Berita Sawit

Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), yang dipimpin oleh Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor, melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, di Jakarta, Rabu (1/10/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sawit sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Ada kabar gembira untuk para petani kelapa sawit di Indonesia! Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) telah resmi bekerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). Apa artinya? Ini adalah langkah besar untuk membantu petani sawit agar semakin maju dan sejahtera. Kemitraan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan yang merata, mempermudah proses sertifikasi, dan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para petani di seluruh Indonesia. Mengingat peran penting petani sawit yang menyumbang sekitar 40% dari produksi minyak sawit nasional, kerja sama ini sangat strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dunia dalam produksi minyak sawit yang berkelanjutan.

Upaya peningkatan perlindungan pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit kembali menjadi sorotan utama. Koalisi Buruh Sawit (KBS), yang terdiri dari perwakilan buruh dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah penghasil sawit, telah menggelar audiensi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada Jumat, 12 September 2025.

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), H. Rudy Mas’ud (Harum), menegaskan komitmennya untuk menjadikan kelapa sawit berkelanjutan sebagai motor penggerak ekonomi hijau daerah dan penopang utama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Penegasan ini disampaikan di tengah upaya Kaltim untuk memaksimalkan potensi lahan sawit produktifnya yang mencapai 1,34–1,57 juta hektare dengan produksi tahunan 17–19 juta ton TBS.

Sebanyak 111 petani kelapa sawit dari Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur telah mengikuti pelatihan intensif mengenai budidaya kelapa sawit yang berkelanjutan. Pelatihan ini berlangsung di Banda Aceh dari tanggal 8 hingga 12 September 2025.

Konflik lahan sawit di Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi sorotan tajam pengamat kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar. Dalam keterangan persnya, Dr. Herman mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit investigasi terhadap kepemilikan lahan, khususnya Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Lokasi (INLOK) perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut.

Dinas Pertanian Disperta Kabupaten Bulungan berupaya mempercepat legalitas usaha perkebunan rakyat di Desa Long Bang, Kecamatan Peso Hilir, melalui sosialisasi Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STDB) pada Kamis (31/7/2025). Kegiatan ini menyasar para pekebun kelapa sawit swadaya yang selama ini terkendala masalah legalitas lahan.

Indonesia telah lama berdiri sebagai raksasa dunia dalam industri sawit. Dengan luas perkebunan sawit yang tercatat 16,38 juta hektare versi pemerintah, dan bahkan mencapai 25,33 juta hektare menurut data Sawit Watch hingga 2024, negeri ini memimpin dalam produksi komoditas emas hijau tersebut

 Komitmen untuk memperkuat pengawasan sektor perkebunan di Kalimantan Timur kembali ditegaskan lewat kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ke Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (29/4) kemarin.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhammad Misbakhun, mengkritik mekanisme siklus anggaran dan kebijakan penurunan pungutan ekspor kelapa sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Dalam rapat kerja dengan pihak BPDP, Misbakhun mempertanyakan transparansi alur dana serta defisit anggaran yang mencapai Rp3 triliun pada tahun 2022.
Misbakhun mengungkapkan bahwa penerimaan pungutan ekspor sawit, yang mencapai Rp32 triliun pada awal 2022, tidak masuk ke kas negara (APBN), melainkan langsung dikelola BPDP. “Mekanisme ini menarik, karena eksportir membayar pungutan berdasarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau volume produksi, tetapi dananya tidak masuk APBN. Ini perlu diperjelas akuntabilitasnya,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), yang dipantau Temporatur.com , Senin (17/2/2025).