPK RI. Opini ini merupakan konsekuensi dari situasi hukum yang sedang kami hadapi,” ujar Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja pada Selasa (30/6/2026).
Asep menegaskan bahwa fokus utama Pemkab Bekasi saat ini adalah melakukan reformasi birokrasi, mengembalikan kepercayaan masyarakat, serta memastikan pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan optimal dengan mengedepankan integritas.
Pemkab Bekasi juga berjanji akan membuka setiap progres perbaikan ini kepada masyarakat luas demi menjaga keterbukaan informasi.
(Red)
