Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Sekda DKI Minta Warga Aktif Pilah Sampah, Pengamat Soroti Endus Dugaan Permainan Wajib Retribusi di Satpel Dipo LH

Sekda DKI Minta Warga Aktif Pilah Sampah, Pengamat Soroti Endus Dugaan Permainan Wajib Retribusi di Satpel Dipo LH

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month 5 jam yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 


JAKARTA, TEMPORATUR.COM
Gelaran Apresiasi Masyarakat Peduli Lingkungan yang digelar Pemprov DKI Jakarta menjadi momen bangga bagi ratusan warga yang konsisten menjaga kebersihan lingkungan.

Namun di balik penghargaan dan sambutan hangat Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto, menegaskan bahwa kunci utama penanganan sampah justru terletak pada kebiasaan warga memilah dan mengolah limbah sejak dari rumah tangga.

Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri ajang Apresiasi Masyarakat Peduli Lingkungan Provinsi DKI Jakarta 2026 di Balai Kota Jakarta lansir laman Antara, Kamis (19/11/26).

Menurut Uus, urusan kebersihan kota menuntut kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, sekolah, komunitas, hingga warga di tingkat paling bawah.

“Sebesar apa pun anggaran dan program yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta, penanganan sampah tidak akan tuntas tanpa dukungan dan partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.

Catatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menunjukkan, tingkat pengelolaan sampah dari sumbernya saat ini masih tertahan di angka kurang dari 20 persen.

Angka tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi Jakarta. Lewat gelaran apresiasi tahunan ini, Pemprov DKI membagikan penghargaan kepada 126 penerima yang dinilai konsisten menjaga kelestarian lingkungan, dari berbagai latar belakang.

Penghargaan tersebut dibagi ke dalam sepuluh kategori penilaian, mencakup Sekolah Adiwiyata, Kampung Iklim, RW Terbaik, Bank Sampah Terbaik, Pegiat Maggot Terbaik, serta mitra strategis dan perusahaan pendukung pengelolaan lingkungan.

Namun di tengah semangat mengapresiasi masyarakat yang bergerak mandiri, fakta di lapangan menunjukkan pemilahan sampah dari sumbernya belum berjalan efektif secara menyeluruh.

Persoalan klasik seperti tercampurnya kembali sampah organik dan anorganik saat proses pengangkutan masih menjadi pemandangan sehari-hari.

Kondisi ini memicu sorotan tajam dari kalangan pengamat kebijakan publik yang menilai evaluasi pengelolaan sampah tidak boleh hanya menyudutkan tingkat kesadaran masyarakat semata.

Pengamat kebijakan publik, Ferdian, menegaskan bahwa ketidakefektifan program pemilahan sampah sangat berkaitan erat dengan carut-marutnya sistem pengangkutan dan setoran retribusi sampah swadaya masyarakat.

Di banyak lingkungan, warga sebenarnya sudah mulai berinisiatif memilah sampah secara mandiri. Namun upaya tersebut sering kali tidak didukung oleh sistem angkutan yang tersedia, pengemudi gerobak tetap mengambil semua sampah bercampur menjadi satu.

Pertanyaan mendasar pun muncul: mengapa sistem angkutan tidak berubah mengikuti perubahan perilaku warga? Jawabannya mungkin tidak sesederhana masalah operasional semata.

Di balik sistem pengumpulan sampah yang masih bercampur, terdapat mekanisme retribusi yang berjalan setiap bulan secara tunai, langsung dari warga ke pengelola di tingkat Dipo, dan minim pencatatan resmi.

Selama sampah dikumpulkan secara massal tanpa pemilahan yang ketat, basis pengumpulan retribusi tetap berjalan lancar. Namun jika pemilahan di sumber diterapkan dengan sungguh-sungguh, struktur aliran dana ini akan berubah secara signifikan.

Artinya, ada kemungkinan penundaan pemilahan bukan karena masyarakat belum siap, melainkan karena pihak tertentu belum siap kehilangan kemudahan yang didapat dari sistem yang belum tertib ini.

Ferdian menyoroti perlunya membalikkan cara pandang selama ini. “Jangan mulai dari pertanyaan bagaimana mengubah masyarakat, tetapi mulai dari pertanyaan siapa yang diuntungkan jika sistem lama terus berjalan,” ujarnya kepada wartawan di kantin Kamala Polda Metro Jaya, Jum’at (20/11/26).

Jika pertanyaan ini dijawab dengan jujur, mungkin akan terungkap bahwa hambatan terbesar bukan berada di rumah-rumah warga, melainkan berada di meja-meja pengelolaan di tingkat kecamatan dan dinas terkait.

Keterbukaan data mengenai penerimaan retribusi sampah adalah kunci utama. Tanpa data yang terbuka, dugaan-dugaan ini tidak akan pernah bisa dibuktikan maupun dibantah secara objektif.

Publik berhak mengetahui ke mana uang mereka disalurkan setiap bulannya. Selama urusan uang retribusi masih dikelola secara tertutup, akan selalu ada alasan untuk menunda perubahan yang sebenarnya sangat dibutuhkan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta berani mengambil langkah berani, lakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aliran dana retribusi sampah swadaya di setiap kecamatan.

Hasilnya harus dipublikasikan secara terbuka untuk diketahui seluruh warga Jakarta. Tanpa langkah ini, kampanye pemilahan sampah hanyalah ajakan satu arah yang tidak akan pernah tuntas.

Jangan biarkan isu lingkungan tercampur dengan kepentingan pribadi oknum pejabat. Masalah sampah adalah masalah seluruh warga, bukan ladang keuntungan bagi segelintir orang yang menyalahgunakan kepercayaan publik.

Masyarakat sudah berbuat bagiannya dengan membayar retribusi dan mulai memilah di rumah. Kini giliran pemerintah menunjukkan bahwa sistem di atas sudah bersih dan terpercaya.

“Masyarakat sudah membuktikan kesabarannya selama puluhan tahun. Sekarang giliran aparat dan pejabat untuk membuktikan bahwa mereka bekerja untuk rakyat, bukan sebaliknya,” tegas Ferdian.

Perubahan dimulai ketika kebenaran diizinkan terungkap. Pemilahan sampah akan berhasil bukan karena masyarakat dipaksa berubah, tetapi karena sistem yang mendasarinya sudah jujur dan transparan.

Apresiasi kepada masyarakat yang telah bergerak patut dihargai. Namun penghargaan itu akan terasa hambar jika struktur yang menghambat perubahan justru dibiarkan tetap beroperasi tanpa diawasi.

Warga tidak hanya butuh pujian, mereka butuh sistem yang mendukung upaya baik yang sudah mereka lakukan di rumah masing-masing.

Akhirnya, pengelolaan sampah yang baik adalah tanggung jawab bersama, tetapi tanggung jawab itu tidak bisa disamaratakan. Masyarakat bertugas memilah, namun pemerintah bertugas memastikan bahwa setiap rupiah yang dikumpulkan dikelola dengan benar dan setiap sampah yang dipilah dihargai dengan sistem pengangkutan yang tertib. Keduanya harus berjalan beriringan.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less