#Koperasi Merah Putih

Menkeu Terbitkan PMK 15/2026: Pemerintah Ambil Alih Cicilan Koperasi Merah Putih, Aset Jadi Milik Pemda

Koperasi Merah Putih Desa Karangbahagia Karabgbahagia memiliki industri meubeler sebagai produk unggulan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan Badan Hukum Koperasi kepada lima perwakilan ketua koperasi, yakni Bambang Gunarsa (KDMP Bentangan, Klaten), Jamaluddin Adiwijaya (KDMP Sumbung, Boyolali), Parni (KDMP Karangdowo, Klaten), Sumanto (KKMP Banyuanyar, Surakarta), dan Rizka Hidayati (KDMP Ceper, Klaten).

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDMP, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam laporannya menyebutkan bahwa peluncuran kelembagaan koperasi ini merupakan bagian dari gerakan besar membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak pada rakyat kecil.

Nampaknya program Pemerintah Pusat melalui perintah lisan presiden Prabowo nomor 09 tahun 2025 tentang pembentukan koprasi merah putih seluruh desa menjadi ajang permainan para oknum yang sengaja mencari keuntungan dari program pembentukan koprasi desa, bayangkan aksi ini tersusun secara rapi, karena setiap kecamatan berbeda notaris yang di tunjuk untuk menangani akte notaris yang di buat oleh setiap desa, hal ini menyeruak setelah salah satu ketua pengurus koprasi mengungkap kebenaran nya.

Pembentukan pengurus Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Desa Merpak Pinoh Utara menuai sorotan tajam dari masyarakat. Bahkan sejak awal, proses pembentukan rapat tidak dilakukan bersama masyarakat diduga kuat tidak transparan, bahkan sarat dugaan manipulasi dan kepentingan segelintir perangkat Desa.

Terkait Transparansi Pembentukan Kopdes Merah Putih Warga Desa Karangsambung Beraudensi Bersama BPD,Selasa 10/06/2025.

Pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Karangsambung tidak tranparans dan tidak melibatkan warga menuai sorotan dari sejumlah tokoh masyarakat.

Musdesus Pembentukan Koperasi Merah Putih Desa Cadasmekar

Koprasi ini berpotensi membuka lapangan kerja hingga dua juta orang dan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengurangi angka pengangguran,ujarnya pada Selasa 20/05/2025.

Kami mengharapkan bantuan Kejaksaan Agung dalam pengawasan dan mitigasi risiko, mengingat skala besar dan anggaran besar yang terlibat dalam program ini. Tujuan mulia ini membutuhkan pengawasan ketat agar kredibilitas Koperasi Merah Putih dapat terjaga,” ungkapnya.(07/05).