Relokasi Menjadi Solusi Jangka Panjang Bukan Sekedar Memulihkan Akses
- account_circle Suryo
- calendar_month 5 menit yang lalu
- print Cetak

Keterangan foto : Relokasi Menjadi Solusi Jangka Panjang Bukan Sekedar Memulihkan Akses
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Relokasi Menjadi Solusi Jangka Panjang Bukan Sekedar Memulihkan Akses
BEKASI — TEMPORATUR.COM
Persoalan dua kepala keluarga (KK) yang tinggal di tengah kepungan kawasan industri di Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, dinilai membutuhkan penanganan lebih menyeluruh. Tidak cukup hanya dengan memulihkan akses jalan dan jaringan listrik, pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan relokasi sebagai solusi jangka panjang.
Pandangan tersebut disampaikan Gunawan, yang akrab disapa Mbah Goen, kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, kedua keluarga tersebut tinggal di atas lahan seluas kurang lebih 9.000 meter persegi yang kini berada di tengah perkembangan kawasan industri.
Ia menilai, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius, terutama menyangkut kelayakan lingkungan tempat tinggal, kesehatan, keselamatan, serta masa depan anggota keluarga yang terdampak.
“Secara realistis, bagaimana kedua keluarga tersebut dapat menjalani kehidupan yang sehat, aman, nyaman, dan tenteram apabila tempat tinggalnya berada di tengah aktivitas industri yang dikelilingi bangunan pabrik?” ujar Mbah Goen.
Ia juga menyoroti sejumlah potensi dampak lingkungan yang perlu diperiksa secara objektif, mulai dari kebisingan mesin produksi, mobilitas kendaraan berat, debu, emisi udara, peningkatan suhu lingkungan hingga kemungkinan pencemaran.
“Oleh karena itu, pemulihan akses jalan dan listrik harus diposisikan sebagai langkah penanganan segera. Sementara itu, relokasi perlu dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang,” tegasnya.
Menurut Mbah Goen, Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu mulai memikirkan masa depan kedua keluarga tersebut, termasuk anak-anak yang tinggal di lokasi itu. Mereka berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, lingkungan sehat, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kehidupan sosial yang normal sebagaimana masyarakat lainnya.
Ia menegaskan, relokasi bukan berarti mengabaikan hak warga atas tanah dan tempat tinggal. Sebaliknya, apabila menjadi pilihan, relokasi harus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan dan menjamin kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Untuk itu, pemerintah daerah perlu memfasilitasi dialog dan kesepakatan bersama dengan kedua keluarga serta pihak pengembang atau pengelola kawasan industri.
Sebelum mengambil keputusan, menurutnya, perlu dilakukan verifikasi status kepemilikan atau penguasaan tanah, penilaian kelayakan lingkungan, serta identifikasi pihak-pihak yang memiliki kewajiban hukum dalam penyelesaian persoalan tersebut.
“Apabila relokasi disepakati, pelaksanaannya harus menjamin ketersediaan tempat tinggal pengganti yang layak, kepastian hak atas tanah dan bangunan, serta kompensasi yang adil apabila terdapat hak yang harus diselesaikan. Kehidupan sosial dan ekonomi keluarga juga tidak boleh menjadi lebih buruk setelah dipindahkan,” paparnya.
Mbah Goen mengingatkan agar relokasi tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang terdampak.
“Jangan sampai warga hanya dipindahkan dari satu persoalan ke persoalan lainnya,” katanya.
Ia juga meminta Pemkab Bekasi memastikan pembiayaan dan tanggung jawab relokasi dibebankan kepada pihak yang memang memiliki kewajiban berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan serta-merta dibebankan kepada pemerintah daerah.
Pada akhirnya, Mbah Goen yang juga dikenal sebagai pengamat kebijakan publik asal Cipayung itu menekankan bahwa penyelesaian persoalan dua KK di Kampung Nambo harus mengedepankan perspektif kemanusiaan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.
“Jangan hanya mengembalikan jalan menuju rumah mereka, tetapi pikirkan juga apakah rumah tersebut masih menjadi tempat yang layak untuk mereka tinggali di masa depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan dan investasi industri tetap perlu didukung, tetapi tidak boleh mengorbankan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat, kenyamanan, keselamatan, dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka.
“Investasi dan pembangunan industri boleh terus berkembang, tetapi jangan sampai masyarakat harus mengorbankan kesehatan, kenyamanan, keselamatan, dan masa depan anak-anaknya akibat perkembangan pembangunan tersebut,” pungkasnya.
(SUR)
- Penulis: Suryo
- Editor: Redaksi
- Sumber: https://temporatur.com/

Saat ini belum ada komentar