Data Kemiskinan Tak Bisa Dilihat dari Luar Saja – Pengamat: Menyebut Warga UMR ‘Kaya’ Cuma Karena Rumah Terlihat Bagus, Itu Kebijakan yang Menindas Rakyat Kecil

JAKARTA, TEMPORATUR.COM
Kebijakan pendataan kesejahteraan sosial pemerintah kembali menuai sorotan dari berbagai kalangan. Hal tersebut mencuat setelah banyak warga berpenghasilan setara Upah Minimum Regional (UMR) dan hanya sebagai pegawai kontrak justru dimasukkan ke dalam kategori desil 9 atau 10, yang mengindikasikan status ekonomi sangat mampu.

Pasalnya, masih banyak warga yang penghasilannya setara Upah Minimum Regional (UMR) hanya pegawai kontrak disebuah perusahaan justru dimasukkan ke dalam kategori kelompok mampu atau desil atas, semata-mata karena penampilan fisik rumah yang mereka tempati terlihat layak atau bagus.

Padahal, realitas di lapangan berbicara lain. Banyak dari mereka yang sebenarnya masih status pegawai kontrak, rumah mengontrak, menggunakan listrik berdaya 900 VA, dan hidup pas‑pasan setiap bulan.

Status ekonomi mereka jauh dari dikatakan mampu sejahtera, namun di atas kertas mereka sudah dianggap tidak lagi membutuhkan dukungan dari pemerintah.

“Ini adalah kesalahan mendasar yang sangat merugikan masyarakat,” tegas pengamat kebijakan publik Ferdian Bolon dalam keterangan resminya kepada wartawan, Kami (29/10/26).

“Indikator kesejahteraan tidak bisa hanya dilihat dari kondisi fisik bangunan rumah saja. Rumah yang terlihat bagus, terawat, atau berlantai keramik bukan jaminan bahwa penghuninya memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi.”

Pengamat Ferdian mencontohkan, rumah yang terlihat layak itu bisa saja merupakan warisan orang tua yang telah ditempati puluhan tahun.

Bisa juga rumah itu dibeli secara kredit dan cicilannya belum selesai dibayar hingga saat ini. Penampilan luar yang rapi tidak serta‑merta mencerminkan kemampuan ekonomi pemiliknya.

“Sangat tidak adil dan keliru jika pemerintah hanya mengandalkan data administratif sekunder atau sekadar melihat dari luar rumah untuk menentukan tingkat kesejahteraan seseorang. Harus ada verifikasi yang menyeluruh dan survei langsung ke lapangan,” tambahnya.

Akibat kesalahan pendataan ini, banyak warga yang sebenarnya sangat membutuhkan bantuan justru kehilangan akses ke program perlindungan sosial.

Mereka dianggap mampu, padahal pendapatan bulanan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga sehari‑hari.

Pengamat menegaskan, metode pendataan yang hanya mengandalkan penampilan fisik ini sangat berisiko menciptakan ketidakadilan sosial.

Di satu sisi, yang benar‑benar membutuhkan terabaikan. Di sisi lain, ketepatan sasaran bantuan menjadi dipertanyakan keabsahannya.

“Pemerintah harus segera memperbaiki sistem ini. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru menyakiti rakyat kecil. Jangan menilai seseorang kaya hanya karena rumahnya terlihat bagus. Lihatlah kemampuan ekonomi riil mereka,” tegas pengamat.

Ia juga meminta agar proses verifikasi dan validasi data dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

Data yang akurat dan objektif adalah fondasi utama agar kebijakan sosial pemerintah benar‑benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

“Berhentilah melabeli warga berdasarkan apa yang terlihat mata saja. Itu bukan pendataan, itu penilaian yang keliru dan menindas. Rakyat tidak butuh label, rakyat butuh keadilan,” Pungkasnya.