Upaya peningkatan perlindungan pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit kembali menjadi sorotan utama. Koalisi Buruh Sawit (KBS), yang terdiri dari perwakilan buruh dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah penghasil sawit, telah menggelar audiensi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada Jumat, 12 September 2025.
Upaya peningkatan perlindungan pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit kembali menjadi sorotan utama. Koalisi Buruh Sawit (KBS), yang terdiri dari perwakilan buruh dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah penghasil sawit, telah menggelar audiensi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada Jumat, 12 September 2025.
Dalam lanskap profesi modern yang semakin terspesialisasi, sebagian besar dari kita memilih satu jalur karier dan mengukir identitas di sana. Namun, ada pula individu-individu langka yang berani merangkul dua dunia yang kontras, bahkan ekstrem. Salah satunya adalah Irpan, yang menyeimbangkan pena dan kamera seorang jurnalis dengan egrek dan dodos seorang pekerja sawit. Ini bukan sekadar tentang mencari nafkah ganda, melainkan tentang sebuah perjalanan unik yang membentuk perspektif hidup yang lebih kaya dan mendalam.
Hari itu, Kamis pagi yang cerah di Pontianak. Suasana di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat tampak lebih ramai dari biasanya. Di Ruang Meranti, satu per satu perwakilan buruh dari berbagai organisasi memasuki ruangan dengan langkah tegas, membawa harapan dan tuntutan. Mereka adalah bagian dari Aliansi Buruh Sawit Kalimantan Barat (ABS Kalbar) — suara-suara dari balik kebun kelapa sawit yang selama ini sering tenggelam dalam sunyi.
Sekitar pukul 10.00 WIB, audiensi dengan Komisi V DPRD dimulai. Sebanyak 25 orang delegasi mewakili berbagai organisasi buruh, di antaranya SBK Kalbar, FSPBR, GSBI Bengkayang, SERBUK, AGRA, Link-AR Borneo, serta Seknas Koalisi Buruh Sawit (KBS). Mereka tak hanya membawa daftar masalah, tapi juga membawa semangat untuk perubahan: mendesak lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Buruh Sawit.
Satu per satu perwakilan menyampaikan kenyataan di lapangan: upah yang tak sebanding dengan beban kerja, sistem kontrak yang terus diperluas, tekanan target kerja yang melumpuhkan, hingga praktik outsourcing yang merampas kepastian kerja. Mereka juga mengangkat persoalan besar lainnya: minimnya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang terus terjadi.
Catatan Akhir Tahun Buruh Perkebunan Sawit 2024, TPOLS Menerbitkan Deklarasi Sambas Penajam,Temporatur.com | Meskipun telah berkembang selama ratusan tahun, industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih diwarnai praktik eksploitatif dan tantangan terhadap buruh. Hal ini ditegaskan oleh jaringan Solidaritas Transnasional Buruh Sawit (Transnational Palm Oil Labour Solidarty Network /TPOLS) dalam laporan akhir tahun yang mengangkat kondisi buruh dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Struktur kerja di perkebunan sawit hingga kini masih mengadopsi pola- pola kolonialisme, seperti penggunaan istilah Afdeling atau Komidel. Namun, meski sektor ini menyerap jutaan tenaga kerja, buruh perkebunan sering kali menghadapi ketidak Adilan, termasuk upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. Dalam keterangan resmi yang diterima InfoSAWIT dijakarta,dikutip Temporatur.com Rabu, 1/1/2025). Rizal Assalam, Koordinator TPOLS, mengungkapkan temuan mereka menunjukkan enam masalah utama yang terus terjadi sepanjang 2024, upah rendah dan kondisi kerja buruk, ekploitasi gender dan kondisi kerja berbahaya, manipulasi sertifikasi RSPO dan audit. Lantas, konflik tanah akibat […]
