Breaking News
light_mode
Beranda » Bekasi » Jangan Jadikan Petambak Buruh di Lahannya Sendiri, Erwin Mailudin Soroti Wacana Revitalisasi Tambak

Jangan Jadikan Petambak Buruh di Lahannya Sendiri, Erwin Mailudin Soroti Wacana Revitalisasi Tambak

  • account_circle Suryo
  • calendar_month 4 jam yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jangan Jadikan Petambak Buruh di Lahannya Sendiri, Erwin Mailudin Soroti Wacana Revitalisasi Tambak

BEKASI — TEMPORATUR.COM

Wacana revitalisasi tambak di wilayah pesisir Kabupaten Bekasi menuai sorotan dari kalangan petambak.

Pemerintah daerah diminta membuka secara transparan tujuan, mekanisme pelaksanaan, serta pola kerja sama program tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian terhadap keberlangsungan hak garapan masyarakat.

Erwin Mailudin, petani tambak sekaligus pemerhati kebijakan publik, mempertanyakan arah kebijakan revitalisasi tersebut. Ia meminta pemerintah memastikan program itu benar-benar bertujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petambak, bukan justru membuka peluang peralihan penguasaan tambak kepada pihak pengusaha.

Menurut Erwin, kekhawatiran tersebut muncul berdasarkan informasi dan pengamatannya terhadap aktivitas sosialisasi maupun pendekatan kepada masyarakat. Ia mengaku melihat adanya kelompok atau oknum yang diduga berperan sebagai perantara dalam proses pendekatan kepada pemilik lahan garapan.

Bahkan, sejumlah pihak disebut aktif mengumpulkan fotokopi dokumen atau surat-surat tanah garapan milik masyarakat.

“Yang menjadi pertanyaan, sebenarnya revitalisasi ini untuk kepentingan siapa? Apakah untuk meningkatkan kesejahteraan petambak atau justru membuka jalan bagi pengusaha untuk menguasai tambak yang selama ini digarap masyarakat?” ujar Erwin Jumat, 20/11/2026.

Ia juga menyoroti komunikasi dan lobi terkait wacana revitalisasi yang menurut pengamatannya lebih banyak berlangsung di lingkungan kantor kecamatan. Sementara itu, masyarakat petambak sebagai pihak yang terdampak langsung dinilai belum mendapatkan penjelasan secara terbuka dan menyeluruh.

Erwin menegaskan, pemerintah perlu segera memberikan klarifikasi mengenai konsep program, pihak-pihak yang terlibat, mekanisme kerja sama, hingga kepastian perlindungan terhadap hak garapan masyarakat.

“Apabila revitalisasi melibatkan pengusaha atau investor, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka kedudukan petambak dalam skema tersebut. Termasuk memastikan apakah masyarakat tetap menjadi pengelola tambak atau terdapat perubahan pola penguasaan dan pengelolaan lahan, cetus nya.

Menurutnya, revitalisasi tambak semestinya difokuskan pada pembenahan infrastruktur pendukung, seperti saluran air, tanggul, pintu air, serta penerapan teknologi budidaya yang lebih produktif.

Dengan perbaikan tersebut, hasil produksi diharapkan meningkat tanpa harus menghilangkan ruang usaha masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan ekonomi keluarganya dari sektor pertambakan.

“Jangan sampai masyarakat yang selama ini menguasai dan mengelola tambak justru kehilangan hak garapannya, kemudian hanya menjadi kuli atau buruh di atas lahan yang selama ini mereka kelola sendiri,” tegasnya.

Ia menilai, keberhasilan revitalisasi tidak semestinya hanya diukur dari besarnya investasi atau perubahan pengelolaan kawasan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut memberikan manfaat nyata bagi petambak lokal.

Karena itu, Erwin meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat pesisir sebelum mengambil keputusan atau menjalankan tahapan program yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha tambak.

Transparansi mengenai status lahan, dokumen garapan, pola kemitraan, pembagian keuntungan, serta jaminan keberlanjutan usaha dinilai menjadi hal penting yang harus dijelaskan sejak awal.

Ia berharap revitalisasi tambak benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, bukan justru menimbulkan persoalan baru berupa ketidakpastian hak garapan dan hilangnya sumber penghidupan petambak.

Sebab, jangan sampai atas nama revitalisasi, masyarakat yang selama ini mengelola tambak justru tersisih dari ruang usaha yang menjadi sumber penghidupan, pungkas Erwin

(SUR)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less