Breaking News
light_mode
Beranda » Bogor » Konflik Lahan 19 Hektare KTH Daun Sejati Jaya Memanas, Koperasi Diduga Ingin Kuasai Lahan Tanpa Musyawarah

Konflik Lahan 19 Hektare KTH Daun Sejati Jaya Memanas, Koperasi Diduga Ingin Kuasai Lahan Tanpa Musyawarah

  • account_circle Suryo
  • calendar_month 14 menit yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Petani Pertanyakan Legalitas dan Prosedur Penerbitan SK KKP, Desak Perhutani serta Gakkum Turun Tangan

BOGOR — TEMPORATUR.COM

Konflik pengelolaan lahan garapan seluas 19 hektare yang dikelola Kelompok Tani Hutan (KTH) Daun Sejati Jaya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memanas. Para petani mempersoalkan dugaan upaya penguasaan lahan oleh pihak koperasi tanpa komunikasi dan musyawarah dengan para penggarap yang tercatat dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Ketua KTH Daun Sejati Jaya, Andi, menilai langkah yang dilakukan pihak Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), koperasi, dan oknum Perhutani tersebut perlu diperiksa karena diduga tidak melalui proses verifikasi faktual maupun koordinasi dengan para petani yang selama ini menggarap lahan.

Andi mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya tidak pernah menerima penjelasan maupun undangan musyawarah dari koperasi terkait rencana pengelolaan lahan seluas 19 hektare tersebut.

“Tidak pernah ada verifikasi di lapangan dari pihak Pokdarwis, koperasi, maupun Perhutani sebelum penerbitan SK KKP. Koperasi juga tidak pernah berkomunikasi dengan para penggarap dan terkesan ingin menguasai penuh lahan tersebut,” tegas Andi.

*Rencana Pengelolaan Dipertanyakan*

Persoalan semakin mencuat setelah muncul aktivitas pembangunan gapura dan rencana pembangunan musala di kawasan tersebut. Menurut Andi, kegiatan itu dilakukan tanpa sosialisasi maupun penjelasan terlebih dahulu kepada para petani yang tercatat sebagai penggarap dalam dokumen PKS.

Bahkan, kejelasan mengenai konsep pengembangan kawasan yang dibawa koperasi hingga kini dipertanyakan. Para petani menilai setiap rencana pemanfaatan lahan seharusnya dibicarakan secara terbuka dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam perjanjian kerja sama.

Sorotan KTH Daun Sejati Jaya juga tertuju kepada seorang perempuan berinisial Hj. A yang disebut-sebut memiliki peran dalam masuknya koperasi ke kawasan tersebut.

Andi mempertanyakan keterlibatan yang bersangkutan karena, menurut klaimnya, nama Hj. A tidak tercantum dalam dokumen PKS maupun lampirannya.

“Yang kami pertanyakan, atas dasar apa pihak tersebut membawa koperasi masuk ke lokasi dengan alasan memiliki konsep pengembangan? Sementara namanya tidak tercantum dalam dokumen PKS maupun lampirannya,” ungkapnya.

Andi juga menyampaikan dugaan adanya lahan garapan yang sebelumnya telah diperjualbelikan oleh pihak tertentu. Namun, dugaan tersebut masih perlu ditelusuri dan dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen serta keterangan pihak-pihak terkait.

*Petani Dua Kali Hentikan Aktivitas Pembangunan*

Ketegangan di lapangan mencapai puncaknya pada Sabtu, 14 November 2026. Pengurus dan anggota KTH Daun Sejati Jaya mendatangi lokasi setelah mengetahui adanya aktivitas pembangunan gapura di kawasan lahan garapan.

Teguran pertama disampaikan pada pagi hari ketika para pekerja mulai melakukan pembangunan. Namun, karena aktivitas masih berlanjut, petani kembali mendatangi lokasi untuk menyampaikan teguran kedua sekitar pukul 12.30 WIB.

Dalam pertemuan tersebut, pengurus KTH meminta seluruh aktivitas dihentikan sementara sampai ada penjelasan yang transparan mengenai dasar hukum, pihak penanggung jawab, serta tujuan pembangunan.

“Kami tegur keras dan kami hentikan aktivitasnya di lokasi. Kami minta pihak yang menyuruh, mendanai, dan bertanggung jawab atas kegiatan ini datang langsung menemui kami para penggarap sah untuk memberikan penjelasan transparan,” kata Andi.

Menurut KTH, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut pembangunan fisik, melainkan juga kepastian mekanisme pengelolaan dan keterlibatan para petani yang selama ini menjalankan aktivitas penggarapan berdasarkan dokumen kerja sama.

Desak Perhutani dan Gakkum Lakukan Pemeriksaan

Atas persoalan tersebut, KTH Daun Sejati Jaya mendesak Perhutani dan instansi berwenang, termasuk aparat penegak hukum (APH) serta penegakan hukum (Gakkum), untuk turun tangan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

Ada sejumlah hal yang diminta untuk ditelusuri, mulai dari proses verifikasi faktual, dasar penerbitan SK KKP, kesesuaian pihak-pihak yang terlibat dengan dokumen PKS, hingga sumber pendanaan dan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan di lokasi.

Para petani juga meminta agar tidak ada tindakan pengelolaan maupun pembangunan lanjutan sebelum persoalan administrasi dan status keterlibatan masing-masing pihak mendapatkan kejelasan.

KTH Daun Sejati Jaya menyatakan akan terus mengawal lahan garapan tersebut dan meminta seluruh pihak menghormati mekanisme kerja sama serta mengedepankan musyawarah untuk mencegah konflik berkepanjangan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak koperasi, Pokdarwis, Perhutani, maupun Hj. A terkait tudingan yang disampaikan Ketua KTH Daun Sejati Jaya.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna memastikan keberimbangan informasi serta memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menjelaskan dasar hukum dan kronologi kegiatan di kawasan tersebut.

(SUR)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less