Bamsoet Respons Keluhan Pemuda LIRA soal Dugaan Arogansi Pejabat dan Etika ASN di Bekasi
- account_circle Suryo
- calendar_month 2 menit yang lalu
- print Cetak

Keterangan foto : silaturahmi DPP Pemuda LIRA dengan Bambang Soesatyo atau Bamsoet di Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Bamsoet Respons Keluhan Pemuda LIRA soal Dugaan Arogansi Pejabat dan Etika ASN di Bekasi
JAKARTA — TEMPORATUR.COM
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Dr. H. Bambang Soesatyo, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Pemuda LIRA) terkait persoalan etika dan moral aparatur sipil negara (ASN), termasuk dugaan tindakan pengusiran, penghinaan, dan perendahan martabat wartawan oleh seorang Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan silaturahmi DPP Pemuda LIRA dengan Bambang Soesatyo atau Bamsoet di Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026). Pertemuan itu juga membahas pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), ketahanan nasional, serta pentingnya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Bamsoet mengatakan akan mengomunikasikan persoalan tersebut kepada sejumlah kementerian dan pemangku kepentingan terkait, terutama menyangkut pembenahan etika, moral, dan perilaku ASN.
“Saya akan menindaklanjuti kegelisahan yang disampaikan Den Cupank. Perbaikan dalam hal etika, moral, dan adab ASN akan lebih kita cermati. Kita akan memberi sinyalemen kepada Mendagri, MenPANRB, dan stakeholder terkait lainnya. Namun, untuk keputusan dan sebagainya itu ranah Bupati, Sekda, dan BKPSDM setempat,” ujar Bamsoet.
Sorotan tersebut sebelumnya disampaikan Ketua Bidang Kebudayaan DPP Pemuda LIRA, Moh Cahyadi alias Den Cupank. Ia menilai dugaan perlakuan tidak pantas terhadap wartawan oleh pejabat publik bukan sekadar persoalan hubungan personal, melainkan menyangkut penghormatan terhadap kemerdekaan pers dan etika penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Den Cupank, wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik seharusnya memperoleh penghormatan dan pelayanan yang layak, bukan menghadapi tindakan yang berpotensi merendahkan martabat profesinya.
“Pejabat boleh memiliki kewenangan, tetapi tidak boleh kehilangan kesantunan. Wartawan bukan musuh birokrasi, kritik bukan ancaman, dan pertanyaan bukan penghinaan terhadap jabatan. Jika pejabat alergi terhadap kritik, sesungguhnya yang sedang diuji bukan kewibawaan pers, melainkan kedewasaan dalam memegang amanah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kemerdekaan pers telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (3), yang memberikan jaminan kepada pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban penyelenggara negara memberikan pelayanan yang berkualitas dan tidak diskriminatif.
Den Cupank turut menyoroti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, terutama ketentuan mengenai nilai dasar ASN BerAKHLAK, kode etik, kode perilaku, dan kewajiban aparatur negara.
Menurutnya, nilai akuntabilitas, kompetensi, keharmonisan, loyalitas, adaptivitas, dan kolaborasi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, bukan sekadar menjadi slogan birokrasi.
“Kita membutuhkan birokrasi yang cerdas dalam berpikir, santun dalam bersikap, dan bersih dalam bertindak. Ketika arogansi dibiarkan, penghinaan dianggap biasa, dan kritik diperlakukan sebagai permusuhan, kepercayaan publik perlahan akan runtuh,” ungkapnya.
**Pemuda LIRA Tegaskan Komitmen Awasi Pemerintahan**
Sementara itu, Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Habibie Mahabbah, menegaskan organisasinya berkomitmen menjadi kekuatan masyarakat sipil yang objektif, konstruktif, sekaligus kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Ia mengatakan Pemuda LIRA tidak hanya memberikan apresiasi kepada pejabat yang menunjukkan kinerja baik, tetapi juga akan menyampaikan kritik apabila ditemukan dugaan penyimpangan, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Kita selalu merekomendasikan ketika ada tokoh yang memiliki kinerja bagus. Namun, kita juga akan bersikap kritis jika terdapat pejabat yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan sebagainya. Itu menjadi salah satu fokus Pemuda LIRA, termasuk pengawasan yang terus kita dorong hingga ke daerah,” kata Habibie.
Dalam pertemuan tersebut, Bamsoet juga menyoroti persoalan korupsi dan kolusi yang menurutnya dapat tumbuh akibat celah dalam sistem serta penyalahgunaan kewenangan.
Ia mengingatkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara konsisten agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan kepentingan masyarakat.
Selain persoalan birokrasi dan pemberantasan korupsi, Bamsoet mengajak generasi muda meningkatkan kreativitas dan kemandirian dalam menghadapi dinamika ekonomi, khususnya di Jakarta dan wilayah penyangganya seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor.
Menutup pertemuan, Bamsoet berpesan agar Pemuda LIRA menjaga marwah organisasi dan tidak menyalahgunakan kekuatan kelembagaan untuk kepentingan yang merugikan masyarakat.
Ia juga menyampaikan pepatah Jawa sebagai pengingat dalam menjalankan organisasi dan kehidupan berbangsa.
“Cepat boleh, tapi jangan mendahului. Lambat boleh, tapi jangan ketinggalan,” tuturnya.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penguatan komunikasi antara organisasi kepemudaan dan pemangku kepentingan nasional. Pemuda LIRA berharap persoalan etika pejabat publik, penghormatan terhadap kemerdekaan pers, serta pengawasan pemerintahan dapat menjadi perhatian serius demi terwujudnya birokrasi yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
(RED)
- Penulis: Suryo
- Editor: Redaksi
- Sumber: https://temporatur.com/

Saat ini belum ada komentar