Breaking News
light_mode
Beranda » Bekasi » Soal Pengembangan Kawasan Industri Nagasari Saeful Islam: Kedepankan Hak Kemanusiaan

Soal Pengembangan Kawasan Industri Nagasari Saeful Islam: Kedepankan Hak Kemanusiaan

  • account_circle Suryo
  • calendar_month 2 jam yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Soal Pengembangan Kawasan Industri Nagasari Saeful Islam: Kedepankan Hak Kemanusiaan

BEKASI — TEMPORATUR.COM

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saeful Islam, SH., MA., meminta penyelesaian persoalan terisolasinya keluarga Hj. Ilah dan putranya, Nasep, di Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, mengedepankan aspek kemanusiaan.

Menurut Saeful, persoalan yang dihadapi keluarga tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai masalah pembebasan lahan, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak dasar warga, terutama akses jalan dan aliran listrik.

Pernyataan itu disampaikan Saeful dalam rapat mediasi yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jumat (20/11/2026), di Gedung Bupati Bekasi lantai 2, Cikarang Pusat. Rapat dipimpin langsung Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perindustrian, DPMPTSP, Camat Serang Baru, Kepala Desa Nagasari, serta perwakilan pengembang PT Wahana Karya Sukses Mandiri.

Dalam forum mediasi tersebut, Saeful menegaskan bahwa kepentingan pengembangan kawasan industri harus tetap memperhatikan hak-hak masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

‘Jangan sampai proses pengembangan kawasan justru menyebabkan warga kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar, meskipun mereka memilih mempertahankan tanah miliknya dan tidak bersedia menjual kepada pengembang, ujar Saeful Islam dalam pertemuan tersebut.

Saeful juga mencontohkan sejumlah pengembang kawasan, seperti Lippo dan Grand Wisata, yang menurutnya dapat menjadi referensi dalam membangun pola penyelesaian bagi warga yang tidak bersedia melepas tanahnya.

Ia berharap pendekatan serupa dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian persoalan keluarga Hj. Ilah dan Nasep di Kampung Nambo.

Dengan demikian, masyarakat tetap memiliki ruang untuk mempertahankan hak atas tanahnya tanpa harus kehilangan akses jalan maupun jaringan listrik.

Pemkab Diminta Pastikan Solusi Konkret

Persoalan keluarga Hj. Ilah dan Nasep menjadi perhatian karena menyangkut hubungan antara pengembangan kawasan industri dan keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Dalam konteks tersebut, mediasi pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada pembahasan dan penyampaian komitmen, tetapi menghasilkan langkah penyelesaian yang jelas dan dapat dilaksanakan.

Pemkab Bekasi bersama pihak pengembang perlu memastikan bagaimana akses jalan dan aliran listrik bagi keluarga tersebut dapat dipulihkan atau disediakan secara layak.

Penyelesaian yang berkeadilan diharapkan mampu mempertemukan kepentingan investasi dengan perlindungan hak masyarakat. Sebab, pembangunan kawasan industri semestinya tidak membuat warga kehilangan hak dasar untuk menjalani kehidupan secara layak di tanah yang mereka tempati.

(SURYO)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less